PINISI.co.id- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat suara perihal langkah pemerintah yang bakal menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar Rp 4,3 triliun lewat PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI).
Menurut Sri Mulyani, awalnya proyek ini dijalankan secara bisnis ke bisnis antara BUMN dan perusahaan asal China. Namun karena situasi pandemi Covid-19 yang melanda, sejumlah perusahaan BUMN mengalami masalah dalam hal segi keuangan, termasuk KAI.
“Ini proyek KCJB yang tadinya business to business, di mana BUMN yang seharusnya memenuhi kewajiban. Namun karena PT Kereta Api mengalami pukulan dari situasi Covid, jumlah penumpang merosot tajam maka kemampuan BUMN untuk memenuhi ekuitas awal dari kereta cepat tidak bisa dipenuhi oleh mereka,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/11/2021).
Namun, kata Sri Mulyani, PMN untuk KAI tidak tercantum dalam UU APBN tahun 2021. Oleh karena itu, PMN akan menggunakan Sisa Lebih Anggaran (SAL) tahun 2021.
Pada kesempatan iu, Kamrusamad dari Fraksi Gerindra angkat bicara yang mengkritisi perubahan fundamental kebijakan anggaran Proyek Kereta Cepat yang tidak konsisten, karena semula B to B (business to business), tapi lalu berubah menjadi beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Semula didasari perjanian antara swasta dengan swasta, tapi tiba – tiba muncul menjadi beban negara. Beban negara itu, menurut KS panggilan akrabnya, sama saja dengan membebani rakyat. Padahal, kehidupan rakyat saat inipun sejak pandemi Covid 19 melanda Indonesia, sudah sangat susah seiring dengan terpuruknya ekonomi bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, menurut pria kelahiran, Pangkep, Sulawesi Selatan 1974 itu, bagaimanapun juga dipandang perlu meminta penjelasan secara moral dan secara politik kepada pemerintah, apa dasar merubah skema tersebut, sehingga sebagai wakil rakyat punya juga bahan untuk bisa juga menjelaskan kepada publik terhadap pertanyaan – pertanyaan perubahan tersebut. “Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada konstituen yang kami wakili”, tegasnya.
“Kalau yang lalu – lalu BUMN – BUMN terlalu keseringan kita proteksi, sakit kita tambahin PMN (Penyertaaan Modal Negara), sakit kita suntik PMN, maaf terlalu enak sekali, ” ujar KS mengutip perkataan Presiden Jokowi ketika berpidato di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana berkunjung ke Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur guna melakukan kunjungan kerja, Kamis (14/10/2021) untuk meresmikan penggabungan Pelindo dan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo.
Sementara itu, terkait dengan nasib kelam maskapai penerbangan Garuda.
Apapun caranya, Garuda harus diselamatkan, kata KS sambil menyebutkan 50,30 persen saham pemerintah di Garuda Indonesia, dan yang lainnya adalah Trans Air dan North Star. Malah North Star ini berbisinis PCR, ini sangat menyengsarakan rakyat. Tapi Garuda dibiarkan kolaps. Ini harus betul – betul diperiksa pajak – pajaknya ini, mereka – mereka ini, sangat tidak memeliki empati terhadap kesulitan rakyat,” tandasnya.
Kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, KS menegaksn, “ibu menteri selaku bendahara negara yang betul – betul siang dan malam memikirkan penerimaan negara, ini kita harus panggil secara serius pemegang saham di Garuda Indonesia, seperti North Star dan Trans Air supaya mereka bertanggung jawab terhadap kesulitan yang dialami oleh Garuda Indonesia. Karena Garuda Indonesia ini adalah simbol negara kita yang menghubungkan NKRI dari satu pulau dengan pulau yang lain bahkan presiden Soekarno adalah penumpang pertama di DC 3 dalam rangka waktu itu menghadiri acara sebagai preiden RIS (Republik Indonesia Serikat). Ini memiliki histori yang sangat kuat, dan itulah sebabnya tidak boleh kita hilang perhatian terhadap penyelamatan Garuda Indonesia.
Kemudian yang ketiga, yang kami ingin sampaikan disini adalah pernyataan – pernyataan menteri BUMN (Badan usaha Milik Negara) yang selalu mengekspos bahwa keuntungan laba dari BUMN dari kurun waktu selama sepuluh tahun terakhir ini (2010 – 2020) sebesar 2038 triliun, menurut kami adalah pembohongan publik. Kenapa dikatakan pembohongan publik? Karena kita lihat di halaman 5 di paper yang ibu menteri sampaikan, jelas sekali setiap tahun berbeda tantangan, berbeda direksi, berbeda menteri dan berbeda jumlah jumlah penempatan modal negara, dan hasilnya juga berbeda.
Jadi tidak elok menyampaikan kepada publik hanya untuk mendapatkan pembenaran, bahwa kita akan dan telah pantas intuk disubsidi diberikan modal negara karena keuntungannya telah berkontribusi 2038 triliun.Pada kesempatan itu juga KS membuka ketimpangan kinerja Menteri BUMN sejak dipegang oleh ET (Erick Thohir) pada 2019. Disebutkan oleh KS,sebelum dipegang ET, rerata BUMN memberikan deviden dan keuntungan yang cukup besar bagi Negara meskipun penempatan modal Negara sangat kecil.
“Akan tetapi sekarang ini yang terjadi sebaliknya. Makin besat penempatan modal Negara makin kecil deviden yangd iterima Negara. KS menyebutkan, kontribusi BUMN terhadap Negara akhir – akhir ini hanya 400 Triliun. Sangat berbeda dengan “kampanye” Meneg BUMN. “Ini pembohongan publik”, tegas KS. Secara luas video rekaman RDP (Rapat Dengar Pendapat) tersebut beredar di ruang publik sejak kemarin sore.(Syam)
