PINISI.co.id– Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat ( PPAD ), Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo, paling tidak suka “utang”. Termasuk “utang” kepada rakyat Cilacap, Jawa Tengah untuk memulihkan kawasan mangrove Segara Anakan, Pulau Nusakambangan. Dalam kaitan itu pula, malam hari di hari pertama kunjungannya ke Jawa Tengah (16/2/2022) ia langsung mengadakan pertemuan dengan Bupati Cilacap, H. Tatto Suwarto Pamuji, di Hotel Tentrem, Semarang.
Topik malam itu adalah “Pembahasan Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Cilacap”. Jauh sebelum acara beranjak, Doni sudah mengingatkan, “Kalau sudah bicara pohon dan lingkungan hidup, ini bisa sampai pagi….”.
Doni mengatakan, program mangrove di Segara Anakan adalah “PR” yang belum ia tuntaskan. Program itu ia cetuskan ketika masih menjabat Kepala BNPB. “Belum sempat memulihkan mangrove Segara Anakan, keburu angka covid-19 naik terus, sampai akhirnya saya purna tugas,” katanya.
Bak gayung bersambut, suatu hari Doni dihubungi Hendry Ngadimin, Direktur PT. Prima Sarana Gemilang, salah satu anak perusahaan grup Salim. Ketika bertemu, Hendry minta bantuan Doni untuk mengawal pengelolaan mangrove Segara Anakan. “Saya segera ngabari pak bupati, hingga akhirnya tim pak Hendry dan tim pak bupati bertemu. Nah, malam ini kita bahas tindak lanjutnya,” katanya.
Bicara mangrove, menurut Doni adalah pembicaraan mengenai sesuatu yang sangat strategis. Kita bicara biodiversity yang dimiliki bangsa Indonesia. Kalau tidak dijaga dan dipelihara, bisa punah. Jika sampai mangrove punah di Indonesia, ( salah satu ) sumber makanan akan punah juga di dunia, sebab mangrove hanya tumbuh di daerah tropis.
Kita mengenal tiga jenis hutan, hutan mineral, gambut, dan mangrove atau bakau. Jenis hutan mineral cukup banyak, seperti di Afrika, Amerika Latin, Amerika Tengah, dan Eropa. Bahkan di kawasan Skandinavia juga ada. Bedanya, di sana jenis pohonnya relatif homogen. “Pinus, pinus semua. Cemara, cemara semua. Tidak seperti kita yang punya ribuan varietas,” ujar Doni.
Di luar tidak akan kita jumpai pohon ulin, eboni, atau gaharu. Sayang, bangsa kita kurang bisa menjaga. Saat ini, mencari pohon ulin di Kalimantan sudah sangat sulit, dan hanya ada di beberapa tempat, utamanya di Kalimantan Utara, di pegunungan yang berbatasan dengan Malaysia. Sedangkan di tempat lain, relatif sudah habis berubah menjadi kebun sawit. “Statusnya hutan, tapi pohonnya tidak ada,” kata Doni prihatin.
Padahal, pohon ulin sangat kuat. Sekadar paku biasa saja tidak bakal tembus. “Cilacap kan ada jalur kereta api. Cek ke PT KAI, bantalan rel yang mereka gunakan itu masih kayu ulin atau bukan. Setahu saya menggunakan kayu ulin, dan itu sudah lebih seratus tahun,” katanya.
Harus diakui, saat ini banyak vegetasi tapi minim edukasi, utamanya kepada anak-anak sekolah. Akhirnya, hutan kita habis. Presiden bahkan pernah mengungkapkan masalah hutan kita yang terancam. “Sekarang, berapa persen hutan kita yang masih bertahan. Kalimantan mulai tergerus, Sumatera tinggal sebagian, Jawa malah hampir hilang. Sulawesi juga sama,” kata Doni.
Doni menyesalkan ulah masyarakat yang menggunduli hutan dan mengganti dengan tanaman sayur, seperti jagung, wortel, dan kentang. “Saya juga heran, dulu kita tidak kenal kentang. Kenalnya singkong. Sekarang kenapa kalau belum makan kentang kok sepertinya belum bergengsi. Ini kesalahan yang harus dikoreksi,” katanya.
