PINISI.co.id- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo l, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi dan didampingi Bupati Wajo Andi Rosman serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi III Bakhtiar meninjau lokasi Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Wiring Tappareng Kabupaten Wajo, hari Jumat (12/9/2025)
“Cukup banyak program negara hadir di Kabupaten Wajo ini. Ada BSPS, juga ada kawasan kumuh diperbaiki, kemudian ada sanitasi juga. Kita tangani, saya minta Kepala Balai Satker sini serius untuk bisa menjadikan contoh nyata bagaimana sebelum ditangani, sebelum negara hadir, dan sesudah negara hadir,” kata Menteri Ara.
Penanganan perumahan dan permukiman di Kabupaten Wajo merupakan kolaborasi antara Pemerintah dan CSR (Corporate Social Responsibility) PT Sarana Multigriya Finansial dengan total anggaran Rp20,6 miliar. Sebanyak 361 unit rumah tidak layak huni akan direnovasi lewat BSPS dan 24 unit dari CSR SMF dan penanganan sanitasi sebanyak 118 unit dari APBN serra penataan kawasan kolaborasi APBN dan APBD.
“Tolong Pak Iwan sebagai Wakil Rakyat yang di sini dan Pak Bupati, supaya digunakan anggaran dengan benar, tepat sasaran, sehingga rakyat yang dapat manfaatnya.
Saya sebagai anak buahnya Presiden Prabowo, sudah sampai di sini, saya ingin benar-benar ada perubahan di sini,” pesan Menteri Ara.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyampaikan program perumahan dan permukiman di Wajo sudah berjalan hampir satu dekade. Ia berharap dukungan dari Kementerian Perumahan terus berlanjut agar jumlah penerima manfaat semakin bertambah.
“Selama hampir 10 tahun, berbagai program perumahan sudah masuk ke Wajo. Ke depannya, kami ingin agar jumlah bantuan rumah swadaya dan peningkatan kualitas permukiman bisa lebih banyak lagi sehingga masyarakat makin sejahtera,” ucapnya.
Andi Iwan mengatakan, untuk mengakodomir semua kebutuhan masyarakat terkait BSPS, tidak bisa dalam satu kebijakan. “Secara peresentase total keseluruhan 45.000 unit, Kabupaten Wajo terbilang besar untuk skala Kabupaten,” paparnya. (Syam)
