Gerakan Nurani Menegakkan Kedaulatan Peradaban untuk Kemaslahatan Rakyat
Kolom Fiam Mustamin Tablik Budaya Saromase
KITA tidak sedang kekurangan partai. Kita kekurangan nurani. Kita tidak kekurangan program pembangunan. Kita kekurangan peradaban.
Sudah terlalu lama negeri ini dikelola bukan dengan akal peradaban, melainkan dengan sistem Politik Kekuasaan yang transaksional dan lisensi perdagangan barang.
Lihatlah sekeliling kita. Kekuasaan hari ini bukan lagi tentang siapa yang paling jujur memimpin, tetapi siapa yang paling mampu membeli panggung. Panggung politik itu yang mahal, maka ia harus dibayar kembali dengan lisensi. Lisensi tambang, lisensi impor, lisensi proyek, lisensi HGU. Rakyat kemudian bukan lagi pemilik negeri, melainkan konsumen dari lisensi-lisensi itu. Kita disuruh antri untuk mendapatkan apa yang seharusnya sudah menjadi hak kita: pangan, tanah, dan martabat.
Inilah Gurita itu. Ia tidak berkepala satu. Ia menggurita di semua rezim, karena yang menciptakan rezim adalah sistemnya itu sendiri. Kita ganti orangnya, tapi kita pelihara sistemnya. Maka hasilnya tetap sama: kemaslahatan rakyat selalu menjadi bab terakhir dalam pidato, tapi tidak pernah menjadi bab pertama dalam kebijakan.
Lalu, adakah jalan keluar ?
JALAN keluar tidak akan pernah lahir dari ruang rapat yang terkunci, di mana lisensi dibagi. Jalan keluar harus lahir dari luar sistem, dari tempat yang belum terkontaminasi oleh transaksi. Tempat itu bernama NURANI.
Maka, sudah saatnya kita membangun Gerakan Nurani Menegakkan Kedaulatan Peradaban Untuk Kemaslahatan Rakyat.
Perhatikan baik-baik, Sahabat. Ini bukan gerakan politik untuk merebut kekuasaan. Ini adalah gerakan peradaban untuk merebut kembali makna kekuasaan.
Apa itu Nurani ?
NURANI adalah keberanian untuk mengatakan tidak pada uang yang haram, meski uang itu bisa membeli kekuasaan. Dalam bahasa Bugis kita, itu disebut _Mappijeppu_. Jujur yang utuh. Gerakan ini harus dimulai dengan sumpah yang sederhana: kami tidak akan pernah menukar lisensi negeri dengan donasi kekuasaan. Tanpa Mappijeppu, semua gerakan hanya akan menjadi gurita baru dengan nama baru.
Apa itu Kedaulatan Peradaban. ?
SELAMA ini kita mengira kedaulatan itu ada di istana, di senayan, di gedung-gedung tinggi di Jakarta. Padahal kedaulatan yang sejati ada di Wanua. Ada di Sawa yang ditanam petani tanpa harus takut pupuknya dicabut lisensinya. Ada di Danau Tempe yang dijaga nelayannya tanpa harus bayar izin melaut. Ada di Lontara yang ditulis tanpa harus minta stempel kekuasaan.
Kedaulatan Peradaban adalah mengembalikan pusat dari Jakarta ke kampung halaman. Membangun negara kecil di dalam negara besar yang sedang sakit. Negara kecil itu bernama: ekonomi kampung yang berdaulat, pangan lokal yang berdaulat, dan budaya yang berdaulat. Ketika kampung berdaulat, gurita di pusat akan kelaparan, karena tidak ada lagi yang bisa ia hisap.
Dan untuk apa semua itu ? Untuk Kemaslahatan Rakyat.
Ini adalah tolok ukur yang paling jujur. Jangan tanya berapa persen pertumbuhan ekonomi. Tanyalah: apakah hari ini, di Soppeng, di Bone, di Wajo, seorang anak bisa makan dari tanah orang tuanya sendiri tanpa harus berhutang? Apakah seorang ibu bisa menjual hasil kebunnya tanpa diperas oleh rantai lisensi perdagangan yang panjang? Jika jawabannya belum, maka negeri ini belum merdeka.
Gurita itu terlihat besar karena kita merasa kecil. Padahal kita tidak kecil. Kita adalah pewaris Lontara. Lontara Saromase yang kita jaga ini umurnya 700 tahun. Ia sudah melihat kerajaan-kerajaan datang dan pergi. Ia sudah melihat kolonial datang dan pergi. Ia sudah melihat rezim-rezim datang dan pergi.
Gurita akan mati. Lontara akan tetap hidup.
Gerakan Nurani ini tidak butuh deklarasi besar-besaran di hotel mewah. Ia butuh satu Baruga kecil, satu Pustaka kecil, dan sepuluh orang yang masih punya nurani untuk duduk bersama dan berkata: Cukup.
Kita cukup menjual sumberdaya alam negeri dengan kedaulatan dan kemandirian mengelolanya.
Mari kita mulai dari kampung tanah leluhur kita dan tidak menjadi babu pelayan.
Topada Salama.
To Mamminasa.
