PINISI.co.id-Pemikiran yang menuntut penyatuan Kadin Indonesia mulai marak di ruang publik akhir-akhir ini. Hal itu dipicu dengan berlangsungnya kampanye panas dua orang kandidat calon Ketum (Ketua Umum) memperebutkan posisi Kadin Satu pada Munas bulan Mei atau Juni yang akan datang.
Ketua Umum Rosan P. Roeslani akan mengakhiri masa baktinya (2015 – 2020) dalam waktu singkat dan disebut – sebut akan mendapat penugasan sebagai calon Dubes (Duta Besar) di Amerika Serikat.
Tuntutan penyatuan Kadin Indonesia paling keras disuarakan oleh Annar Salahuddin Sampetoding. Kepada media, Ketua Umum DEIT (Dewan Ekonomi Indonesia Timur) yang membawahi 12 provinsi itu menyarankan pengusaha nasional harus bersatu padu membantu Presiden Jokowi untuk memulihkan ekonomi bangsa Indonesia yang sudah terpuruk sejak awal Maret 2020 akibat adanya serangan wabah pandemi Covid 19.
Menurut tokoh Kadin Indonesia itu, hanya Presiden Jokowi yang mempunyai power dan kompetensi untuk mendorong penyatuan Kadin Indonesia.
Annar, panggilan akrab tokoh Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) itu, mengatakan dirinya resah dan bingung itu, mengaku mewakili suara sejumlah pengusaha nasional di daerah yang selama ini menjadi morat marit tidak bisa berusaha dengan tenang.
Karena diakibatkan adanya dualisme Kadin, pemerintah daerahpun, katanya, serba salah untuk memilih kelompok Kadin mana yang harus mereka layanai. Akibatnya, terjadi situasi dan kondisi yang tidak menentu.
“Pengusaha di daerah bagaikan anak ayam kehilangan induk,” ujar CEO PT Sulwood penguasaha hasil hutan terbesar di Indonesia Timur.
Lebih jauh, Annar mengakui dia dan teman – teman pengusaha di daerah merasa terganggu dan kurang senang dengan adanya kampanye terbuka yang dilakukan Ketua BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal) Bahlil Lahadalia yang menganjurkan pengurus Kadinda (Kadin Daerah) tidak segan – segan menerima uang mahar dari salah satu kandidat.
“Cara-cara yang dilakukan Bahlil itu tidak mendidik. Membuat nama baik pengusaha kita tercemar di mata masyarakat, dianggap sebagai kelompok pelopor politik uang, ” kata Annar.
Untuk mempercepat pelaksanaan penyatuan Kadin Indonesia, mantan Wakil Ketua Umum Kadin Kordinator Indonesia Timur (2010 – 2015) itu, menyatakan dirinya bersama-sama pengurus DEIT akan menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi.
“Kami memohon Bapak Jokowi mau mendorong penyatuan itu, demi suksesnya kebijakan PEN (Pemulihan Ekonomi) yang digagas oleh bapak Jokowi sendiri,” harap Annar. (Man)