Gara-gara tanaman sayur di lereng-lereng gunung, mengakibatkan bencana longsor dan banjir. Dataran tinggi di atas 600 meter di atas permukaan laut, dibabat dan diganti tanaman kentang. Kalau tidak kentang, wortel.
“Waktu kecil, kita tahu wortel itu makanan kelinci. Sekarang semua masakan kalau bisa pakai wortel. Padahal, sayuran itu ditanam dengan mengorbankan hutan. Jangan kita bersenang-senang dengan penghasilan jangka pendek dari jagung, kentang, atau wortel. Ingat, begitu musim hujan datang, terjadi banjir bandang dan longsor,” pesan Doni.
Rumah dan harta yang dibeli dari hasil sayur, musnah seketika, hanyut oleh banjir bandang dan longsor. Apa penyebabnya? Lereng dengan kemiringan 30 derajat ditebangi pohohnya dan diganti jagung.
Ironisnya banyak pejabat tidak paham. Mereka hanya senang melihat rakyatnya kelihatan lebih makmur, PAD naik. Banyak kepala daerah yang prinsipnya ekonomi bagus. Begitu banjir bandang menerjang, musnah semua. “Jangan bermain-main dengan alam. Jika kita merusak alam, alam akan merusak kita. Ini given. Tak bisa dihindari,” tandasnya.
Doni mengingatkan, pembangunan tanpa memperhatikan aspek lingkungan, sama saja dengan menggelar karpet merah bagi datangnya bencana alam. Di Bandung, Cimahi, Sumedang, tiap tahun longsor. Daerah kemiringan yang harusnya tidak boleh dibangun rumah, diizinkan untuk pembangunan perumahan. Ke depan, tidak boleh terjadi lagi. “Seperti yang terjadi sekarang, mereka kena imbas banjir dan longsor, harusnya yang memberi izin bertanggung jawab,” kata Doni, keras.
Doni, tak bosan-bosan mengingatkan kepada pihak perbankan untuk tidak memberikan pinjaman bagi pembangunan proyek yang tidak berwawasan lingkungan.
Doni mengilas peristiwa tahun 2015, saat Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang emisi terbesar dunia. Kebakaran hutan periode Agustus – November 2015, mencapai 2,6 juta hektare. World Bank mencatat kerugian ekonomi mencapai 16,2 miliar dollar AS. Sekadar membandingkan, kerugian akibat tsunami Aceh tahun 2004, yang menelan korban jiwa tak kurang dari 200 ribu orang, membukukan angka kerugian ekonomi sebesar 7 miliar dollar AS. “Artinya apa, kerugian karena bencana asap, lebih parah dibanding bencana tsunami Aceh 2004,” papar Doni.
Setelah itu, pemerintah berupaya menjaga supaya lahan gambut tidak sampai terbakar. Caranya, menjaga lahan gambut tetap basah berair dan berawa. Salah satu program yang dilakukan adalah memelihara ikan gabus.
Mengapa gambut mudah terbakar? Dan ketika terbakar sangat sulit dipadamkan? Karena kedalaman gambut kita lebih dari tujuh meter, bahkan ada yang 30 meter lebih. Kita sudah membuktikan, ketika gambut kering lalu terbakar, berapa pun jumlah helikopter memuntahkan water bombing, tidak akan kuasa memadamkannya.
“Ia baru padam setelah turun hujan dari langit. Hujan dari Tuhan. Hujan buatan manusia tidak akan sanggup memadamkan lahan gambut. Maka, berapa pun biaya water bombing, hanya memadamkan sementara. Hanya lapis luar. Kurang dari dua hari sudah kering lagi, dan ketika terbakar, asapnya jauh lebih mengerikan,” kata Doni pula.
Beruntung setelah 2015, hingga hari ini kebakaran lahan gambut relatif terkendali. Terlebih dua tahun terakhir, bersamaan wabah Covid-19, kebakaran hutan tidak terlalu besar.
