PINISI.co.id- Kementerian Perhubungan menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur transportasi untuk mendukung aksesibilitas di lima destinasi pariwisata Super Prioritas yang ditargetkan selesai pada tahun ini. Rencana tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserja jajaran Kemenhub pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/20).
Kemenhub telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 2,9 triliun untuk infrastuktur dan pelayanan transportasi di likma destinasi pariwisata super prioritas. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan dan pengembangan infrastruktur di destinasi pariwisata super prioritas harus dituntaskan pada 2020, dan untuk 2021 akan difokuskan pada destinasi pariwisata yang lainnya.
Adapun alokasi rinci untuk kelima destinasi tersebut yakni: pada destinasi Danau Toba, untuk tahun ini Kemenhub telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1,03 triliun guna pembangunan infrastruktur di sektor darat, perkeretaapian dan udara. Destinasi Danau Toba di topang oleh dua bandara internasional yaitu Bandara Silangit dan Kualanamu serta 1 bandara domestik yaitu Bandara Sibisa yang rencananya akan dilakukan perpanjangan runway menjadi 2.000 m.
Untuk pelayanan angkutan antarmodanya juga telah disiapkan pelayanan bus yang disubsidi oleh Pemerintah antara lain melayani: Silangit menuju Ajibata, Tarutung dan Dolok Sanggul. Pada pelabuhan penyeberangan juga disiapkan angkutan antarmoda yaitu Shuttle Ajibata, Balige dan Parapat, serta Loop Pulau Samosir dan Shuttle Huta Ginjang.
Selanjutnya, pembangunan dermaga penyeberangan di 9 (sembilan) pelabuhan yang ditargetkan selesai pada tahun ini yaitu: Pelabuhan Ajibata, Pelabuhan Ambarita, Pelabuhan Tigaras, Pelabuhan Simanindo, Pelabuhan Tongging, Pelabuhan Marbun Toruan, Pelabuhan Balige, Pelabuhan Muara, dan Pelabuhan Sipinggan.
“Pembangunan sarana juga dilakukan untuk destinasi Danau Toba, yaitu pembangunan kapal ro-ro 200 GT dan prototipe bus air ro-ro yang ditargetkan selesai tahun 2020. Sedangkan yang telah beroperasi sejak tahun 2019 yaitu 2 (dua) kapal ro-ro 300 GT,” ucap Menhub.
Untuk moda perkeretaapian, saat ini sedang dalam proses penyusunan dokumen perencanaan untuk pembangunan Jalur KA Pematang Siantar – Simalungun/Parapat dengan rencana mulai konstruksi di tahun 2022. Untuk peningkatan kapasitas jalur eksisting tahun 2019-2020 dilakukan peningkatan jalur KA Araskabu – Tebing Tinggi – Siantar.
Selanjutnya, pada Destinasi Borobudur, pada tahun ini Kemenhub telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1,2 triliun untuk pembangunan pada sektor darat dan perkeretaapian. Saat ini untuk Destinasi Borobudur dapat diakses melalui Bandara Adi Sutjipto dan Yogyakarta Internasional Airport (YIA) Kulonprogo. Selain itu dapat juga diakses melalui Bandara Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adi Soemarmo Solo, melalui jalur darat.
“Untuk akses dari dan ke YIA, telah disiapkan transportasi antarmoda sebanyak 4 trayek khusus untuk bandara dari total 13 trayek yang dilayani, selain itu dapat juga menggunakan kereta api khusus menuju ke Yogyakarta Internasional Airport,” ujar Menhub.
Berikutnya untuk Destinasi Mandalika, pada tahun ini telah dialokasikan sebesar Rp. 40 milyar untuk sektor darat dan laut, dengan pintu masuk melalui penerbangan yaitu Bandara Internasional Lombok. Transportasi dari dan ke bandara telah disiapkan angkutan antarmoda yang di subsidi oleh Pemerintah untuk menuju bandara dan juga dari Pusat Kota menuju Mandalika.
Selain itu, Kemenhub juga sedang melakukan perencanaan dan persiapan untuk 2 (dua) rute menuju Mandalika via Praya dan Via Bandara Internasional Lombok. Di sektor transportasi laut, akan dilakukan kegiatan untuk rehab Pelabuhan Pamenang dan lanjutan pengembangan Pelabuhan Gili Trawangan di tahun 2020.
Pada tanggal 5 November 2019, Dermaga Gilimas (dikelola PT. Pelindo III) untuk cruise, untuk pertama kalinya telah disandari kapal pesiar Sun Princess dengan membawa 1.988 penumpang dan 862 kru.
“Seluruh pembangunan infrastruktur di Destinasi Mandalika selain untuk pengembangan pariwisata, juga untuk persiapan pelaksanaan MotoGP tahun 2021 di Mandalika,” tambahnya.
Destinasi berikutnya adalah Labuan Bajo, dimana pada tahun ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 435 milyar untuk sektor darat, laut dan udara, antara lain perpanjangan runway Bandara Komodo pada tahun 2020 menjadi 2.450 meter dengan alokasi anggaran APBN. Sedangkan untuk perpanjangan menjadi 2.750 meter, perluasan apron, perluasan terminal penumpang, pembangunan terminal kargo, pembangunan helipad serta pembangunan fasilitas sisi darat lainnya pembiayaannya melalui skema pendanaan KPBU.
Dukungan lain adalah pembangunan Terminal Multiporpuse Labuan Bajo yang dibangun khusus untuk barang, sehingga pelabuhan Labuan Bajo eksisting akan fokus dikembangkan khusus untuk pelayanan penumpang dalam rangka mendukung pariwisata.
Selain itu PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) juga mendukung pariwisata Labuan Bajo melalui pembangunan Kawasan Labuan Bajo Marina. Lebih lanjut Kemenhub pada tahun 2020 juga akan dibangun Kapal Bottom Glass Katamaran 2 unit dengan anggaran sebesar Rp. 30 Milyar.
Destinasi terakhir adalah Destinasi Likupang, dimana pada tahun ini telah dialokasikan sebesar Rp. 146 milyar, berupa dukungan untuk sektor darat, perkeretaapian, laut dan udara untuk Likupang dan sekitarnya. Dengan pintu masuk penerbangan melalui Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado dimana pengembangan di tahun 2020 adalah perluasan terminal penumpang dan perpanjangan runway menjadi 2.800 m.
Kemenhub akan membangun Pelabuhan Penyeberangan Likupang dengan konsep baru yang lebih modern alokasi anggaran sebesar Rp. 30 miliar, begitu juga dengan Pelabuhan Laut Likupang yang akan dibangun dengan konsep modern namun tetap mengusung nuansa kedaerahannya dengan rencana anggaran sebesar Rp. 50 milyar dibangun secara MYC 2020-2021. Untuk Destinasi Likupang juga dibangun Kapal Bottom Glass dengan anggaran sebesar Rp. 30 Milyar untuk kapal Bottom Glass Trimaran 2 unit.
Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi V DPR menyatakan memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk membangun infrastruktur dan fasilitas transportasi di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tersebut. DPR meminta pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemda dan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar pada proses pembangunan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[Syam]
