PINISI.co.id- Kemendagri telah menerbitkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah 2019. Dalam daftar tersebut, Kota Makassar meraih poin tertinggi kedua dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Ternilai pertama adalah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Sejak Danny Pomanto menjadi Walikota Makassar (2014-2019) ia mencanangkan kotanya sebagai Smart City. Di luar permasalahan sampah, ruang publik dan pengadaan taman, Makassar terus berinovasi dalam layanan publik.
Seperti dikutip Kompas (28/11/19), hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 002.6-415/2019 tertanggal 20 November 2019.
Pengukuran indeks inovasi daerah tersebut dilakukan oleh Badan Litbang Kemendagri yang menyebutkan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada kabupaten, kota, dan provinsi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi serta berprestasi dalam aspek kepemimpinan birokrasi dan sosial. Visi inovasi daerah ke depan memang harus dapat mewarnai setiap gerakan pembangunan di seluruh Indonesia.
Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, menyampaikan terima kasih atas apresiasi pemerintah pusat terhadap pemerintahannya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah kota Makassar yang telah menunjukkan soliditas, kekompakan, dan kinerja terbaik hingga berbuah penghargaan.
Aparatur kota berpenduduk sekitar 1,7 juta jiwa bekerja maksimal menghadirkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan segala inovasinya. Tak kurang 109 karya inovasi dari Makassar yang disertakan dalam kompetisi ini.
Penilaian berjenjang telah dilalui Pemkot Makassar mulai dari mengunggah inovasi ke sistem indeks inovasi daerah, menerima peninjauan lapangan oleh tim BPP Kemendagri RI.
Terdapat sejumlah inovasi yang menjadi andalan kota Makassar diantaranya, Labinov Beken (Laboratorium Berbasis Kemitraan) dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Shelter Warga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Smart Auditing dari Inspektorat, Kupas Tas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Sikamaseta (Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik Data) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
[Lip, Kompas]