Selain hutan gambut dan hutan tropis, kita juga memiliki hutan mangrove. Bila dibuka catatan mangrove dan mencari data, maka Indonesia adalah negara dengan hutan mangrove terluas di dunia. “Saya tidak menghitung pakai angka, tapi pakai logika, karena jumlah pulau kita sangat banyak. Setiap pulau memiliki kawasan mangrove. Beda dengan negara kontinental, kalaupun punya mangrove, tidaklah banyak.
Fakta lain cukup menyedihkan, banyak hutan mangrove rusak karena dalih pembangunan atau faktor lain. Itu terjadi karena para pemangku kepentingan banyak yang kurang paham tentang pentingnya mangrove, sehingga cenderung membiarkan aksi perusakan mangrove. Salah satunya dijadikan bahan bakar arang kualitas ekspor.
“Baru akhir-akhir ini banyak yang mulai sadar, betapa mangrove mampu menyerap karbon dalam jumlah yang cukup besar,” kata Doni. Sementara para penebang mangrove cenderung berpikiran pendek. Mereka menebang, dijadikan kayu bakar, dijual ke toke, jadi uang. Padahal, untuk menumbuhkan mangrove butuh waktu yang lama.
“Maka, ketika hari ini ada seorang bupati yang mau bekerja keras untuk menyelamatkan hutan mangrove, kita harus beri applause kepadanya,” ujar Doni mengarah kepada Bupati Cilacap, H. Tatto Suwarto Pamuji.
Masih tertuju ke arah Bupati Tatto, Doni berujar, “Saya prajurit baret merah, bisa begini karena latihan di Segara Anakan, wilayah Bapak.” Sayang, kondisi sekarang, hutan mangrove di Segara Anakan rusak. Narapidana sekelas Johny Indo pasti bisa lolos dengan mudah.
“Padahal dulu kondisinya tidak begitu. Di sini hadir Dandim Cilacap, yang juga dari Kopassus. Zaman dia latihan pasti sudah beda dengan zaman saya latihan di sana,” kata Doni, tertuju kepada Dandim 0703/Cilacap, Letkol Inf Andi Afandi. Spontan Dandim Andi membenarkan. Bahkan di era dia latihan survival tidak lagi di area Segara Anakan, tapi sudah dipindah ke lokasi lain, karena hutan mangrove Segara Anakan sudah rusak.
Saat masih menjabat Kepala BNPB dan ‘blusukan’ ke Cagar Alam Nusakambangan Barat, Doni Monardo melihat hutan mangrove Segara Anakan sudah tidak seperti saat ia latihan sebagai prajurit Kopassus dulu. Ia melihat warnanya berubah agak kecoklatan. Padahal, waktu ia dulu latihan di sana tahun 80-an, saat melintasi Segara Anakan, aromanya berbeda.
“Ada rasa takut menyergap. Ada rasa takut melihat lebatnya mangrove di sana. Sekarang biasa saja. Dulu akar-akar mangrove besar-besar, sekarang kecil-kecil. Dulu saya latihan survival tiga hari tiga malam di hutan mangrove Segara Anakan. Tidur di dalamnya. Saat ini, hutan mangrove Segara Anakan dalam keadaan sakit. Tugas kita bersama untuk menyelamatkannya,” papar Doni.
Agar program perbaikan ekosistem mangrove Segara Anakan berhasil, harus dibarengi dengan upaya lain yang memiliki dampak ekonomi pada masyarakat. Konsep community development, melibatkan masyarakat dalam merestorasi hutan mangrove niscaya akan membawa hasil yang positif dan permanen.
Sudah Rindang
Bupati Tatto Suwarto Pamuji angkat mic usai Doni Monardo. Awalnya rusak ia mengaku kurang begitu yakin ketika Doni mengatakan hutan mangrove di Segara Anakan. “Waktu itu beliau Kepala BNPB. Setelah itu, saya kumpulkan teman-teman untuk mengecek kebenaran informasi Bapak. Karena saya sudah tua, saya minta tolong pak Dandim dan pak Kadis naik kapal keliling Nusa Kambangan,” kata Tatto jujur.
