PINISI.co.id- Memasuki pertengahan Desember 2023, di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian, APBN menunjukkan kinerjanya yang lebih kuat dari target awal APBN dirancang.
Pertumbuhan ekonomi global terlihat masih lemah, namun Indonesia masih termasuk negara yang memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi tertinggi dilingkungan ASEAN dan di lingkungan G20 yaitu di 5%. Aktivitas sektor manufaktur Indonesia masih terus ekspansif.
“Kalau kita lihat Indonesia terus-menerus berada di zona ekspansi yang cukup bertahan semenjak pandemi berakhir. Artinya Indonesia termasuk didalam kategori ekonomi dan kegiatan manufakturnya Resilience atau tetap bisa bertahan positif dan ekspansif,” terang Sri Mulyani, Menteri Keuangan pada Konferensi Pers APBN KITA edisi Desember 2023.
Neraca perdagangan November 2023 masih tercatat surplus sebesar USD2,41 Miliar. Secara kumulatif, neraca perdagangan januari – November 2023 mencapai USD33,63 Miliar.
Dalam pelaksanaannya, perpres rincian APBN 2023 mengalami perubahan dengan ditetapkannya perpres nomor 75 tahun 2023 pada tanggal 10 November 2023 yang berisi penyesuaian pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta pembiayaan anggaran termasuk penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai kesimpulan rapat kerja antara Badan Anggaran Dewan perwakilan Rakyat, Pemerintah, dan Gubernur Bank lndonesia dalam rangka pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
Hingga 12 Desember 2023, pendapatan negara telah diterima sebesar Rp2.553,2 T atau 103,7% dari target awal APBN sebesar Rp2.463 T atau 96,8% apabila dibandingkan dengan target Perpres 75/2023 yaitu 2.637,2 T di akhir tahun 2023.
Pendapatan ini merupakan akumulasi dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan tercatat telah diterima sebesar Rp1.996,4 T atau sebesar 98,8% dari target APBN awal atau 94,2% dari target Perpres 75/2023
Hingga 12 Desember 2023, pendapatan negara telah diterima sebesar Rp2.553,2 T atau 103,7% dari target awal APBN sebesar Rp2.463 T atau 96,8% apabila dibandingkan dengan target Perpres 75/2023 yaitu 2.637,2 T di akhir tahun 2023. Pendapatan ini merupakan akumulasi dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan tercatat telah diterima sebesar Rp1.996,4 T atau sebesar 98,8% dari target APBN awal atau 94,2% dari target Perpres 75/2023.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 12 Desember 2023 tercatat sebesar Rp554,5 T atau 125,6% dari target awal APBN dan 107,5% dari target Perpres 75/2023. Penerimaan ini disumbang oleh Penerimaan dari SDA migas sebesar Rp109 T atau 83,1% dari target APBN awal atau 105,2% dari target Perpres 75/2023.
Kemudian Penerimaan dari SDA non migas sebesar Rp131 T atau 202,1% dari target APBN awal atau 109,4% dari target Perpres 75/2023. Lalu dari penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp81,5 T atau 166,1% dari target APBN awal atau 100% dari target Perpres 75/2023.
Penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp80,8 T tumbuh 5,3% utamanya disumbang dari pendapatan pengelolaan dana pengembangan dana nasional, jasa layanan rumah sakit, dan jasa layanan pendidikan.
Kemudian yang terakhir adalah dari PNBP lainnya sebesar 152,3 T yang terkontraksi apabila dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan karena adanya penurunan pendapatan PHT dan pendapatan minyak mentah (DMO) dampak penurunan ICP & lifting minyak bumi, serta penurunan harga Batubara Acuan (HBA).
Dari sisi belanja negara, hingga 12 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp2.588,2 T atau 84,5% dari pagu awal APBN atau 83% dari pagu Perpres 75/2023. Belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer Ke Daerah (TKD).
Belanja Pemerintah pusat sendiri telah direalisasikan sebesar Rp1.840,4 T atau 81,9% dari pagu APBN. Sebesar Rp1.060 T telah disalurkan dan dirasakan langsung kepada Masyarakat:
1.Pelindungan Sosial, Petani, dan UMKM dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Pangan Tahap I, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Bantuan Ternak, Bantuan Alat dan Mesin Pertanian, Bantuan Benih, Mulsa dan Pupuk Organik, Subsidi dan Kompensasi BBM Serta Bantuan Beras, Daging Ayam dan Telur Tahap II.
2. Pendidikan dalam bentuk Program Indonesia Pintar, Program KIP Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOPTN dan Kartu Prakerja.
3.Infrastruktur untuk Pembangunan di daerah-daerah seperti jalan tol Ciawi – Sukabumi (Cigombong – Cibadak), Bendungan Lolak, Sodetan Kali Ciliwung, Tol Tebing Tinggi – Indrapura, Bendungan Sepaku Semoi, Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat, Tol Cibitung – Cilincing, Bendungan Cipanas, SPAM Regional Mebidang.
Untuk Transfer Ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp747,8 T atau sebesar 91,8% dari pagu APBN untuk memberi kontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik di daerah.
Semakin ekonomi di daerah tumbuh maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Tercatat sebesar Rp212,26 T telah dihasilkan naik sebesear 3,8% apabila dibandingkan kepada penerimaan tahun lalu.
“APBN kita dengan ekonomi yang terus didukung melalui operasi APBN namun APBNnya juga makin menjadi lebih sehat dan kuat, dengan APBN yang lebih sehat dan kuat kita tetap bisa menjaga Masyarakat dan ekonomi kita melalu fungsi counter cyclical dan Shock absorber serta memberikan afirmasi kepada kelompok kelompok yang paling rentan,” pungkas Sri Mulyani. (Syam)
