PINISI.co.id– Ketua Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia (ISMI) Sulawesi Selatan, HM Yasin Azis, menggugat sejumlah persoalan yang dinilainya tengah menggerus kedaulatan ekonomi sektor riil Sulawesi Selatan. Ia menyoroti dampak sentralisasi pengelolaan korporasi, ekspansi jaringan ritel berskala nasional, hingga masuknya produk semen dari luar Sulawesi.
Menurut Yasin, berbagai persoalan tersebut tidak dapat hanya dilihat dari perspektif efisiensi bisnis dan pertumbuhan ekonomi makro. Pemerintah, kata dia, perlu melihat dampaknya secara langsung terhadap pengusaha lokal, pedagang kecil, perbankan daerah, serta perputaran uang di tingkat masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah integrasi PT Semen Tonasa ke dalam holding PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG). Kebijakan yang pada awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat industri semen nasional itu, menurut Yasin, perlu dievaluasi dari perspektif kepentingan ekonomi daerah.
“Integrasi dan modernisasi ekonomi jangan sampai justru membuat pelaku usaha riil di daerah kehilangan ruang. Efisiensi nasional harus tetap memberikan manfaat nyata bagi daerah tempat industri itu berada,” ujar Yasin.
Yasin juga menyoroti perubahan pola pengelolaan keuangan perusahaan besar setelah masuk dalam sistem holding. Ia menilai sentralisasi pengelolaan arus kas berpotensi mengurangi perputaran dana di daerah.
Menurutnya, sebelum era holdingisasi, perusahaan besar seperti Semen Tonasa menjadi salah satu jangkar aktivitas ekonomi Sulawesi Selatan. Dana operasional perusahaan yang berputar melalui perbankan lokal turut memberikan efek berganda terhadap sektor usaha lainnya.
Jika sebagian besar arus keuangan terkonsentrasi di pusat, lanjut Yasin, maka potensi likuiditas yang sebelumnya berputar di daerah ikut berkurang.
“Yang harus kita lihat bukan hanya neraca perusahaan, tetapi juga multiplier effect-nya bagi daerah. Berapa banyak uang yang berputar di Sulsel, berapa banyak pengusaha lokal yang mendapatkan manfaat, dan berapa banyak tenaga kerja yang terserap,” katanya.
Ia meminta pemerintah dan pemangku kepentingan membuka data secara transparan mengenai perubahan pola aliran dana tersebut agar dampaknya terhadap ekonomi daerah dapat diukur secara objektif.
Toko Kelontong Terdesak Ritel Modern
Persoalan lain yang menjadi perhatian ISMI Sulsel adalah semakin beratnya tekanan yang dihadapi toko kelontong dan pelaku usaha mikro lokal.
Yasin mengingatkan, toko kelontong bukan sekadar tempat transaksi jual beli. Selama puluhan tahun, sektor tersebut menjadi salah satu fondasi ekonomi keluarga masyarakat daerah.
“Dari toko kelontong yang sederhana, banyak keluarga menyekolahkan anaknya sampai menjadi profesor, jaksa, polisi, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya. Itu adalah ekonomi rakyat yang nyata,” ujarnya.
Namun, menurut Yasin, keberadaan jaringan ritel berskala besar dan penguasaan jalur distribusi dari hulu ke hilir membuat ruang usaha pedagang kecil semakin sempit.
Ia juga menyoroti sistem pengadaan terpusat perusahaan besar yang menurutnya dapat menciptakan apa yang ia sebut sebagai “perusahaan rekayasa”, yakni perusahaan yang kuat secara administratif tetapi belum tentu memiliki aset dan kapasitas operasional yang memadai di daerah.
Sementara itu, pengusaha lokal yang memiliki truk, gudang, alat berat dan tenaga kerja justru berpotensi tersisih karena tidak mampu memenuhi persyaratan atau mekanisme pengadaan yang ditetapkan dari pusat.
“Pengusaha lokal jangan sampai hanya menjadi subkontraktor dengan margin tipis. Lebih ironis lagi kalau putra daerah akhirnya hanya menjadi pekerja di tanah kelahirannya sendiri,” tegasnya.
