Kolom Syamril
Pekan ini ramai di media online, cetak dan sosial berita tentang mutasi Kepala Dinas di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel. Sebenarnya mutasi itu hal yang biasa. Cuma jadi isu yang berbeda karena adanya pemindahan Prof. Jufri dari Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Hal ini tambah ramai karena munculnya surat dari Rektor UNM yang menyatakan akan menarik kembali Prof. Jufri ke kampus.
Rektor UNM berpegang pada kesepakatan awal dengan Gubernur Nurdin Abdullah waktu itu bahwa penugasan Prof Jufri di Dinas Pendidikan sesuai kompetensi dan asal kampusnya. Maka Prof. Jufri pun tidak ikut acara pelantikan karena memilih tidak lagi menjadi Pejabat di Pemprov Sulsel. Beliau memilih kembali ke kampus sebagai akademisi berkiprah kembali sebagai pendidik dan peneliti.
Terlepas dari polemik yang ada, masing-masing pihak punya kewenangan dan alasan. Plt Gubernur punya wewenang untuk menentukan tim intinya di jajaran Kepala Dinas. Siapa saja yang dianggap bisa bekerja sama dan menjadi tim terbaiknya. Rektor UNM juga bisa menarik kembali Prof. Jufri karena beliau merupakan dosen di UNM yang sebelumnya menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi. Semoga berita ini segera mereda dan semua kembali bekerja dengan baik di posisi masing-masing.
Apa pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini? Mari kita cermati kembali relasi antara akademisi dan jabatan publik. Hampir di setiap era pemerintahan di tingkat pusat pada jabatan Menteri, Dirjen, Direktur di Kementerian tertentu banyak diisi oleh para akademisi. Contohnya Kemendikbud, Ristek, Kemenag dan lainnya. Demikian pula di level Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Apalagi jika bupati atau gubernurnya dari akademisi.
Waktu Prof. Nurdin Abdullah menjadi Bupati Bamtaeng maka banyak professor dan dosen dari Unhas yang menjadi Kepala Dinasnya. Demikian pula saat beliau menjadi Gubernur Sulsel. Beberapa Kepala Dinas diambil dari akademisi. Bahkan Pjs Walikota Makassar sempat juga diisi oleh professor. Demikian pula pada pemilihan Ketua lembaga seperti KPU Pusat dan Daerah juga banyak diisi oleh para akademisi.
Apa yang membuat akademisi apalagi yang bergelar Guru Besar banyak menduduki jabatan publik? Alasannya adalah mereka dipandang sebagai kaum intelektual yang memiliki wawasan, kompetensi dan integritas tinggi. Memiliki gelar akademik tertinggi, pendidik dan menduduki jabatan kepemimpinan di kampus, apalagi memiliki relasi yang bagus dengan berbagai pihak. Itu semua cukup menjadi alasan untuk meminta akademisi menjadi pejabat publik.
Meskipun demikian ternyata saat menjabat banyak juga akademisi yang terjerat kasus korupsi. Contohnya beberapa professor di KPU, SKK Migas, Kementerian, Gubernur, Kepala Dinas. Artinya dunia akademik dengan dunia birokrasi apalagi yang beraroma politik memiliki budaya yang berbeda. Masuk ke dunia birokrasi tidak hanya membutuhkan kompetensi dan integritas tapi juga perlu paham tentang politik. Mungkin dunia kampus belum cukup menjadi kawah candradimuka untuk menggodok para akademisi menjadi pejabat publik dan politik.
Tentu tidak bisa dinafikan jika ada juga akademisi yang berhasil menjalankan amanah sebagai pejabat publik. Kita kenal Prof. Ahmad Amiruddin, setelah menjabat dua periode sebagai Rektor Unhas kemudian menjadi Gubernur Sulsel. Beliau menjadi gubernur yang legendaris. Bahkan setelah itu lanjut menjadi anggota MPR.
Tentu saja jabatan publik bukan muara karir para akademisi. Akademisi adalah jabatan fungsional bukan struktural. Karyanya dalam dunia ilmiah akan sangat berguna jika berhasil melakukan inovasi dan terobosan yang memberi dampak besar pada masyarakat. Di manapun para akademisi berkiprah selama dapat menjaga iman dan amanah serta memberi manfaat besar bagi masyarakat maka itu semua mulia.
Kembali ke kampus karena merasa tidak bisa amanah sebab tidak sesuai dengan kompetensinya seperti yang Prof. Jufri lakukan juga merupakan tindakan yang patut diapresiasi. Jabatan bukan segalanya. Iman dan sikap amanahlah yang harus selalu dijaga.
Penulis, Direktur Sekolah Islam Athirah
