HKN 2026: Mengepel Lantai, Membiarkan Keran Mengalir
Sehat untuk Semua Dimulai dari Hulu
Oleh Zaenal Abidin
Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 2012–2015; dan Ketua Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI)
PERINGATAN Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 pada 12 November 2026 mengusung tema resmi “Sehat untuk Semua”. Tema ini menggemakan cita-cita Health for All yang dicanangkan WHO dan UNICEF melalui Deklarasi Alma-Ata (1978), lalu diperbarui melalui Deklarasi Astana (2018). Kedua deklarasi itu menjadikan pelayanan kesehatan primer (primary health care, PHC) sebagai jalan menuju hak atas kesehatan, menuntut keadilan akses, dan mendesak negara menghapus kesenjangan antara si kaya dan si miskin, antara kota dan desa. Seruan yang sama kembali diangkat WHO sebagai tema Hari Kesehatan Sedunia 2023, bertepatan dengan 75 tahun berdirinya organisasi itu.
Namun, meski slogan itu terus digaungkan dari Alma-Ata hingga HKN tahun ini, “Sehat untuk Semua” kerap berhenti sebagai jargon. Peringatan HKN sering tersita oleh seremoni, pameran fasilitas medis, dan perluasan kepesertaan asuransi kesehatan. Semua itu penting, tetapi semuanya bekerja di hilir. Hampir setengah abad berlalu, hulu krisis kesehatan, yakni sistem ekonomi yang memproduksi penyakit dan bumi yang kian rusak, tetap belum tersentuh.
Janji yang Tereduksi: Mengapa PHC Belum Menyentuh Hulu
Perlu jujur diakui, Alma-Ata sebenarnya tidak buta terhadap hulu. Deklarasi itu menyerukan tatanan ekonomi internasional yang lebih adil dan kerja lintas sektor, mulai dari pertanian, pangan, perumahan, hingga pendidikan. Masalahnya, janji itu segera dipangkas. Setahun kemudian lahir gagasan selective primary health care, yang menyempitkan PHC menjadi paket intervensi biomedis murah dan terukur.
Program penyesuaian struktural pada 1980-an kemudian memangkas belanja publik di banyak negara berkembang, termasuk belanja kesehatan.
Astana 2018 mengulang komitmen yang sama dan menyebut determinan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Akan tetapi, keduanya tetap berangkat dari cara pandang yang antroposentris dan developmentalis. Kesehatan diperlakukan sebagai urusan layanan dan perilaku, sementara struktur ekonomi yang menimbulkan penyakit serta krisis ekologis tidak ditempatkan sebagai sasaran utama perubahan.
Tiga Ruang Kosong yang Ditinggalkan
Naskah buku Ekologi Kesehatan dan Etika Pembangunan, yang tengah penulis siapkan bersama Tirta Prawita Sari dan Ahmad Ansyori, mencatat setidaknya tiga ruang kosong yang ditinggalkan kerangka PHC konvensional.
Pertama, kapitalisme ekstraktif dan komersialisasi pangan. PHC tidak pernah sungguh-sungguh menggugat tatanan ekonomi neoliberal yang memperlebar ketimpangan dan merampas ruang hidup.
Kajian tentang determinan komersial kesehatan menunjukkan bagaimana korporasi membentuk pola konsumsi, termasuk membanjiri pasar dengan pangan ultraproses yang merusak metabolisme tubuh. Menyediakan layanan primer bagi korban sistem ini tanpa membenahi strukturnya ibarat terus mengepel lantai sementara keran air kotor dibiarkan mengalir.
Kedua, krisis ekologis sebagai hulu kesehatan. Komisi Rockefeller Foundation–Lancet tentang kesehatan planet menegaskan bahwa kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari keutuhan sistem alam. Deforestasi demi monokultur, pencemaran logam berat dalam rantai pangan, dan eksploitasi alam atas nama pertumbuhan melahirkan penyakit baru dan malnutrisi struktural.
Penyakit semacam ini tidak akan tuntas hanya dengan obat di puskesmas.
