Kolom Hafid Abbas
Konsultan Internasional pada UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific (PROAP), 1992–1995
Ketika Indonesia berbicara tentang swasembada pangan hari ini, satu nama yang kerap muncul di perbincangan masyarakat di tanah air: Andi Amran Sulaiman. Masa baktinya sebagai Menteri Pertanian di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto erat kaitannya dengan bangkitnya ambisi kedaulatan pangan nasional. Presiden Prabowo secara terbuka memuji pendekatan Amran yang pragmatis dan berbasis data, seraya menegaskan bahwa “mencapai kemandirian pangan bukan sekadar tujuan kebijakan; melainkan komitmen terhadap kesejahteraan dan martabat setiap warga negara Indonesia.”
Di tengah perbincangan mengenai calon penerima World Food Prize 2026—yang kerap dijuluki sebagai “Nobel Pertanian”—patut kiranya ditelaah apakah rekam jejak Amran layak diperhitungkan secara serius.
Ini bukan semata soal popularitas politik. World Food Prize menganugerahkan penghargaan kepada individu yang telah memberikan kontribusi transformatif dalam meningkatkan kualitas, kuantitas, atau ketersediaan pangan secara global. Dalam konteks itu, sejumlah aspek kepemimpinan Amran Sulaiman patut mendapat perhatian.
Pertama, kontribusi Amran terhadap swasembada beras dan penguatan cadangan pangan nasional terlihat menonjol. Cadangan beras nasional dilaporkan melampaui 4 juta ton—level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir, menandakan penguatan stok penyangga dan berkurangnya ketergantungan pada impor. Bagi negara dengan lebih dari 287 juta penduduk, stabilisasi pasokan beras bukan sekadar capaian pertanian; ia adalah capaian strategis. Beras tetap menjadi pangan pokok utama, dan stabilitas harganya melindungi pendapatan petani sekaligus memperhatikan daya beli konsumen.
Sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan 2025, “kecukupan pangan bukan sekadar ukuran ekonomi; ia adalah isu hak asasi manusia—setiap orang berhak atas pangan yang aman dan bergizi.” Keberhasilan mencapai swasembada pada komoditas krusial ini menempatkan Indonesia sebagai model bagi negara berkembang lainnya, sekaligus selaras dengan misi World Food Prize untuk meningkatkan ketersediaan pangan dalam skala luas.
Kedua, Amran menunjukkan komitmen kuat pada alokasi anggaran dan reformasi regulasi. Ketahanan pangan tidak terwujud melalui retorika, melainkan perubahan struktural dan administratif. Dalam usulan APBN 2026 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, ketahanan pangan menjadi prioritas nasional dengan dukungan fiskal yang signifikan. Kementerian yang dipimpin Amnan menekankan reformasi subsidi pupuk dan memangkas lebih dari seratus hambatan birokrasi distribusi, sehingga petani dapat mengakses input esensial secara lebih efisien.
Penyederhanaan regulasi dan perbaikan mekanisme distribusi mungkin tidak selalu tampak spektakuler, namun justru menjadi fondasi ketahanan pangan jangka panjang. Reformasi struktural semacam ini mencerminkan dampak sistemik yang menjadi perhatian World Food Prize—kepemimpinan yang melampaui capaian sesaat.
Ketiga, modernisasi dan adopsi teknologi menjadi pilar penting masa kepemimpinan Amran. Dari program mekanisasi, irigasi cerdas, hingga pertanian berbasis data, Indonesia kian mengintegrasikan inovasi dalam sektor pertanian. Sebagai akademisi berpangkat Lektor, lulusan Universitas Hasanuddin dan pemegang sejumlah hak paten pertanian, Amran menjembatani pemahaman ilmiah dengan eksekusi kebijakan. Pengalamannya sebagai pengusaha agribisnis—pendiri Tiran Group—menempatkannya di simpul riset, inovasi, dan implementasi praktis. Dengan praktik modern, pertanian Indonesia semakin siap menghadapi volatilitas iklim, degradasi lahan, dan tekanan demografis, sejalan dengan tren global produksi pangan berkelanjutan.
Keempat, Amran secara konsisten memprioritaskan pemberdayaan petani kecil. Di Indonesia, mayoritas produksi pertanian berasal dari petani kecil, sehingga kesejahteraan mereka menjadi kunci ketahanan pangan nasional.
Program subsidi tepat sasaran, penguatan penyuluhan, serta penyerapan hasil panen ke dalam cadangan pangan nasional bertujuan melindungi harga di tingkat petani sekaligus menstabilkan pasar yang tidak merugikan konsumen. Peningkatan nilai tukar petani mencerminkan bertumbuhnya daya beli di perdesaan dan perbaikan kesejahteraan. Dengan memperkuat resiliensi petani kecil, Amran menjawab dua agenda sekaligus: ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan—sebuah capaian ganda yang sejalan dengan penekanan World Food Prize pada dampak kemanusiaan, bukan semata output produksi.
