Kolom Mubha Kahar Muang
Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang awalnya, adalah bagian dari Pakistan, sementara Pakistan sendiri semula bagian dari India, sehingga terbentuknya Negara Bangladesh tidak lepas kaitannya dengan India dan Pakistan.
India dijajah Inggris selama kurang lebih 200 tahun sejak 1756. Reformasi politik pada akhir abad ke-19 memungkinkan dibentuknya partai-partai politik sehingga lahirlah Indian National Congress tahun 1885 yang mewakili mayoritas penduduk Hindu dan Muslim League tahun 1906 untuk mewakili dan melindungi posisi minoritas Muslim. Muhammad Ali Jinnah putra seorang saudagar dari Karachi, pengacara yang mendapat gelar sarjana hukum dari London dan saat itu memimpim Muslim League, menyatakan bahwa satu-satunya cara menghindarkan Muslim India dari dominasi Hindu adalah dengan mendirikan negara Muslim sendiri.
Sebenarnya setelah Perang Dunia I (1914-1918) Mahatma Gandhi sudah mulai mengorganisir kampanye perlawanan terhadap Inggris yang masih menduduki India. Pada tahun 1930-an baru pemerintah Inggris mulai memberi kelonggaran kepada kelompok Nasionalis India untuk menyampaikan keinginan nya kepada Inggris.
Pada saat pecah Perang Dunia II ( 1939-1945 ), ketidak puasan masyarakat terhadap pemerintah Inggris mulai muncul, pemerintah Inggris pun mulai khawatir India mendekati negara lain untuk melawan.
Kemudian Tahun 1947 Inggris membagi tanah jajahannya menjadi dua wilayah terpisah. India untuk wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dan Pakistan untuk yang mayoritas beragama Islam. Pemisahan itu diikuti dengan pemberian hak merdeka. Pakistan memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 14 Agustus 1947 , India pada tanggal 15 Agustus 1947, dan masing- masing menjadi anggota Negara persemakmuran.
Pemisahan dua bangsa tersebut didasarkan pada agama masing-masing penduduk, akibatnya mendorong perpindahan penduduk secara besar-besaran. Diperkirakan sekitar 6 juta pemeluk Hindu dan Sikh meninggalkan wilayah Pakistan menuju India dan sebaliknya sekitar 8 juta umat Muslim meninggalkan wilayah India menuju Pakistan. Perpindahan penduduk disertai kekerasan antarkelompok berskala besar menguatkan permusuhan di antara kedua negara. Apalagi Pakistan menganggap bahwa pemisahan melalui agama tersebut tidak bersih.
Penguasa Hindu Jammu dan Kashmir, Maharaja Hari Singh yang beragama Hindu memilih bergabung dengan India, sementara wilayah tersebut 85% penduduknya Muslim. Pakistan kemudian menuntut hak atas Jammu dan Kashmir. Meski PBB ketika itu mengeluarkan resolusi agar diadakan plebisit untuk penentuan masa depan Kashmir, India menolak dan tetap menduduki dua pertiga wilayah tersebut. Sikap dunia internasional pun tampak tak ada upaya memberi sanksi India. Perkelahian dan pertikaian perbatasan, bahkan perang antara kedua negara tidak dapat dihindarkan. Kekerasan antar pemeluk agama juga tak terelakkan. Diperkirakan 500.000 sampai satu juta jiwa jadi korban dalam pertikaian antara pengikut Hindu, Sikh, dan Islam.
Setelah pemisahan itu, Pakistan dibagi menjadi Pakistan Barat, yaitu negara Pakistan saat ini dan Pakistan Timur Provinsi Benggala.
Provinsi Benggala, saat Inggris melakukan pemisahan, juga telah dibagi dua. Benggala Barat yang mayoritas penduduknya pemeluk Hindu masuk wilayah India dan Benggala Timur yang mayoritas Muslim masuk Pakistan. Wilayah inilah yang kemudian disebut Pakistan Timur.
Sebenarnya gagasan untuk membagi wilayah Benggala menjadi dua zona sudah diupayakan oleh Inggris pada 1905-1911 dengan Dhaka sebagai ibukota zona timur. Tetapi pemisahan ini baru terlaksana pada 1947 bersamaan dengan pemisahan India dan Pakistan.
Pakistan Barat dan Pakistan Timur secara geografis dan budaya berbeda. Jarak antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur kurang lebih 1.600 km dan dipisahkan oleh wilayah India sehingga komunikasi antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur sulit dilakukan. Belum lagi faktor bahasa. Pemerintah Pakistan menetapkan bahasa Urdu sebagai bahasa nasional sebagaimana yang digunakan di Pakistan Barat sehingga menyulitkan warga yang berdiam di Pakistan Timur yang menggunakan bahasa Benggala. Industri juga bertumbuh di Pakistan Barat, menjadikan masyarakatnya tampak lebih makmur dibandingkan dengan di Pakistan Timur.
