PINISI.co.id- Kuatnya permintaan Ketua Komisi IV DPR beberapa waktu lalu kepada Kementerian Pertanian untuk melarang ekspor kelapa bulat membuat petani di daerah resah, termasuk petani di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pertanian, Ketua Komisi IV DPR RI meminta Eselon I Kementerian Pertanian untuk membuat regulasi larangan ekspor kelapa bulat.
Pasalnya, dengan pelarangan ekspor kelapa bulat, maka harga kelapa akan sangat murah bila hanya dijual di dalam negeri.
“Harga kelapa saat ini mulai naik karena didorong dengan bagusnya harga ekspor. Jadi harga ekspor lebih tinggi dari pembelian di dalam negeri,” kata Habir, salah seorang petani di Indragiri Hilir, Minggu (22/11/20).
Dikatakannya, petani cenderung menjual hasil panennya ke luar negeri karena selisih harga pembelian yang cukup besar.
“Bila diiekspor, petani bisa mendapatkan harga dikisaran Rp 3.500, sementara bila dijual di dalam negeri harganya bervariasi antara Rp 2.500-2.800 per buah.” ujar pria asal Wajo ini.
Menurut Sabir, petani hanya ingin harga jualnya lebih baik, petani kelapa juga ingin hidup sejahtera. Dulu, lanjut Sabir, sempat harga kelapa hanya Rp 1.000 kalau dihitung secara ekonomi itu jauh dari cukup, ongkos produksi saja tidak tertutupi yang dinilai Kementerian Pertanian sekitar Rp 2.200.
Untuk itulah dirinya dan sebagian besar petani meminta pemerintah dan DPR-RI mempertimbangkan usulan tersebut.
Sabir berpendapat bahwa pemerintah dan DPR juga harus mendengar aspirasi dari petani dan asosiasi petani kelapa. Karena alasan pelarangan ekspor disebabkan industri dalam negeri takut akan kekurangan bahan baku.
“Yang saya dengar setelah berbicara dengan kawan-kawan di asosiasi, bahan baku itu masih lebih, artinya kelebihan inilah yang tidak terserap industri dalam negeri kami ekspor,” jelas Sabir.
Karena itu pengurus KKSS Indragiri Hilir ini mengajak semua pemangku kepentingan duduk bersama untuk membahas secara mendalam, didengar dari dua belah pihak yaitu pihak industri dan petani kelapa.
Anggota Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo) ini, menyakini hal ini akan didengar oleh pemerintah dan DPR, karena tujuan utama adalah untuk kesejahteraan petani pada umumnya, tanpa membuat industri dalam negeri mati.
Petani asal Bugis
Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang memiliki perkebunan kelapa terluas di Indonesia. Tak kurang 400.000 hektar lebih kebun kelapa rakyat yang umumnya digarap oleh petani Bugis dari Wajo, Bone, Sinjai dan Soppeng.
Habir adalah seorang petani pekebun yang lahir di Indragiri seperti juga ayahnya. Ia meneruskan profesi ayahnya sebagai petani kelapa.
Kakeknya semula menetap di Benut, Johor, Malaysia. Namun, sejak kerusuhan melanda Benut, kakeknya berlayar ke Indragiri dan hidup sebagai petani dan pekebun. (Lip)
