PINISI.co.id– Sebagai upaya untuk mengukur capaian program dan evaluasi kinerja, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Semester II dan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Tahun 2021 secara daring pada Rabu (12/01/2021). Evaluasi kinerja ini diikuti oleh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kanwil BPN Provinsi Lampung.
Direktur Jenderal Penataan Agraria yang juga selaku Koordinator Tim VII, Andi Tenrisau menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi ini akan membahas terkait capaian baik realisasi fisik maupun penyerapan keuangan pada triwulan IV atau semester II. Ia juga menjelaskan bahwa akan dilakukan kegiatan evaluasi terhadap hambatan, kendala, dan masalah beserta pembahasan terkait solusi penyelesaian.
“Kita evaluasi secara menyeluruh di tahun 2021, apakah sesuai fakta di lapangan, serta menganalisa hambatan dan dipastikan solusi yang kita bahas secara bersama. Harapannya pada semester I tahun 2022 hingga seterusnya bisa dilaksanakan dengan baik, sesuai target yang kita putuskan secara bersama,” ujar Andi Tenrisau.
Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan dan Pengawasan Zona Integritas, Ninik Maryanti mengapresiasi capaian-capaian Kantor Wilayah BPN dalam upaya pembangunan Reformasi Birokrasi melalui Zona Integritas. “Seluruh pimpinan Kantor Wilayah BPN untuk melakukan internalisasi kepada semua pihak terkait serta terus mengedepankan integritas, inovasi serta pelayanan bagi publik,” ucapnya.
Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo memaparkan capaian di satuan kerjanya. Kanwil BPN Provinsi NTT berhasil mencapai target realisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar 98,56% sejumlah 61.461 dari 62.362 target PTSL. “Kanwil BPN Provinsi NTT juga berhasil mencapai beberapa target yang memuaskan di bidang-bidang lain seperti penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang mencapai 100%, Kantor Pertanahan yang berhasil mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta keseluruhan kegiatan Reforma Agraria dengan capaian 100%,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Bambang Priono menyampaikan bahwa kegiatan PTSL di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang signifikan. Ia memaparkan, kegiatan pemetaan sudah tercapai 100%, pemberkasan 96,81%, dan penerbitan sertipikat 94,67%.
“Dari persentase tadi, kita menghasilkan potensi desa lengkap yang ada di Sulawesi Selatan sebanyak 175 desa, di 2020 ada 82 desa, 2021 bertambah menjadi 93 desa. Sedangkan yang sudah disetujui Dirjen SPPR dan PHPT ada 14 desa kelurahan di 2020 desa, sedangkan 2021 ada 10 desa. Peningkatan ini menunjukkan keseriusan dan kemauan, keberhasilan daripada pimpinan-pimpinan yang ada di Sulsel. Terima kasih kepada jajaran kantor pertanahan kota/kabupaten Provinsi Sulsel. Mudah-mudahan di 2022 ini sudah pintar-pintar semua untuk menciptakan desa lengkap,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Yuniar Hikmat Ginanjar menuturkan capaian realisasi redistribusi tanah di Provinsi Lampung sudah mencapai 25.801 bidang dari target yang ditentukan atau sudah 100%. “Semula target awal redistribusi tanah sebanyak 18.000 bidang, namun karena TA 2020 terdapat 12.510 bidang tanah yang telah dilaksanakan pengukurannya, pada TA 2021 dioptimalisasi penggunaan anggaran dari 18.000 bidang menjadi 25.801 bidang,” tuturnya. (Syam)
