Kolom Zaenal Abidin
Tahun 2022 sampai 2024 adalah tahun politik. Ditandai dengan partai dan elit politik bersiap-siap untuk menentukan sikap dan langkah politik guna merebut simpati masyarakat.
Karena itu, partai dan elit politik yang akan bertarung tahun 2024 dan membentuk pemerintahan berikutnya wajib memahami betul bahwa kesehatan itu adalah hak asasi manusia (HAM). Mereka perlu memiliki wawasan serta keberpihakan dalam politik kesehatan.
Wawasan kesehatan sangat penting bagi para elit politik, sebab merekalah kelak yang akan menjadi wakil rakyat di parlemen. Berdialog dan berjuang mewakili kepentingan kesehatan masyakat berhadapan dengan pemerintah.
Bila elit politik memiliki wawasan politik kesehatan tentu berubah. Diskursus tentang Kesehatan Nasional bukan lagi sekedar bicara tentang Kesakitan Nasional. Seperti selama ini kesehatan selalu diidentikkan dengan kesakitan dan rumah sakit. Agenda dan programnya pun adalah didominasi program kesakitan dan orang sakit. Bukan kesehatan dan orang sehat yang jumlahnya masih 80-85% dari populasi.
Keberpihakan partai dan elite politik menjelang 2024 dapat kita lihat dari kebijakan dan program yang ditawarkannya, apakah berbasis kebutuhan kesehatan dan tuntutan kesehatan masyarakat Indonesia. Kebutuhan kesehatan dan tuntutan kesehatan masyarakat menentukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tentu saja berbasis kebutuhan kesehatan adalah lebih utama.
Peningkatan derajat kesehatan merupakan dampak dari proses panjang yang dipengaruhi oleh intervensi keputusan politik. Karena itu, partai dan elit politik perlu memiliki pemahaman yang utuh mengenai faktor determinan kesehatan masyarakat. Mereka juga perlu memahami bahwa derajat kesehatan adalah penentu utama kualitas sumber daya manusia di dalam suatu negara.
Selain partai dan elit politk, masyarakat pun harus lebih cerdas. Masyarakat harus mampu mencermati dan mengingatkan partai dan elit politik agar menyajikan program, calon anggota legislatif yang memiliki wawasan serta keberpihakan kepada politik kesehatan.
Mengapa partai politik perlu diingatkan? Sebab kewenangan untuk menyajikan calon legislatif dan eksekutif berada di tangan partai politik. Dan, dalam teori ilmu politik kesehatan disebutkan bahwa faktor penentu derajat kesehatan itu mengikuti kehendak politik penguasa. Artinya, bila elit politik yang menjadi calon tersebut memiliki wawasan politik kesehatan yang mumpuni maka harapan peningkatan derajat kesehatan dapat terwujud.
Ketika derajat kesehatan meningkat maka nilai positiflah yang akan diterima partai dan elit politik. Tentu saja dengan menggunakan alokasi anggaran secara jujur, etis, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, bila derajat kesehatan rendah maka nilai negatif pula yang pantas disematkan kepadanya.
Terakhir, bila partai dan elit politik telah diingatkan, namun tetap saja tidak memiliki keberpihakan maka ke depan, partai dan elit politik tersebut tidak layak dipilih untuk mengelola dan memimpin negeri ini.
Tidak memiliki keberpihakan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, berarti pula tidak memiliki perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan memilihnya.
Billahit Taufik Walhidayah
Penulis, Ketua Departemen Kesehatan BPP KKSS
