PINISI.co.id- Pandemi Covid-19 yang mendera selama delapan bulan tidak menyurutkan semangat untuk tetap berusaha.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Kadin Andi Rukman Karumpa dalam workshop bertajuk Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Baja Ringan Nasional, dalam Mendukung Pembangunan Infrasruktur Perumahan dan Permukiman, Senin pukul 9.00-12.00 WIB, (9/11/20).
Workshop singkat yang tayang lewat Zoom ini dibuka Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Ir. Trisasongko Widianto.
Widianto berharap agar baja ringan sebagai solusi yang efektif dalam pembangunan infrastruktur. “Jangan sampai produk nasional tergerus produk impor. Produk dalam negeri harus inovatif dan teknologinya memiliki standar mutu serta berkesinambungan,” kata Widianto.
Sebagai pelaku usaha, Andi Rukman yang juga Sekjen Gapensi bersama asosiasi yang bernaung di bawah Kadin sudah berkomitmen untuk menggunakan produk nasional sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.
Namun, selama pandemi, Andi Rukman mengurungkan promosi rantai pasok ke semua daerah dalam penggunaan produk baja ringan dalam negeri. ”Kita tetap kampanyekan penggunaan produk dalam negeri,” kata Andi Rukman dari Makassar.
Andi Rukman berpandangan, sejatinya produk baja ringan harus memiliki standar mutu sehingga dapat meningkatkan daya saing industri dan perlindungan konsumen demi meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Selain itu Andi Rukman juga mendorong agar pemerintah memanfaatkan pengusaha-pengusaha lokal dalam pembangunan infrastruktur di daerah sehingga terjadi pemerataan. Dicontohkan dalam pembangunan program 1 juta rumah seyogianya pengusaha lokal dilibatkan sepenuhnya.
“Yang jelas Gapensi dan Kadin terus memberikan dukungan agar proyek infrastruktur di Indonesia menggunakan produksi dalam negeri,” jelas Andi Rukman.
Menyoal sejumlah peraturan yang mengganjal terkait teknis pemanfaatan produk nasional, Andi Rukman menyarankan perlunya relaksasi dan regulasi aturan sehingga pembangunan berjalan lancar.
Pembicara lain adalah Wulani Wihardjono MBA, CEO Tatalogam Group, Stevanus dari Kelompok Baja Ringan, Ir Rifai mewakili BNPB dan Ir. Nicodemus Daud dari Kementerian PUPR.
Pada intinya semua sepakat bahwa percepatan pembangunan infrastruktur seperti zona kawasan pascabencana termasuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur perlu disikapi oleh kesiapan SDM dari pelaku usaha. Juga pentingnya standar mutu dan sertifikasi produk nasional sehingga tercipta ekosistem pembangunan seperti yang diharapkan. (Lip)
