Kolom Muchlis Patahna
Konflik internasional tidak pernah benar-benar berhenti di medan perang. Ia selalu membawa gema hingga ke dalam negeri, terutama bagi negara besar seperti Amerika Serikat.
Ketegangan dengan Iran, misalnya, bukan hanya soal geopolitik kawasan Timur Tengah, tetapi juga soal stabilitas politik di Washington.
Kini, gema itu semakin nyata. Jutaan warga turun ke jalan—tidak hanya di Amerika, tetapi juga di berbagai kota di Eropa, dalam gelombang aksi besar bertajuk “No Kings” yang memprotes kepemimpinan Donald Trump dan kebijakan perang terhadap Iran. Aksi ini bahkan disebut melibatkan jutaan orang dan menyebar di ribuan titik, menunjukkan skala penolakan publik yang luar biasa besar.
Sejarah menunjukkan bahwa perang yang berlarut tanpa arah jelas sering kali berubah menjadi beban politik. Presiden yang gagal mengelola konflik eksternal berisiko kehilangan legitimasi di dalam negeri. Dalam konteks ini, perang bukan lagi sekadar strategi militer, melainkan pertaruhan politik. Bahkan, bukan hal mustahil jika tekanan publik dan elite politik bermuara pada proses pemakzulan, sebuah mekanisme konstitusional yang mencerminkan krisis kepercayaan.
Apa yang terjadi hari ini memperkuat pola tersebut. Demonstrasi besar-besaran bukan hanya ekspresi ketidakpuasan, tetapi juga tekanan politik langsung yang bisa menggerakkan institusi formal. Ketika jutaan orang turun ke jalan, isu luar negeri berubah menjadi krisis domestik. Dan di titik inilah ancaman pemakzulan menjadi relevan—bukan sekadar wacana, tetapi konsekuensi logis dari delegitimasi kekuasaan.
Namun, konflik dengan Iran tidak bisa disamakan dengan intervensi di negara seperti Venezuela, Honduras, Panama, atau Irak. Negara-negara tersebut memiliki kerentanan yang memungkinkan tekanan eksternal bekerja lebih cepat. Iran justru berada dalam posisi yang jauh lebih kompleks—kuat secara ideologis, militer, dan memiliki jaringan pengaruh regional yang luas. Artinya, konflik berpotensi panjang, mahal, dan penuh risiko.
Di sisi lain, negara-negara Arab yang selama ini bergantung pada perlindungan Amerika juga menghadapi dilema strategis. Ketika Washington sendiri terguncang oleh tekanan domestik, kepercayaan terhadap payung keamanan itu mulai dipertanyakan. Dunia pun perlahan bergerak menuju konfigurasi baru yang lebih multipolar.
Pada akhirnya, situasi ini menegaskan satu hal penting: kekuatan global tidak hanya diukur dari kemampuan menyerang, tetapi juga dari kemampuan mengelola dampak. Sebuah negara bisa saja dominan di luar negeri, tetapi runtuh dari dalam. Dan dalam politik modern, legitimasi publik adalah fondasi utama kekuasaan.
Jika gelombang protes ini terus membesar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya arah kebijakan luar negeri, tetapi juga masa depan kepemimpinan itu sendiri. Karena pada akhirnya, dalam demokrasi, suara rakyat bukan sekadar gema—ia adalah penentu.
