PINISI.co.id- Berbagai kendala Pekerja migran Indonesia (PMI) saat bekerja di luar negeri, antara lain minimnya pelatihan dan pendidikan utamanya soal kebahasaan, menyebabkan PMI rentan mengalami eksploitasi.
Hal itu terungkap dalam Halalbihalal dan arisan warga DPN KKBS Soppeng di vila Angin Mamiri di Caringin, Puncak , Bogor, Jawa Barat, Ahad (20/4/2025).
Tema ini menjadi bahasan warga KKBS yang ada sekitar Jabodetabek.
Ketua Umum KKDB Soppeng Ir. Ali Duppa sebelumnya kerap berdiskusi terkait pekerja migran dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding yang juga adalah warga Soppeng.
Dari pertemuan arisan ini, disepakati KKDB Soppeng dalam waktu dekat akan menjalin kerja sama dengan Kementerian PMI untuk pengadaan pekerja migran ke sejumlah negara mengingat kebutuhan di luar negeri sebanyak 1,7 juta pekerja tidak mampu dipenuhi oleh Indonesia.
“Kita hanya bisa menyuplai 297.000 pekerja ke luar negeri. Jadi masih terbuka peluang kerja dengan cukup besar,” kata Ali Duppa.
Untuk tahun 2025 ini saja, Kementerian PMI menargetkan pengiriman 425.000 pekerja migran, namun diakui ini sulit dicapai.
Karena itu, menurut Ali Duppa, KKBS membuat program rekomendasi untuk membantu dan menjadi mitra PMI dalam mengatasi kendala bahasa bagi pekerja yang hendak ke luar negeri.
“Yaitu pelatihan bahasa yang bertarget kerja sama kursus intensif, sertifikasi dan platform digital,” imbuh Ali Duppa seraya menambahkan dibutuhkan pendanaan yang cukup untuk mewujudkan program ini.
Dengan pendekatan holistik ini, lanjut Ali Duppa, KKBS dapat memberdayakan warga Soppeng, atau umumnya warga KKSS, secara kultural, legal dan mengurangi risiko eksplotasi serta meningkatkan daya saing.
Dalam hajatan penuh dengan kekeluargaan ini, disajikan kulineran tradisional asal Soppeng. Sejumlah tokoh warga Soppeng hadir antara lain Prof. M. Jafar Hafsah, Prof. Ridwan MT, Ilham Nur Putri SH, Bendum Dr. Hasnawati yang dikenal auditor BPP KKSS, serta Sekjen KKSS Aprial Hasfa. (Lip)
