PINISI.co.id- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan, keberadaan organisasi masyarakat (ormas) berperan penting dalam mendukung pembangunan di daerah. Hal ini sejalan dengan konsep kolaborasi pentahelix yang salah satunya melibatkan unsur masyarakat dalam melakukan upaya pembangunan.
Hal itu disampaikan Suhajar saat memberi arahan sekaligus membuka Rapat Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan bertajuk “Peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Mendukung Percepatan Pembangunan di Tanah Papua” ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Senin (18/7/2022). Kegiatan tersebut digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) dengan melibatkan Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP).
“Jadi masyarakat ini, ormas ini, paling tidak berperan 20 persen untuk memajukan sebuah daerah tempat di mana ormas ini (berada), (jadi) ikut bertanggung jawab,” ujarnya. Ini termasuk keberadaan IKBP yang dapat mendukung pembangunan di Papua.
Dia menjelaskan, dukungan dari ormas tersebut dibutuhkan agar tujuan negara Indonesia dapat tercapai. Tujuan tersebut di antaranya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan lainnya, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Suhajar mencontohkan peran ormas dalam mendukung upaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ormas dapat berperan sesuai dengan kapasitasnya dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai gangguan maupun ancaman. Ormas juga dapat memberikan masukan mengenai pembenahan yang perlu dilakukan pemerintah dalam melindungi masyarakat.
Dia mengatakan, bentuk perlindungan tersebut beragam, termasuk di antaranya memberikan identitas kependudukan kepada masyarakat. Sebab langkah itu dapat melindungi masyarakat dan memudahkan akses terhadap berbagai layanan pemerintah. Karena itu, ormas juga perlu membantu pemerintah daerah agar memberikan identitas kependudukan secara cepat kepada masyarakat.
“Kalau ada dalam menjalankan fungsi melindungi ini ada hal-hal yang salah, laporkan kepada kami karena harus mengambil tindakan,” ujarnya.
Di lain sisi, dalam memberikan partisipasi terhadap kinerja pemerintah daerah ormas juga perlu menerapkan pendekatan komunikasi yang efektif dan bersifat merangkul. Dirinya juga meyakini, keberadaan IKBP mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Papua. (Syam)
