PINISI.co.id- Banjir hebat yang merendam Jakarta dan Jabodetabek pada Januari dan Februari 2020 membuat banyak pihak tercengang mengingat banjir selalu berulang.
Sudah banyak seminar dan simposium diselenggarakan untuk membahas banjir berikut solusinya akan tetapi belum ditemukan jalan keluar yang komprehensif.
Hal itu tampak pada Simposium Nasional Banjir dan Manajemen Penanggulangan Bencana yang dihelat Korps Alumni KNPI DKI di Ball Room Mansion Passer Baroe Batavia, Jakarta, Minggu (7/3/ 2020).
Menurut Ketua KNPI HM Taufik, warga Kepulauan Seribu Jakarta bersyukur karena daerahnya yang justru dikelilingi air tidak terdampak banjir. Yang mereka takuti adalah sampah berbagai jenis menumpuk setiap hari di pantai dan memasuki wilayah pemukiman warga.
Sementara banjir di Jakarta karena hujan lebat yang terjadi saat musim hujan saja. “Itulah perbandingan antara Kepulauan Seribu dan di wilayah yg ada di Jabotabek,” kata Taufik yang juga anggota DPRD DKI ini.
Taufik menjelaskan bahwa terdapat 13 aliran sungai yang mengaliri Jakarta. “Apabila saluran air dari hulu mengalir ke beberapa wilayah yang dilewatinya maka air itu menggenangi sebagian wilayah pemukiman,” jelas Taufik.
Daerah Betawi yang dulu disebut Batavia dengan posisi dekat dari Tanjung Priok sudah pasti terkena banjir air sungai karena letaknya berada di bawah permukaan dari daerah lainnya.
Jadi Taufik mengingatkan, bahwa siapa pun gubernur di Jakarta bakal menghadapi masalah yang sama. ”sebaiknya permukiman di DKI dan daerah penyangga ditanggulangi dengan baik. “Pada Juni 2020 DKI sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara RI. Dengan begitu, apakah urusan banjir masih ramai dibicarakan, sama masih sebagai Ibu Kota?” tanyanya.
Taufik mengakui bahwa anggaran penanggulangan banjir di era ini, sudah ditingkatkan dua kali lipat.
Sementara menurut Agung dari Kementerian Pekerjaan Umum, air kiriman banjir berkait dengan faktor alam di mana letak wilayah yang berbeda posisinya sehingga aliran sungai dari atas ke daratan bawah.
“Untuk mengatasi banjir, kita harus melakukan normalisasi dan naturalisasi dan mempersiapkan daya tampung sungai,” katanya.
Selain itu, perlu penanganan permukiman dan dranaise, diimbangi dengan jumlah dan kepadatan penduduk. Juga pengawasan lingkungan dan menjaganya seperti tidak membuang sampah di sungai.
T. Bahri yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, menyampaikan program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintahan DKI saat ini memprogramkan manejemen kebencanaan dengan mengistilahkan how to manajemen sosial culture.
Bahri lebih fokus kepada upaya bagaimana mengatur manajemen bencana untuk percepatan dampak dari pada banjir itu.
Sementara pesan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diwakili Supriyono, membeberkan bagaimana mengatasi ancaman banjir , dampak logistik, dan tersendatnya hasil pertanian karena gagal panen.
“Di Jabar tercatat 2057 kejadian yang berlangsung karena kebanjiran. Guna menanggulanginya, Pemrov melibatkan beberapa unsur untuk penanggulangan bencana secara kebersamaan.
Adapun untuk mengatasi curah hujan yang tinggi, disampaikan perwakilan Gubernur Provinsi Banten melalui perbaikan drainase. [Murham Ramli]