Ketiga, medikalisasi masalah sosial. Sistem kesehatan kita cenderung mereduksi penderitaan menjadi gangguan biologis yang cukup diatasi dengan obat atau tindakan klinis. Padahal, banyak stres kronis dan kematian dini berakar pada ketidakadilan struktural, korupsi kekuasaan, dan tercerabutnya manusia dari ruang hidupnya. Ketika penderitaan sosial dimedikalisasi, negara seolah terbebas dari tanggung jawab moral atas ketimpangan yang ia biarkan.
Rekomendasi: Merekonstruksi Sistem Kesehatan Nasional dari Hulu
Membumikan “Sehat untuk Semua” menuntut negara berperan lebih dari sekadar penyedia layanan di hilir. Negara harus menjadi penjaga keadilan ekologis dan struktural. Urgensinya terlihat dari dua fakta. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menghapus kewajiban alokasi minimal anggaran kesehatan (mandatory spending) yang sebelumnya diatur undang-undang lama.
Pada saat yang sama, BPJS Kesehatan mencatat defisit Rp14,61 triliun sepanjang 2025 karena beban klaim melampaui iuran. Selama pembiayaan terus tersedot ke hilir, ruang untuk membenahi hulu akan makin sempit. Karena itu, penulis mengajukan tiga rekomendasi.
Pertama, jadikan perlindungan lingkungan pilar ketahanan kesehatan. Pemerintah perlu menghentikan kebijakan ekstraktif yang merusak biosfer, menegakkan hukum lingkungan secara tegas, dan membersihkan rantai pasok pangan dari cemaran bahan kimia berbahaya dan logam berat. Setiap izin usaha berskala besar perlu disertai kajian dampak kesehatan, bukan hanya kajian dampak lingkungan.
Kedua, tegakkan kedaulatan pangan untuk melindungi metabolisme bangsa. Orientasi kebijakan pangan perlu digeser dari dominasi industri pangan olahan menuju pangan lokal yang segar dan bergizi. Pencegahan tengkes (stunting) dan malnutrisi tidak boleh berhenti pada pembagian bantuan instan; ia harus menjamin hak atas tanah bagi petani dan akses rakyat pada pangan segar yang aman.
Ketiga, arahkan pembiayaan kesehatan ke hulu. Anggaran kesehatan dan dana jaminan sosial perlu digeser dari dominasi pembiayaan kuratif yang berpusat di rumah sakit menuju pencegahan berbasis komunitas, mitigasi krisis lingkungan, dan penguatan puskesmas yang mandiri serta berkeadilan wilayah. Kewajiban alokasi minimal anggaran kesehatan, dengan porsi tegas untuk upaya promotif dan preventif, sudah selayaknya dipulihkan.
Catatan Akhir: Kesimpulan
HKN ke-62 seharusnya menjadi momentum untuk mengoreksi arah pembangunan kesehatan bangsa. Selama ini, kita sibuk mengepel lantai: menambah rumah sakit, memperluas kepesertaan jaminan kesehatan, dan mengobati korban yang terus berdatangan. Sementara itu, keran air kotor, yakni sistem ekonomi yang memproduksi penyakit dan perusakan alam yang tak kunjung dihentikan, dibiarkan terus mengalir. Selama perbincangan tentang kesehatan dibatasi pada ruang klinik, lantai tidak akan pernah kering, bersih, dan kedaulatan kesehatan rakyat akan tetap menjadi ilusi di tengah krisis ekologis yang kian mencengkeram.
“Sehat untuk Semua” hanya dapat terwujud bila kita berani melakukan pertobatan struktural: menempatkan keutuhan alam dan keadilan sosial di atas kalkulasi rente ekonomi. Merawat bumi dan meruntuhkan ketidakadilan di hulu bukan agenda tambahan bagi dunia kesehatan; itulah inti dari kesehatan itu sendiri. Mengepel lantai tetap perlu, tetapi lantai baru akan kering dan bersih, bila keran di hulu ditutup. Wallahu a’lam bish-shawab.
