PINISI.co.id- Awal September 2025 menjadi momentum penting bagi kehidupan demokrasi di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Rangkaian kegiatan, mulai dari aksi damai mahasiswa, dialog terbuka bersama DPRD, hingga rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan anggaran, mencerminkan semangat kebersamaan antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah daerah.
Pada 1 September 2025, mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Polman. Aksi ini berlangsung tertib dan damai, berkat sinergi pengamanan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Damkar yang sejak awal melakukan deteksi dini potensi gangguan. Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly, bersama PJ Sekda Ahmad Saifuddin, turun langsung menemui mahasiswa dan membuka ruang dialog. Aksi tersebut ditutup dengan khidmat lewat lantunan lagu Indonesia Raya bersama mahasiswa dan aparat, sebagai simbol persatuan.
Ketua DPRD Fahry Fadly menyampaikan apresiasi atas kedewasaan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi. Kapolres Polman AKBP Anjar Purwoko menambahkan bahwa aksi damai tersebut patut dijadikan contoh bagi daerah lain karena menunjukkan bahwa menyampaikan pendapat tidak harus disertai tindakan anarkis.
Dua hari kemudian, Rabu 3 September 2025, mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Polman kembali mendatangi DPRD untuk menyampaikan tuntutan terkait transparansi pengelolaan tiket masuk wisata alam Batetangnga serta tata kelola parkir. Ketua PC PMII Polman, Afdal, menilai pengelolaan wisata masih dikuasai pihak-pihak yang merugikan warga lokal.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Fahry Fadly menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas dan pemerintah desa terkait pengelolaan retribusi wisata. DPRD juga telah merekomendasikan pembentukan Satgas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui retribusi parkir. Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat ikut mengawal program pemerintah agar sumber pendapatan daerah bisa dimaksimalkan demi pembangunan infrastruktur.
Masih di hari yang sama, DPRD Polman menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 bersama Pemerintah Kabupaten Polman.
Dalam laporannya, juru bicara Badan Anggaran DPRD, Rahmadi Anwar, menyampaikan adanya penyesuaian target anggaran akibat perubahan asumsi KUA. Pendapatan daerah berkurang sekitar Rp13,5 miliar, terutama karena penurunan dana transfer sebesar Rp43,3 miliar. Namun, target PAD ditingkatkan sebesar Rp29,7 miliar untuk menutupi kekurangan tersebut.
DPRD menekankan agar pemerintah daerah lebih efektif dalam menyusun anggaran perubahan dan mengalokasikan dana pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, sesuai dengan semangat efisiensi. Pemerintah daerah juga diingatkan untuk segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan penyusunan RKA OPD–RAPBD Perubahan, mengingat tenggat waktu persetujuan bersama APBD Perubahan paling lambat 30 September 2025.
Rangkaian kegiatan ini menjadi bukti bahwa demokrasi di Polman berjalan sehat—dengan mahasiswa aktif menyuarakan aspirasi, pemerintah membuka ruang dialog, serta DPRD menjaga transparansi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. (Man)
