PINISI.co.id- Zoom Meeting Webinar Bisnis bertema “Pesantren dan Kemandirian Ekonomi”, Sabtu, 11/7/20) dihadiri hampir 100 partisipan dari berbagai kalangan.
Acara yang digelar oleh Kamar Dagang dan Inkubasi (Kadin) Pesantren dan Wasathiyyah Center ini, sebagai hostnya Zainurrofieq, M.Hum., Pembicara kunci TGB Dr. M. Zainul Majdi, MA, dan narasumber H. Oleh Soleh, SH., Ahmad Tazakka Bonanza, Muhammad Hasan Gaido, H. Hasminto Yusuf, dan Syamsu Alam Darwis.
TGB M. Zainul Majdi, memaparkan bahwa pesantren menjadi titik pemberangkatan dalam membangun umat dan bangsa. Saat pesantren mampu memajukan umat Islam, maka dalam waktu yang sama telah menjadikan bangsa yang maju. Di sinilah pentingnya kemandirian ekonomi di pesantren.
“Membangun kemandirian di pesantren sangat penting. Sebab, apabila sukses, maka telah membangun umat dan bangsa secara bersamaan,” ujar ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) cabang Indonesia itu.
Oleh Soleh, SH., yang juga Wakil ketua DPRD Jawa Barat ini, memaparkan tentang Rancangan Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pesantren.
Menurutnya, Indonesia bukan hanya terkenal dengan SDA dan kemajmukannya, juga masyhur dengan jutaan pesantren. Lebih lanjut, Soleh menegaskan, pesantren terkenal dengan Kemandiriannya, kurikulum sendiri. Soleh juga meminta masukan agar kemandirian pesantren tertuang dalam Peratutan Pemerintah Jawa Barat.
Sementara Ketua Serikat Ekonomi Pesantren Ahmad Tazakka Bonanza menampaikan empat potensi pesantren, yaitu kiai, santri, alumni dan lahan wakaf; kedua, untuk mencapai kemandirian selain melalui edukasi mindset, edukasi teknis, serta penguatan skill keuangan dan managemen, juga menjawab masalah yang dihadapi pesantren yang itu kekurangan akse informasi dan modal; dan ketiga, untuk mencapai kemandirian ekonomi adalah pendampingan terhadap pesantren. Yang paling penting adalah berjamaah dalam ekonomi.
“Poin terpentingnya adalah berjama’ah. Sebab dengan berjamaah, semua kendala, mulai dari kendala permodalan, kendala produksi, sampai kendala pemasaran, akan terselesaikan. Di sinilah kita perlu bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun kemandirian ekonomi di pesantren,” kata pengurus Pesantren Idrisiyah Tasikmalaya itu.
Selanjutnya Presiden Indonesia-Saudi Arabia Business Council DPP IAEI/Praktisi Bisnis Syariah Muhammad Hasan Gaido mengatakan, pesantren harus diberikan ruang dan peluang besar untuk mendidik anak bangsa dan juga untuk membangun ekonomi perdagangannya. Dia mendukung penuh keberadaan Kadin Pesantren, bahkan memberikan peluang untuk bekerjasama.
“Saya tantang Kadin Pesantren. Mohon siapkan program pertaniannya, saya ada lahan di Bandung Soreang sekitar 1 sampai 2 hektar bisa kerja sama bagi hasil. Kalau di Banten mau 100 hektar, saya siapkan apa programnya,” kata Gaido.
Staf Atase Perdagangan KBRI Cairo yang juga Ketua KKSS Mesir Syamsu Alam Darwis, berbagi tentang Strategi Pasar Produk Pangan Pesantren ke Timur Tengah dan Afrika. Syamsu menegaskan bahwa posisi pesantren di era normal baru harus menjadi pemain.
“Pelaku usaha di lingkungan pesantren sudah saatnya untuk mulai menjajaki pasar ekspor. Walaupun dengan tingkat produksi yang masih terbatas, peluang menjual produk di negeri orang sangat terbuka. Terutama di negara-negara Timur Tengah,” ungkap Syamsu
Aktivis PPMI Mesir era reformasi ini mengungkapkan bahwa untuk menembus pasar ekspor, para operating company milik pesantren harus dibekali pemahaman yang memadai. Baik dari segi standar produk, maupun jangkauan pasar di luar negeri.
Ia mengharapkan pesantren dapat menjadi lokomotif industri pangan, industri farmasi-herbal, industri kreatif dan produk lainnya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Narasumber Hasminto Yusuf, menyampaikan tiga program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren untuk mendukung pesantren sebagai basis arus ekonomi Indonesia. Pertama, pengembangan berbagai unit usaha berpotensi yang memanfaatkan kerjasama antarpesantren. Kedua, mendorong terjalinnya kerjasama bisnis antarpesantren melalui penyediaan marketplace khusus produk usaha pesantren sekaligus business matching. Ketiga, pengembangan holding pesantren. Dalam konteks holding pesantren inilah yang menjadi titik tolak pengembangan konsep Kadin Pesantren.
“Istilah Kadin dalam konteks pesantren bukan seperti Kadin Indonesia bersifat kuasi dari pemerintah atau sebuah lembaga yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Melainkan hanya miniatur untuk laboratarium kewirausahaan, training center dan inkubasi bisnis di lingkungan usaha pesantren. Lebih kepada pendampingan dan advokasi terhadap pesantren di bidang ekonomi yang secara kelembagaan diarahkan untuk menjadi sebuah investment company,” kata peneliti INSED itu.
TGB M. Zainul Majdi, menyarankan agar antara investasi dan bisnis di pesantren harus disinergikan. Hal itu untuk dapat mencukupkan ketersediaan pangan santri dan pesantren, dan juga berkontribusi dalam mensuplai bagi kehidupan warga masyarakat, dan untuk memenuhi pasar ekspor dan pasar domestik.
Webinar hampir 3 jam itu, ditutup dengan doa Direktur Wasathiyyah Center Dr. Abas Mansur Taman, MA. [Man]
