Kolom Fiam Mustamin
Judul tulisan ini layak dijadikan materi fit and proper test bagi calon pejabat negara yang akan direkrut untuk menduduki jabatan publik.
Setiap pejabat atau penyelenggara negara dalam kepemimpinan pemerintahan penting menguraikan secara jelas: apa tujuan bernegara dan berbangsa dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, yakni bangsa yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera.
Melalui uraian singkat dari setiap calon aparat dan pejabat negara, dapat diukur kelayakan seseorang untuk memangku jabatan publik. Dengan kata lain, otoritas distribusi kekuasaan politik yang dianut selama ini tidak boleh menjadi sesuatu yang mutlak apabila nihil kompetensi dan integritas pada diri calon pejabat negara.
Kearifan Budaya Kepemimpinan
Bangsa ini telah memiliki tradisi kepemimpinan pemerintahan yang membudaya dalam peradaban kerajaan ratusan tahun silam, sejak abad ke-14. Dari berbagai entitas kerajaan tersebut, terdapat empat rujukan utama yang dapat dijadikan panduan, yaitu:
Jawa dengan konsep Hasta Brata,
Sunda dengan Panca Waluya,
Minangkabau dengan falsafah Alam Takambang Jadi Guru, Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah,
Bugis Makassar dengan Sulapa Eppa, Siri’ na Pacce.
Rujukan-rujukan ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah memiliki peradaban luhur yang dapat dijadikan dasar dalam membangun bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Negara
Dua entitas suku bangsa, yakni Jawa dan Bugis Makassar, bahkan memiliki peradaban klasik tertulis melalui Mahabharata dan Lontaraq.
Kerajaan sebagai Simbol Peradaban
Dalam entitas kerajaan, dihadirkan figur To Manurung dari Dewata Langit/Botting Langiq, yang membawa laku peradaban bagi kehidupan manusia dan kemanusiaan.
Di tengah kondisi bangsa yang saat ini menghadapi berbagai persoalan kedaulatan, kemandirian, dan jati diri, inilah momentum menghadirkan dialog peradaban lintas entitas, dimulai dari empat suku bangsa tersebut.
Dialog peradaban ini dapat melibatkan para intelektual, budayawan, dan sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Andalas, dan Universitas Hasanuddin.
Keempat universitas ini merepresentasikan pusat-pusat peradaban kerajaan besar Nusantara, yakni Majapahit, Pajajaran, Pagaruyung, Luwu, dan Gowa. Kegiatan ini selanjutnya perlu digelar secara berkesinambungan dengan fasilitasi lembaga pemerintah, sebagai bagian dari ikhtiar membangun kembali fondasi kepemimpinan bangsa yang berakar pada kearifan lokal dan nilai luhur peradaban Nusantara.