Setelah Dandim dan staf lain keliling Nusa Kambangan, terbukti apa yang disampaikan Doni Monardo benar adanya. Ia kembali mengumpulkan staf. “Saya sampaikan, alam diciptakan Tuhan untuk manusia. Sekarang alamnya rusak. Cilacap adalah kabupaten terluas di Jawa Tengah. Penduduknya heterogen. Etnis apa saja ada. Saya pun bertekad memperbaiki kerusakan alam yang ada di Cilacap,” katanya.
Tatto mengaku, mulai menaruh perhatian terhadap ekosistem ketika menyadari bahwa hampir setiap musim hujan terjadi banjir dan longsor di wilayah Cilacap. Lagi-lagi apa yang disampaikan Doni Monardo benar. Bahwa hutan-hutan banyak yang gundul. Itulah penyebab banjir dan longsor. “Kembali saya kumpulkan staf, termasuk dari Perhutani. Saya ajak menanam pohon. Alhamdulillah akhir-akhir ini intensitas banjir mulai berkurang,” ujarnya.
Ihwal kerusakan mangrove di Nusa Kambangan, Tatto bukan saja menyadari, lebih dari itu, ia bahkan mendapati fakta yang lebih mengenaskan. “Dulu waktu jenderal (Doni) latihan, berenang saja sulit, karena lebatnya hutan bakau. Sekarang ini, kalau kemarau bahkan ke Nusa Kambangan bisa jalan kaki. Naik motor juga bisa. Begitu parahnya sedimentasi di Segara Anakan,” katanya.
Perhatian Tatto makin dalam terhadap ekosistem, termasuk jenis-jenis pepohonan yang ada di Nusa Kambangan. “Dulu saya dengar ada pohon yang usianya 300 tahun. Sekarang tidak ada. Bayangkan, untuk bisa melihat pohon berusia 300 tahun, diperlukan berapa generasi?” tanya Tatto, prihatin.
Karena itu, Tatto berterima kasih kepada Doni Monardo yang telah melakukan penghijauan di sejumlah wilayah Kabupaten Cilacap. “Dulu juga pernah ada penanaman pohon. Tapi Sekarang ditanam, besok sudah hilang atau mati. Tapi pola yang digunakan pak Doni sungguh tepat. Harus ada penanggung-jawabnya. Dalam hal ini pak Dandim. Beliau menugaskan Danramil sampai Babinsa untuk merawat dan menjaga pohon-pohon yang sudah ditanam. Sekarang kalau pak Doni ke Cilacap, Bapak akan bangga melihat pohon-pohon yang Bapak tanam dulu, sudah rindang,” ujar Tatto, diiringi tepuk tangan hadirin.
Bupati Tatto juga sangat berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang begitu memperhatikan masalah mangrove di Segara Anakan. Kepada para akademisi, Tatto berharap wilayahnya tidak hanya menjadi lahan penelitian, tetapi berilah kontribusi lebih, agar kerusakan mangrove di Nusa Kambangan teratasi.
“Saya terkesan dengan seorang peneliti dari UGM. Mereka jauh-jauh ke Kampung Laut di Nusa Kambangan untuk meneliti apakah tanah di sana ada yang mengandung racun. Para peneliti itu memerlukan waktu tiga bulan untuk mengetahui tanah berancun dan yang tidak. Oleh warga saya hanya 10 menit. Caranya gampang. Warga saya mengambil bambu lalu ditancapkan ke tanah dan mengeluarkan air. Air itu lalu dikasih minum bebek. Sepuluh menit kemudian bebeknya mati. Kesimpulannya, beracun!” ujar Tatto, disambut tawa hadirin.
Terakhir, Bupati Tatto mengingat betul kata-kata Doni Monardo. Jangan sampai anak-cucu kita kelak hanya melihat hutan mangrove Nusa Kambangan dari foto. “Semoga usaha kita menghijaukan mangrove Segara Anakan, termasuk pertemuan malam ini bisa mewariskan hutan mangrove kepada anak-cucu kita,” pungkasnya.
