PINISI.co.id- Pemerintah Pusat dalam penanganan bencana dan tanggap darurat banjir bandang di Sulawesi Selatan dinilai kurang optimal oleh Ketua Umum KKSS Muchlis Patahna meski Menteri Sosial sudah meninjau lokasi banjir di Luwu pekan lalu.
Seperti diketahui banjir bandang dan tanah longsor menerjang sejumlah kabupaten di Sulsel, pada 3 Mei 2024 lalu dan menelan belasan korban jiwa.
Namun hingga kini penanganan pascabanjir oleh pemerintah pusat dinilai setengah hati sehingga mengusik rasa keadilan masyarakat Sulawesi Selatan.
Perkaranya, menurut Patahna, saat Sulawesi Selatan dan daerah lain dirundung malang akibat banjir dan tanah longsor, pemerintah justru sibuk mengurusi hal-hal yang tidak prioritas.
“Padahal salah satu penyebab banjir bandang ini adalah akibat keserakahan pengusaha pertambangan yang notabene mendapat izin dari pemerintah. Bahkan ada pula lagi niatan untuk membangun proyek mercu suar tol bawah laut di Sumatera Selatan,” kata Patahna.
Belum lagi, kata Patahna rencana revisi UU KPK dan MK oleh pemerintah di mana kepentingan politisnya sangat kental.
Karena itu, Patahna mengingatkan, bahwa rasa keadilan masyarakat Sulawesi Selatan termasuk warga rantauan yang tergabung di KKSS, merasa terusik rasa keadilannya sebab pemerintah pusat sama sekali belum menunjukkan langkah konkret yang dilakukan hingga hari ini.
Jadi, Patahna menegaskan bahwa sebelum terlambat, jangan sampai rasa keadilan tersebut meletup sehingga dapat memantik konflik yang tidak diinginkan.
“Ini harus menjadi perhatian pemerintah agar bertindak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” ujar Patahna seraya menambahkan, jalanan yang rusak akibat banjir mestinya mendorong menteri terkait untuk turun langsung ke lapangan, idealnya Presiden Jokowi langsung ke lokasi bencana. (Lif)
