Kolom Fiam Mustamin
Gelar adalah penyebutan nama yang disematkan kepada seseorang, baik karena lakon perilakunya maupun karena garis genetis keturunan kebangsawanannya.
Pemahaman tentang gelar kemuliaan ini dimaksudkan untuk kemaslahatan hidup bersama, menjadi penuntun bagi kaum/ tau maegae.
Pertanyaan penting yang muncul adalah, siapakah yang berhak memberikan gelar itu — komunitas atau kelembagaan?
Untuk gelar kebangsawanan seperti Raja, Datu, Arung Matoa, Sombaya, Opu, dan Maradia, pemberian dan pengakuan biasanya berasal dari kelembagaan adat, misalnya Ade Petu di Bone, Bate Salapang di Gowa, Arung Patampulo dan Arung Saotanre di Wajo, dan Arung Bila di Soppeng
Seorang raja diangkat melalui permufakatan dan kontrak sosial yang tidak bersifat absolut. Di bawah pengawasan Dewan Adat, seorang raja bahkan dapat dimashulkan (diberhentikan), diusir, diadili, atau bahkan dibunuh apabila melanggar adat secara berat. Hal ini tercatat dalam sejarah Wajo, Soppeng, dan Gowa.
Dengan demikian, sistem demokrasi tua sudah lahir di tanah Bugis-Makassar, tergambar dalam ungkapan “Ade’ emmi naipupuang – Merdeka orang Wajo, hanya hukum yang dipertuan.”
Gelar Sebutan Perilaku
Di komunitas Bugis-Makassar (juga Mandar dan Toraja), terdapat pula gelar penghormatan yang diberikan bukan karena keturunan bangsawan, melainkan karena perilaku, kecerdasan, dan kebijaksanaan.
Misalnya, gelar bagi Tau Acca (orang arif), Tau Sukesana (orang berwibawa/terhormat). Panrita Agama/Anre Guru yang juga disebut Tuan Guru atau Tuanta Salama di Gowa.
Namun, penyematan gelar semacam ini belum ditemukan secara jelas dalam referensi lontara. Ada kemungkinan gelar ini bersumber dari komunitas dan kelembagaan adat sejak abad ke-10, sezaman dengan kehadiran To Manurung, titisan dewa dan dewi langit.
Jejak Kelembagaan Adat
Gelar juga dapat ditelusuri dari berbagai komunitas adat, antara lain Matoa di Soppeng, Ranreng dan Sulewatang di Wajo, Ammatoa di Kajang, Bulukumba, Gallarang di Gowa dan Turatea.
Lego-lego Ciluwung
17 Agustus 2025