Kelima, kepemimpinan Amran memperluas pengaruh Indonesia di tingkat regional dan global, terutama di lingkup Gerakan Negara-negara Non-Blok (GNB) yang kini beranggotakan 118 negara, di lingkup Organisasi Kerjasama Negara-negara Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara, dan di 11 negara di lingkup ASEAN. Ketahanan pangan kini bersifat saling terhubung; GNB, OKI dan ASEAN kini tengah menghadapi risiko bersama akibat perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan gangguan mata rantai pasok pangan. Sebagai negara dengan skala ekonomi terbesar di ASEAN, berpenduduk Islam terbesar di dunia, dan amat berpengaruh sebagai pendiri GNB, Indonesia memegang peran penting dalam stabilitas pangan kawasan, dan bahkan stabilitas global.
Kebijakan Amran berkontribusi pada kepentingan nasional dan regional mengenai keamanan pangan pokok dan kesiapsiagaan menghadapi jika terjadi krisis. Berkurangnya ketergantungan impor Indonesia turut meredakan tekanan pada pasar beras internasional, yang secara tidak langsung mendukung stabilitas harga global. Bagi World Food Prize, skalabilitas internasional menjadi faktor penting. Model pertanian Indonesia, di bawah kepemimpinan Amran, berpotensi menjadi cetak biru (blueprint) bagi negara-negara berkembang melalui transfer teknologi, kerja sama Selatan-Selatan, maupun kemitraan kelembagaan terutama dengan organisasi-organisasi internasional yang berada di bawah payung PBB.
Tentu, lanskap kompetisi World Food Prize sangat ketat. Para penerima sebelumnya kerap berasal dari kalangan ilmuwan yang memiliki terobosan inovatif, inovator bioteknologi, dan arsitek kebijakan yang karyanya melampaui batas negara. Capaian berbasis kebijakan seperti swasembada pangan harus mampu menunjukkan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan sejalan dengan kepentingan masyarakat internasional. Ketahanan iklim, pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta peningkatan gizi menjadi kriteria yang semakin sentral.
Tantangan Amran bukanlah kredibilitas di dalam negeri, melainkan pembuktian pengaruh transformatifnya di luar Indonesia. Apakah reformasi ini sekadar kisah sukses nasional, atau dapat dijadikan model yang mampu menginspirasi terwujudnya perubahan di negara-negara berkembang?
Dapatkah Amran Sulaiman meraih World Food Prize 2026? Kekuatan yang dimilikinya jelas: kemajuan nyata menuju swasembada beras, dukungan fiskal dan regulatif yang kuat bagi ketahanan pangan, integrasi sains dan kewirausahaan dalam tata kelola, fokus pada kesejahteraan petani kecil, serta pengaruh kepemimpinannya di Asia Tenggara. OKI dan GNB.
Namun penghargaan sebesar ini kerap diberikan atas terobosan global lintas dekade atau inovasi yang mentransformasi dunia secara global. Agar tampil sebagai kandidat terdepan, capaian ketahanan pangan Indonesia harus terbukti berkelanjutan di tengah tekanan iklim, inklusif secara ekonomi, dan adaptif bagi negara-negara lain. Tahun mendatang akan menjadi penentu: jika Indonesia mampu mengonsolidasikan kemandirian beras, memperkuat produksi jagung dan gula, serta menjaga stabilitas harga tanpa gejolak impor, maka narasi transformasi akan semakin kokoh.
Pada akhirnya, terlepas dari apakah Amran Sulaiman kelak menerima World Food Prize atau tidak, kisah yang lebih besar adalah komitmen baru Indonesia terhadap kedaulatan pangan. Penghargaan memang melambangkan pencapaian, namun ketahanan pangan merepresentasikan martabat bangsa dan hak asasi yang paling fundamental.
Di era yang ditandai dengan ketegangan geopolitik dan ketidakpastian iklim, kemampuan sebuah negara berkembang dengan jumlah penduduk keempat terbesar dunia, untuk memberi makan rakyatnya secara berkelanjutan memiliki arti global. Jika transformasi pertanian Indonesia terus melaju pada trajektori saat ini, dunia akan menyaksikan—termasuk komite penghargaan Nobel Pertanian 2026. Dan tentu semua capaian itu sendiri sudah merupakan bentuk pembuktian dan pengakuan.
Salus populi suprema lex esto—kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi.