Kenyataan itu melahirkan ketidakpuasan di Pakistan Timur.
Didorong ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang terus meningkat, Partai Liga Awami yang didirikan oleh Sheikh Mujibur Rahman tahun 1949, mulai menyuarakan keinginan untuk berpisah. Keinginan itu diawali dengan meminta otonomi pada tahun 1960-an. Seperti lazimnya sebuah pemerintahan menghadapi upaya untuk berpisah atau merdeka, Sheikh Mujibur Rahman kemudian dipenjara tahun 1966, lalu dilepaskan tahun 1969 setelah meletusnya pemberontakan rakyat.
Ketika Badai Siklon Bhola menyerang pantai Pakistan Timur di tahun 1970 dan menewaskan lebih dari 500 ribu jiwa, keinginan berpisah dari Pakistan semakin menguat. Pemerintah Pakistan Barat dianggap tidak serius menangani bencana tersebut. Pada saat yang sama Partai Liga Awami mendapat suara terbanyak dalam pemilihan parlemen Pakistan, tetapi Sheik Mujibur Rahman “dilarang”berkuasa sehingga kemarahan rakyat memuncak.
Tanggal 26 Maret 1971, Presiden Yahya Khan memerintahkan untuk menangkap Mujibur. Tetapi sebelum ditangkap, Mujibur mendeklarasikan kemerdekaan Pakistan Timur.
Perang kemerdekaan tak terhindarkan.
Dengan bantuan India, perang yang berlangsung selama sembilan bulan itu akhirnya dimenangi oleh Pakistan Timur.
Pada 16 Desember 1971 Pakistan Timur menyatakan dengan resmi berpisah dari Pakistan.
Pakistan Timur menjadi Negara Bangladesh dengan ibukota Dhaka. Bangladesh menjadi negara yang menganut demokrasi parlementer, dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Lima tahun sekali legislatif memilih presiden. Jabatan presiden dianggap lebih senior dari perdana menteri, tetapi jabatan itu hanya bersifat simbolis. Perdana menteri memegang kendali atas pemerintahan dan memimpin kabinet negara. Perdana menteri harus menjadi anggota parlemen dan mendapat kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Perdana menteri dipilih melalui upacara pemilihan oleh presiden untuk masa jabatan lima tahun.
Tahun-tahun setelah Bangladesh berdiri ditandai dengan beberapa bencana seperti, kelaparan, bencana alam, kekacauan politik, korupsi dan kudeta. Ditambah lagi dengan letak geografisnya yang mengalami banjir muson, siklon tropis, dan badai tornado hampir setiap tahun. Sebagian besar Bangladesh berada 12 meter di bawah permukaan laut sehingga rentan banjir jika permukaan laut naik.
Negara yang berpenduduk sekitar 150-an juta jiwa tahun 2013 itu, berada di urutan kedelapan dunia dengan kepadatan penduduk yang tergolong sangat tinggi, PDB per kapita Bangladesh menurut Bank Dunia tergolong rendah sebesar 2.948 dollar AS. Dengan PDB seperti itu Bangladesh masuk dalam katagori negara miskin.
Selain kepadatan penduduk serta kondisi alam yang kurang mendukung, ketidakstabilan politik juga menjadi tantangan berat bagi Bangladesh untuk memajukan negeri. Dalam kurun waktu empat puluh lima tahun setelah merdeka, negeri ini sudah 26 kali melakukan pergantian perdana menteri dan delapan belas kali pergantian presiden. Konstitusi Bangladesh sudah mengalami 14 kali amandemen.
Sebagaimana negara berkembang lainnya, Bangladesh pun saat ini memacu pertumbuhan ekonominya.
Meski dua pertiga penduduknya adalah petani, lebih dari tiga perempat penerimaan ekspornya berasal dari industri garmen. Adapun sumber devisa utama, diperoleh dari penduduk Bangladesh yang menetap dan bekerja di negara lain. Investor asing sudah mulai tertarik berinvestasi, sejumlah perusahaan multinasional sudah menjadi
penyumbang investasi utama. Sektor gas alam menjadi prioritas. Bangladesh juga sedang mengembangkan proyek tenaga listrik berbasis nuklir. Menurut Bank Dunia diantara hambatan yang paling signifikan bagi Bangladesh untuk berkembang ialah buruknya pemerintahan dan lemahnya lembaga masyarakat.
Lagu kebangsaan Bangladesh diangkat dari puisi pujangga besar Rabindranath Tagore yang berjudul Amar Sonor Bangla, Benggalaku yang Cemerlang. Lagu kebangsaan yang memberikan harapan cerah. Semoga.
Jakarta, 22 Juli 2018
