Kolom Ruslan Ismail Mage
Satu dasawarsa terakhir, bangsa Indonesia dilanda badai tsunami “kapitalisasi politik”. Suatu kondisi dimana wilayah politik khususnya kontestasi pemilu hampir semuanya diukur atau dinilai dengan uang. Penentuan jabatan-jabatan politik diserahkan sepenuhnya ke pasar, sehingga secara otomatis hukum pasar yang berlaku. Artinya hanya orang yang memiliki modal finansial banyak berpeluang menjadi pemimpin.
Dalam Buku “Berpolitik Biaya Murah (Solusi Mencegah Politisi Korupsi)” yang saya tulis jelang Pemilu 2014, saya mengutip pandangan Thomas Koten yang mengatakan kita menuju “demokrasi uang”. Kehidupan politik demokrasi hanya sebagai ladang perburuan rente ekonomi. Kekuatan uanglah yang bermain di ladang demokrasi. Kekuatan uang yang dimotori semangat kapitalis telah melumpuhkan kekuatan lain. Demokrasi bukan lagi menjadi gelanggang fair nan suci bagi para politisi sejati untuk meraih posisi-posisi strategis dalam menjelmakan gagasan-gagasan politiknya yang menyejahterakan rakyat, melainkan sebagai ruang bagi para kapitalis untuk menjadi penguasa di semua lini kehidupan berbangsa, dan sebagai areal para cukong politik mencari peruntungan diri.
Kondisi ini semakin meyakinkan sekaligus sangat mengkhawatirkan setelah mendengar pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan hampir 92 persen calon kepala daerah dibiayai cukong. Sementara data menunjukkan pemilukada serentak 9 Desember 2020 menurut Kapuspen Kemendagri akan diikuti 270 daerah, dengan rinciannya 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Kalau pernyataan Mahfud MD ini benar, itu berarti awal tahun 2021 kemungkinan akan lahir sekitar 248 “pemimpin bayangan”, yaitu para cukong pemodal yang membiayai kandidatnya menjadi pemenang. Dikatakan pemimpin bayangan, karena hampir bisa dipastikan dibidang ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam daerah, para cukong itu menjadi penentu. Mahfud MD menyebut setelah terpilih para calon kepala daerah ini akan memberi timbal balik barupa kebijakan yang menguntungkan para cukong tersebut dalam bentuk lisensi penguasaan hutan, dan penguasaan tambang. Kalau daerah yang miskin sumber daya alamnya, sang cukong diberi kesempatan main dan memenopoli proyek-proyek pembangunan infrasteuktur daerah.
Dalam dunia sinema dikenal film berjudul “Hollow Man”. Film produksi tahun 2000 yang disutradarai oleh Paul Verhoeven itu berkisah tentang manusia yang tidak kasat mata alias tidak dapat dilihat. Dalam dunia kepemimpinan, ada juga pemimpin yang termasuk Hollow Man, jika perempuan sebut saja Hollow Woman. Mereka inilah yang disebut pemimpin bayangan. Ada tapi tidak ada. Main di belakang layar dan mempunyai kemampuan mengatur kebijakan pemimpin utama. Ibarat pemain bola, tapi yang menentukan skor adalah broker dan cukong dibelakang layar yang mengendalikan aktor utama. Kehadiran pemimpin bayangan ini tidak memberi kontribusi positif dalam pembangunan daerah, karena pendekatan yang dipakai adalah keuntungan, dan bisa saja memicu terjadinya korupsi di daerah. Karena itu, perlu ada regulasi untuk menghentikan langkah cokong politik ini yang akan berbulan madu di setiap musim pemilukada.
Penulis : Akademisi, Inspirator dan Penggerak, Founder Sipil Institute Jakarta
