Kolom Amsal Bakhtiar
Kritik adalah penilaian sebuah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah atau lembaga atau organisasi. Pada umumnya kritik diartikan ada suatu kekurangan atau kelemahan dari sebuah kebijakan yang dijalankan. Dengan kritik diharapkan kebijakan itu diperbaiki atau bahkan dibatalkan. Lawan dari kritik tentu saja sikap setuju atau mendukung dari sebuah kebijakan. Pada umumnya sikap mendukung sebuah kebijakan tidak dianggap sebagai kritik.
Kritik karena dasarnya adalah sikap ketidaksetujuan terhadap kebijakan, sering dianggap sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah. Kritik dianggap bisa menjatuhkan wibawa penguasa karena sebagai pemilik otoritas dan merasa paling berwenang untuk menentukan kebijakan.
Dalam negara demokrasi kritik memang dimungkinkan untuk disampaikan, bahkan bukan hanya dalam bentuk kritik-kritik yang bersifat akademis dan konseptual, tapi juga kritik yang bersifat aksi-aksi massa seperti demo dan unjuk rasa yang disuarakan mahasiswa, kalangan sipil, para buruh dan bahkan emak-emak.
Bahkan, di tengah kemajuan teknologi komunikasi sekarang ini, kritik menemukan wadah baru yaitu melalui dunia medsos (media sosial) yang cukup bebas dan terbuka dilakukan siapa saja, dan dalam bentuk yang beragam, mulai dari tulisan, video, narasi, gambar, musik,
foto dan lainnya.
Secara substansial kritik juga bisa dipahami sebagai cerminan kegelisahan masyarakat. Suatu kebijakan dikhawatirkan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat. Sebagai contoh beberapa waktu lalu diberlakukannya larangan warung berjualan gas 3 kg telah menyebabkan masyarakat kesulitan mencari gas, sehingga timbul antrean panjang warga untuk mendapatkan gas tersebut.
Tampaknya dalam kasus kebijakan gas 3 kg dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga kebijakan tersebut cepat dievaluasi sehingga distribusi gas 3 kg kembali lancar. Dalam hal ini menunjukkan respons pemerintah cepat tanggap dan responsif sehingga keadaan
kembali normal.
Namun, dalam kebijakan-kebijakan besar seperti UU TNI, Danantara, efisiensi anggaran dan lainnya merupakan kebijakan yang berdampak jangka panjang dan dampak langsungnya tidak secepat kebijakan gas 3 kg kepada rakyat, sehingga sebenarnya polemik kebijakan tersebut dengan timbulnya kritik, pro dan kontra, tidak perlu direspons oleh pemerintah terlalu keras dan kaku. Sebaiknya bersikap low profil saja. Mungkin akan lebih positif jika pemerintah menjelaskan secara argumentatif dan rasional kebijakan tersebut sehingga pendekatan ini lebih simpatik dan memberikan citra yang bagus kepada kebijakan yang ditempuh pemerintah.
Dalam konteks kehidupan bernegara sekarang sesungguhnya kritik, pro kontra dan silang pendapat atas suatu kebijakan pemerintah rasanya sulit muncul mencapai satu pendapat yang diyakini benar secara ekstrem, baik itu pendapat pemerintah maupun pendapat yang muncul di masyarakat. Alasannya adalah saat ini suatu pendapat atau opini terhadap kebijakan pemerintah muncul cukup beragam, sebab ada yang mendukung, ada yang mengkritisi, ada yang netral dan lainnya. Kemudian sumber atau kalangan munculnya pendapat bisa dari unsur pemerintah (jubir) yang cukup banyak, menteri atau pejabat, buzzer, relawan dan lainnya. Argumen masing-masing pihak juga beragam, sehingga sulit untuk menemukan suatu pandangan yang benar-benar murni untuk kepentingan rakyat banyak. Lagi pula setiap kebijakan tidak mampu menyenangkan semua pihak karena pasti ada pihak senang dan ada yang tidak senang. Contohnya, kebijakan Presiden Prabowo yang akan menyetop ekspor gas mentah ke Singapura dan Malaysia yang sangat murah, tentu akan diprotes oleh pengusaha importir. Namun, kebijakan tersebut akan menguntungkan negara secara jangka panjang karena gas tersebut dapat diolah terlebih dahulu di dalam negeri baru dijual dengan harga yang lebih tinggi.
Pendapat beragam yang muncul dalam suatu publik opini yang luas di masyarakat tentang kebijakan pemerintah akan menimbulkan suatu penyeleksian, keragu-raguan, dan penyaringan oleh masyarakat. Dengan begitu tidak mungkin timbul suatu fanatisme dan memutlakan kepada salah satu pendapat saja yang dianggap benar.
Yang kemungkinan muncul adalah pendapat yang bersifat moderat, dalam arti menerima sejauh yang dianggap rasional atau kemungkinan menguntungkan buat bangsa dan negara.
Dikaitkan dengan himbauan seorang tokoh agar kritik disampaikan secara santun kepada pemerintah, dan kritik jangan menyulitkan pemerintah, sesungguhnya dengan melihat perkembangan dunia opini yang hidup di masyarakat saat ini, tidak terlalu relevan berbicara soal kesantunan dan kritik yang menyulitkan pemerintah. Sebab, kritik sekarang ini betapa pun keras disampaikan, belum tentu diterima secara otomatis oleh pemerintah karena setiap kebijakan sudah dipelajari secara mendalam termasuk konsekuensi yang akan timbul. Sebaliknya, masyarakat juga tidak yakin bahwa kritik mereka akan dijalankan oleh pemerintah, setidaknya didengar dan diperbaiki. Namun, kritik itu penting dalam era demokrasi agar pemerintah tidak merasa benar sendiri dan salah arah dalam menjalankan pemerintahan.
Karena itu, keseimbangan antara pemerintah dan para pengkritik merupakan bagain integral dari sebuah sistem demokrasi. Seni bernegara adalah ketika check and balance dipahami secara proposional antara pemerintah dengan masyarakat, media, dan partai oposisi. Pemerintah tidak perlu terlalu takut atas kritik, begitu juga masyarakat jangan mengkritik asal-asalan dan tidak berbasis data yang akurat.
Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA, Dosen dan Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Pengembangan Usaha Universitas lslam lnternasional lndonesia (UIII), Depok, Jawa Barat
