PINISI.co.id- Cipayung Plus Sumatera Utara (PMII, IMM, KAMMI, HIMMAH, GMKI) menyatakan penolakan tegas terhadap pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Soeharto. Dalam konferensi pers di Medan (16/11/2025), mereka menilai keputusan pemerintah bertentangan dengan sejarah, moralitas, dan regulasi negara.
Mereka menyebut gelar tersebut mengaburkan catatan kelam Orde Baru, termasuk pelanggaran HAM berat pasca 1965, pembungkaman pers dan oposisi, rezim otoriter, manipulasi politik, serta korupsi yang terstruktur dan masif. Reformasi 1998, menurut mereka, adalah bukti kegagalan rezim Soeharto dalam menjaga nilai konstitusi.
Cipayung Plus Sumut menilai keputusan pemerintah juga melanggar UU No. 20/2009 karena penerima gelar seharusnya tidak memiliki rekam jejak tercela dan harus menjunjung moralitas serta kemanusiaan.
Tuntutan Cipayung Plus Sumut, pertama; Presiden Prabowo mencabut Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto. Kedua; menolak seluruh bentuk glorifikasi Orde Baru, Ketiga; menegaskan Soeharto sebagai simbol anti-Reformasi. Keempat; Negara wajib menghormati memori korban dan memperkuat pendidikan sejarah kritis dan kelima, mengajak seluruh elemen bangsa menjaga demokrasi dan HAM.
Kelima ketua organisasi menyampaikan pernyataan senada: gelar tersebut melukai keadilan publik, bertentangan dengan nilai kepahlawanan, merusak narasi sejarah, dan mengabaikan korban Orde Baru.
Cipayung Plus Sumut menyatakan siap menggelar aksi turun ke jalan secara damai untuk menuntut pencabutan gelar tersebut dan berkomitmen mengawal warisan Reformasi dari upaya glorifikasi otoritarianisme. (Arif)