Penyusutan Hutan Mangrove
Giliran Komandan Kodim 0703/Cilacap Letkol Inf Andi Afandi melakukan paparan. Tidak seperti Bupati Tatto yang berbicara tanpa teks, Dandim Andi menayangkan slide berisi data dan kondisi terkini hutan mangrove yang ada di sekitar Nusa Kambangan.
Kabupaten Cilacap memiliki luas 225,261 hektare, termasuk Pulau Nusa Kambangan seluas 11,511 hektare. Cilacap terdiri atas 24 kecamatan, 269 desa dan 15 kelurahan, dengan jumlah penduduk 1,9 juta lebih (data tahun 2020). “Nusa Kambangan memiliki local hero, namanya pak Wayono yang sejak 1985 hingga hari ini, telah menanam tak kurang dari 1,7 juta pohon mangrove. Di sisi lain, masih saja terjadi aksi pembalakan liar,” ujar Dandim.
Sedangkan, luas hutan mangrove terus mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Dandim menyuguhkan data, tahun 1974, luas mangrove Nusa Kambangan 15.551 hektare, tahun 1978 menjadi 10.975 hektare. Pelan tapi pasti, penyusutan terus terjadi, hingga tahun 2003 tercatat 8.495 hektare, tahun 2015 tercatat 8.102 hektare. “Sementara data tahun 2021, luas hutan mangrove Nusa Kambangan tinggal 3.650 hektare,” kata Letkol Andi Afandi yanh asli berdarah Bugis Bone Sulawesi Selatan.
Bahkan sejak tahun 2014, lokasi hutan mangrove Nusa Kambangan tidak lagi dijadikan tempat latihan survival Kopassus. Latihan Kopassus telah dipindahkah ke Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah. “Kalau dulu kita masih sering melihat kepiting di pinggiran pesisir Segara Anakan, sekarang sudah tidak ada lagi,” tambahnya.
Hasil kajian bersama, disepakati untuk merujuk pola pemulihan hutan mangrove di Karang Song, Indramayu, Jawa Barat. Konservasi alam yang dipadu dengan pembukaan area wisata alam. Bukan hanya itu, Pemda memperkuatnya dengan memasukkan agenda konservasi itu ke dalam muatan lokal sekolah-sekolah yang ada di Cilacap. “Meski kami menyadari, medan yang dihadapi berbeda. Di Karang Song, luas lahan mangrove hanya 25 hektare, sementara di Cilacap ribuan hektare,” tambahnya.
“PR” Cilacap, menurutnya lebih kompleks. Selain untuk tujuan pengendalian bencana alam, lebih dari itu Cilacap adalah wilayah pertahanan paling selatan. Jika tidak ditangani multi-sektor, bisa menjadi titik rawan Indonesia,” katanya.
Ia mengusulkan agar 185 kilometer garis pantai dari Jetis sampai Nusa Kambangan harus diperhatikan betul. Baik dari sisi vegetasi maupun dari sudut pandang garis pertahanan. Kerusakan yang terjadi, betul-betul kompleks, karena dibutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Kolak Sekancil
Malam itu, hadir Vice President CSR Pertamina Pusat, Dian Hapsari dari unit PT Kilang Pertamina International RU IV, Cilacap. Terkait masyarakat Kampung Laut, Nusa Kambangan, pihaknya telah menggulirkan program CSR yang disebut Kolak Sekancil (Konservasi Laguna Kawasan Segara Anakan Cilacap). Selain itu, pihaknya juga mengembangkan Desa Energi Berdikari.
Di bidang vegetasi, Pertamina tidak saja menanam mangrove tetapi juga melakukan penghijauan pohon daratan. Hampir 2 juta bibit mangrove telah ditanam di seluruh Indonesia. Dalam melakukan aksi sosial di Nusa Kambangan, pihaknya memang mengacu pada program yang sama di Karang Song, Indramayu.
Dian Hapsari lalu meminta Wahyono, local hero Kampung Laut, Nusa Kambangan menyampaikan kegiatan serta kendala di lapangan. Lelaki paruh baya ini mengaku sudah bergiat di penanaman mangrove sejak tahun 2000. “Kami lahir dan besar di Kampung Laut. Dulu kampung kami ijo royo-royo, sekarang mulai gersang,” ujarnya.
