PINISI.co.id- Dugaan penyelewengan Dana Desa kembali mencuat di Kabupaten Labuhanbatu. Kali ini, sorotan publik tertuju pada Pemerintah Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, yang disebut-sebut mengalami krisis transparansi anggaran sejak tahun 2018 hingga 2025.
Menyikapi hal tersebut, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Desa Sennah (AMM-DS) berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 22 September 2025 di Kantor Kepala Desa Sennah. Aksi tersebut akan melibatkan elemen masyarakat dan mahasiswa.
Kristian Silalahi, koordinator aksi sekaligus tokoh masyarakat Desa Sennah, menegaskan bahwa aksi ini merupakan puncak dari kekecewaan warga terhadap dugaan praktik korupsi yang dianggap sistematis dan berlangsung lama.
“Kami sudah cukup bersabar. Sejak 2018 hingga penggunaan Dana Desa tahun 2025, tidak ada transparansi kepada masyarakat. Seolah-olah dana itu milik pribadi, bukan milik rakyat. Kami juga sudah membuat surat pemberitahuan aksi kepada Polres Labuhanbatu,” ungkap Kristian saat ditemui wartawan di salah satu kedai kopi di Rantauprapat, Jumat (19/9/2025).
Kristian menambahkan, masyarakat Desa Sennah sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah desa karena tidak adanya laporan realisasi anggaran, minimnya partisipasi publik dalam perencanaan, serta adanya indikasi kuat penyimpangan penggunaan dana desa.
“Aksi ini bukan semata-mata protes, tapi bentuk kepedulian kami terhadap nasib desa. Kami ingin desa kami bersih dari praktik kotor dan kembali dikelola dengan amanah,” tegasnya.
Sementara itu, Firman Sinaga selaku koordinator lapangan (korlap) menjelaskan, aksi unjuk rasa ini juga menuntut aparat penegak hukum segera turun tangan.
“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penggunaan Dana Desa harus transparan. Karena adanya dugaan korupsi, kami mendesak kepolisian dan kejaksaan membentuk tim investigasi. Ini penting demi tegaknya hukum dan sejalan dengan komitmen Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Firman.
Rencana aksi ini mendapatkan dukungan luas dari warga serta sejumlah organisasi pemuda. Mereka berharap gerakan tersebut menjadi langkah awal perubahan menuju tata kelola desa yang bersih, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Desa Sennah untuk bersama-sama turun ke kantor kepala desa pada 22 September nanti,” tambah Firman.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Sennah belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan dugaan korupsi Dana Desa tersebut. (Man)
