PINISI.co.id – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-42 yang digelar 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur merupakan yang pertama dari dua KTT ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023. Indonesia menginisiasi pembentukan Jejaring Desa ASEAN.
Fokus pembahasan para pemimpin ASEAN pada KTT ini adalah isu-isu internal serta isu-isu penting di kawasan dan di luar kawasan.
Di antaranya penguatan institusi ASEAN, penyusunan Visi ASEAN pasca 2025, perkembangan di Myanmar, pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan penguatan arsitektur kesehatan di kawasan.
Salah satu program pilar Kerjasama Masyarakat Sosial Budaya (ASEAN Socio-Cultural Community) adalah SOMRDPE (Senior Official Meeting of Rural Development and Poverty Eradication).
SOMRDPE merupakan pertemuan yang diikuti oleh pejabat senior perwakilan seluruh negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dan bertukar pengalaman dengan memanfaatkan kemajuan digital teknologi dalam perencanaan pembangunan di perdesaan dan pengentasan kemiskinan.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi Pumpunan Nasional (Focal Point) untuk ASEAN RDPE (Rural Development and Poverty Eradication).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, SOMRDPE Indonesia menginisiasi pembentukan Jejaring Desa ASEAN (ASEAN Village Network atau AVN).
Pengusulan Jejaring Desa ASEAN dikarenakan pembangunan pedesaan masih menjadi fokus utama pembangunan di Asia Tenggara yang merupakan rumah bagi 8,5 persen populasi dunia.
“Tantangan pembangunan pedesaan juga bertambah dikarenakan pandemi Covid-19 yang mengganggu upaya untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030,” kata menteri yang akrab disapa Gus Halim ini, Rabu (10/3/2023)
Jejaring Desa ASEAN merupakan jaringan desa di seluruh negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk bertukar pandangan dan pengalaman tentang solusi cerdas dalam menanggapi tantangan pedesaan.
Jejaring desa ini, kata Gus Halim, diharapkan dapat membuat suara desa didengar di tingkat lokal, nasional dan regional.
Jejaring Desa ASEAN merupakan platform terbuka yang diharapkan menjadi wadah untuk mendiskusikan dan bertukar pikiran terkait berbagai isu tentang pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan serta kebijakan pembangunan perdesaan di masa mendatang.
Gus Halim menjelaskan, tujuan jejaring desa ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ASEAN, dengan menggunakan forum pembelajaran kolaboratif sebagai pendorong berbagai praktik baik, saling belajar, mempromosikan pengembangan masyarakat perdesaan yang inovatif, progresif, mandiri dan berkelanjutan.
Jaringan desa-desa di seluruh ASEAN juga akan berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman terkait budaya, serta memperkuat identitas ASEAN.
Pada pelaksanaannya Jejaring Desa ASEAN fokus pada 3 (tiga) area kerjasama yaitu desa wisata, desa digital dan OVOP (One Product One Village).
Pada pertemuan tahunan pertama Jejaring Desa ASEAN, negara-negara anggota akan mengajukan usulan desa dari negaranya sendiri yang berkaitan dengan area kerjasama.
“Untuk Indonesia yakni Desa Mangunan di Yogyakarta, Desa kembang kuning di NTB, dan Desa Sekapuk di Jawa Timur menjadi lokus di bidang desa wisata,” paparnya.
Selanjutnya ada Desa Cibiru Wetan di Jawa Barat, Desa Duda Timur di Bali dan Desa Kubu di Kalimantan Barat yang menjadi lokus di bidang desa digital.
Untuk OVOP, Indonesia mengusulkan Desa Muara Badak Ulu di Kalimantan Timur, Desa Namang di Bangka Belitung dan Desa Blendung di Jawa Tengah.
Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito selaku Chair of SOMRDPE Indonesia mengatakan, melalui forum ini negara-negara di ASEAN secara bersama-sama dapat membangun kolaborasi lintas sektor dalam rangka pembangunan desa dan perdesaan agar mampu bersinergi dan memiliki daya saing.
Sehingga memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara dan secara luas untuk kemajuan kawasan ASEAN.
“SOMRDPE Indonesia berharap pembentukan Jejaring Desa ASEAN dapat memberikan manfaat secara langsung ke desa. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat desa melalui pembinaan dan pendampingan, diharapkan kita mampu mengakomodir isu-isu pembangunan desa dan perdesaan,” kata Sugito.
Pertemuan tahunan pertama Jejaring Desa ASEAN dijadwalkan akan dilakukan di Indonesia pada Juli 2023.
Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan di Indonesia, negara-negara ASEAN lainnya dapat belajar tentang kebijakan pembangunan desa di Indonesia.
Hal itu mengingat Indonesia merupakan negara dengan kebijakan pembangunan desa terbaik di Asia, sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam pembangunan desa. (Syam)