Wahyono dan kelompoknya ingin Kampung Laut kembali seperti dulu. Selain menanam mangrove, ia dan kelompok juga sering melakukan patrol menghalai pembalakan mangrove. “Tapi jumlah kami terbatas. Hingga kini, terus terang kami belum bisa maksimal dalam mencegah pembalakan mangrove,” keluhnya.
Para penebang mangrove, sebagian besar bukan warga Kampung Laut. Mereka warga daratan Cilacap. Satu perahu berisi pohon-pohon mangrove, dihargai antara Rp 250 ribu hingga Rp 300.000. “Dengan membalak, mereka bisa mendapatkan uang sampai tiga-ratus-ribu per hari. Sementara kami yang menanami, belum tentu dapat penghasilan segitu,” katanya, seraya menmabahkan, “umumnya mereka berasal dari Kelurahan Donan, Cilacap Tengah.”
Alcatraz of Indonesia
Gagasan menarik muncul dari pembicara berikutnya, pakar mangrove Universitas Indonesia, Prof Tarsun Waryono. Pria kelahiran Cilacap tahun 1952 ini menyodorkan usul kepada pemerintah, agar menjadikan Nusa Kambangan sebagai objek wisata alam dengan nama Alcatraz of Indonesia. Alcatraz adalah nama penjara angker di sebuah pulau di teluk California, Amerika Serikat.
Sementara, penjara Nusa Kambangan ia usulkan dipindah ke Pulau Nusa Barung. Pulau ini adalah pulau kecil yang terletak di selatan Pulau Jawa, tepatnya di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pulau ini merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudera Hindia.
Gagasan itu (Alcatraz of Indonesia), katanya, pernah ia tulis tahun 2005. “Sejak di-publish, tidak satu pun orang Indonesia yang memberi tanggapan. Anehnya, saya justru beroleh tanggapan dari orang Amerika. Lebih aneh lagi, saya menulis dalam bahasa Indonesia, ditanggapinya dalam bahasa Inggris. Nusa Kambangan adalah tempat pembinaan narapidana tertua di dunia, jadi sangat bagus kalau menjadi objek wisata alam sekaligus sejarah.
Sementara, menanggapi kerusakan hutan mangrove di Nusa Kambangan, Prof Tarsun menyebutnya sudah pada level “darurat rusak” atau “darurat terdegradasi”. Artinya, darurat rusak habitat, maupun biodiversity-nya (flora-fauna).
Kepada Pertamina Cilacap, pemerintah, maupun para pihak yang berkomitmen mengembalikan kawasan mangrove di sana harus bisa mengubah paradigma masyarakat. Utamanya terhadap bahasa konservasi. “Narasinya begini, kalau mangrove sehat maka nelayan akan sejahtera,” ujarnya.
Terhadap para pembalak mangrove harus ditindak secara hukum. Bila perlu dibentuk semacam Satgas Penegakan Hukum. Bupati bersama DPRD Cilacap keluarkan Peraturan Daerah. “Target utamanya menyelamatkan sisa hutan mangrove yang 3.500 hektare,” ujarnya.
Kepada Bupati Tatto, ia menyarankan agar ke depan dibuatkan semacam enklaf atau daerah kantong. Permukiman yang ada di Kampung Laut disatukan, dan dibatasi jumlahnya. Ini penting untuk mengembalikan ekosistem Nusa Kambangan secara keseluruhan.
Mengingat pentingnya pemulihan kawasan mangrove Nusa Kambangan, jika perlu pemerintah membuat tim ad hoc. Tugas tim ad hoc ini antara lain merencanakan, membangun, dan memelihara pemulihan kawasan mangrove.
Prof Tarsun mengatakan ada dua hal yang perlu diperbaiki segera di Cilacap. Pertama, memulihkan kawasan hutan mangrove Nusa Kambangan. Kedua, membangun tanggul pantai Cilacap pasca penambangan pasir di sana. (Aco)
