PINISI.co.id- Belakangan ini institusi Mahkamah Agung dan peradilan sering diterpa berbagai polemik yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan tantangan integritas institusi juga warga peradilan.
Untuk itu MA diminta untuk segera mengambil langkah tegas guna merespon situasi ini dan menjaga integritas serta kelancaran proses peradilan di Indonesia.
Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) Syamsul Bahri dalam pernyataan sikapnya, menegaskan pentingnya sinergi untuk meredam dan mengantisipasi pelbagai kemungkinan yang terjadi, antara lain tekanan publik kepada MA.
“Reformasi birokrasi adalah keniscayaan di tubuh MA. Tak kalah penting perlunya kerja sama antara semua pihak. Ini harus segera direalisasikan oleh pimpinan MA,” ujar Syamsul dalam keterangan tertulisnya. Rabu (12/2/2025).
Isu terkait keberadaan tenaga honorer, baik PPNPN (Pekerja Pemerintah Non Pegawai Negeri) maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), juga menjadi sorotan. Syamsul mengusulkan agar rekan-rekan media yang tergabung dalam Kelompok Kerja FORSIMEMA-RI dapat berperan lebih aktif dalam menjaga serta melindungi hakim dan warga peradilan, baik yang sedang bertugas di ruang sidang maupun di luar persidangan.
Selain itu, Syamsul menekankan pentingnya fasilitas penunjang yang memadai di ruang persidangan dan press room. “Humas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diharapkan dapat memberikan fasilitas kepada rekan-rekan media yang siaga di press room untuk memberikan kenyamanan melaksanakan tugas profesi awak media dengan baik,” tambahnya.
Diharapkan, dengan adanya langkah tegas dari pimpinan MA dan sinergi antara tenaga honorer, media, dan seluruh pihak terkait, sistem peradilan Indonesia akan lebih berwibawa, transparan juga profesional, dan lebih responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan masyarakat sekarang. (Man)