Mempertanyakan Klaim Investasi
Yasin juga meminta pemerintah lebih kritis dalam mendefinisikan investasi. Menurutnya, kehadiran perusahaan besar di daerah tidak otomatis berarti seluruh manfaat ekonomi akan tinggal di daerah.
Ia mempertanyakan seberapa besar investasi yang benar-benar menciptakan kapasitas produksi baru, lapangan kerja, serta rantai pasok lokal, dibandingkan dengan aktivitas perdagangan yang sebagian besar omzetnya kembali mengalir ke luar daerah.
“Jangan hanya melihat besarnya omzet sebagai keberhasilan investasi. Yang lebih penting adalah berapa besar nilai tambah yang tinggal di daerah dan berapa besar multiplier effect yang dinikmati masyarakat lokal,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi berbasis data terhadap dampak ekonomi perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Sulawesi Selatan.
Soroti Semen dari Luar Sulawesi
Yasin juga menyoroti masuknya semen dari luar Pulau Sulawesi ke pasar Sulawesi Selatan. Ia menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena industri semen lokal, khususnya PT Semen Tonasa dan PT Semen Bosowa, merupakan bagian penting dari ekosistem industri daerah.
Menurut dia, apabila pasokan dari luar daerah terus membanjiri pasar sementara kapasitas produksi lokal berada dalam kondisi berlebih, maka akan terjadi tekanan terhadap industri semen lokal.
Ia juga mengingatkan agar persaingan harga tidak berkembang menjadi praktik yang pada akhirnya menghilangkan kompetitor lokal.
“Kalau industri lokal mati karena perang harga, jangan sampai kita baru sadar ketika pasar sudah dikuasai segelintir pemain. Pada saat itu, daerah akan kehilangan daya tawarnya,” ujar Yasin.
Namun demikian, ia menekankan bahwa persoalan tersebut perlu dibuktikan melalui kajian dan data mengenai struktur biaya, harga jual, volume pasokan, kapasitas produksi, serta mekanisme distribusi semen di Sulawesi Selatan.
ISMI Dorong Proteksi Pengusaha Riil
Menghadapi berbagai persoalan tersebut, Yasin menegaskan ISMI Sulsel akan terus menyuarakan kepentingan pengusaha riil daerah.
Menurut dia, pembangunan ekonomi daerah tidak cukup hanya mengandalkan masuknya modal besar. Pemerintah juga harus memastikan pengusaha lokal mendapatkan ruang yang adil untuk berkembang.
“Pengusaha yang benar-benar memiliki aset, mempekerjakan masyarakat lokal, membayar pajak dan memutar uangnya di daerah harus diberikan ruang. Jangan sampai mereka kalah hanya karena sistem pengadaan dan kebijakan dibuat terlalu tersentralisasi,” katanya.
Yasin mendorong Pemerintah Daerah bersama dunia usaha dan organisasi pengusaha menyusun kebijakan yang mampu memperkuat rantai pasok lokal.
Salah satu gagasan yang disampaikannya adalah memberikan prioritas terhadap produk lokal dalam proyek pemerintah sepanjang memenuhi ketentuan kualitas, harga, dan regulasi yang berlaku. Ia juga mendorong adanya kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi ritel modern dengan keberlangsungan usaha mikro dan toko tradisional.
Pada intinya, Yasin meminta pemerintah tidak berhenti pada narasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi menunjukkan bukti nyata manfaatnya bagi masyarakat.
Ia menilai ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi harus terlihat dari kuatnya sektor riil, berkembangnya pengusaha lokal, meningkatnya kesempatan kerja, serta semakin besarnya perputaran uang di daerah.
“Saat pemerintah mengatakan kebijakan itu benar dan menghasilkan, maka masyarakat berhak melihat pembuktiannya. Buka datanya. Kita ingin melihat apakah benar masyarakat daerah mendapatkan manfaat yang sebanding,” tegasnya.
Yasin berharap pemerintah, dunia usaha, organisasi pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan duduk bersama mencari solusi.
“Kedaulatan ekonomi Sulawesi Selatan harus dijaga. Kita tidak anti-investasi dan tidak anti-perusahaan besar. Yang kita perjuangkan adalah keadilan ekonomi, agar putra daerah tidak kehilangan ruang di tanahnya sendiri,” pungkasnya. (Lif)
