“Tellui pa’bulu e to Akkarungeng: lempu’, getteng, siri’.” Tiga dasar kepemimpinan sejati: kejujuran, keteguhan, dan kehormatan diri.
Kolom Muslimin Mawi
Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis kabar baik bagi bangsa ini. Berdasarkan data resmi, produksi beras nasional periode Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,14 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.
Lonjakan ini bukan sekadar angka, melainkan penanda kuat bahwa Indonesia sedang menapak pasti menuju kemandirian dan swasembada pangan.
Bahkan, stok beras pemerintah kini mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan cadangan beras nasional. Sebuah capaian monumental hasil kerja keras para petani, penyuluh, dan jajaran Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, putra Bugis yang dikenal tegas, pekerja keras dan berani mengambil keputusan strategis berbasis data lapangan.
Namun di tengah prestasi besar itu, publik sempat digemparkan oleh sebuah pemberitaan di media nasional berjudul “Poles-Poles Beras Busuk” yang disertai infografis bergambar karung beras berlubang penuh kecoa. Sebuah visual yang mencederai nalar publik dan menyesatkan persepsi.
Tanpa klarifikasi dan tanpa verifikasi, berita itu menyebar cepat dan meninggalkan luka moral yang dalam bagi petani dan aparatur pertanian.
Bayangkan, kerja keras petani yang bertaruh hidup di sawah, aparat lapangan yang berpeluh siang malam dan reputasi lembaga yang menjaga ketahanan pangan, tiba-tiba dipukul oleh narasi sensasional tanpa bukti kuat. Framing seperti itu jelas meruntuhkan kepercayaan publik dan mencoreng marwah sektor pangan yang sejatinya sedang berprestasi.
Pertanyaannya: apakah ini yang dimaksud kebebasan pers? Kebebasan yang melukai kebenaran, menginjak data dan mengabaikan prinsip etik?
Dalam hal ini, Dewan Pers melalui Putusan Penilaian dan Penanganan Pengaduan (PPR) telah menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tidak akurat, melebih-lebihkan dan melanggar Kode Etik Jurnalistik. Fakta hukum ini menjadi batas moral bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan tameng bagi ketidakbenaran.
Dalam pandangan nilai Bugis, perilaku yang menyalahi kebenaran adalah pelanggaran terhadap falsafah luhur siri’ na pacce, rasa malu dan empati sosial yang menjadi sumber moral orang Sulawesi Selatan.
Siri’ menumbuhkan kehormatan dan harga diri, sementara pacce menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan keberanian membela yang benar. Nilai inilah yang mengalir kuat dalam kepemimpinan Andi Amran Sulaiman.
Sebagai pejabat negara, Andi Amran tidak membalas dengan kekuasaan, melainkan menempuh jalur hukum yang beradab dan konstitusional. Ia tidak menyerang, tetapi menguji, mana yang benar dan mana yang salah. Sikap ini bukan ekspresi kemarahan, melainkan refleksi tanggung jawab seorang pemimpin yang menjunjung lempu’ (kejujuran) dan getteng (keteguhan pendirian).
“Resopa temmangingngi, namalomo naletei pammase dewata.” (Hanya dengan kerja keras dan kejujuran, rahmat Tuhan akan turun).
Dan memang, kerja keras itu nyata. Ketahanan pangan terjaga, inflasi terkendali, stok beras aman, dan produksi meningkat signifikan. Di tengah guncangan global dan perubahan iklim ekstrem, pertanian Indonesia berdiri tegak, berkat kepemimpinan yang cepat, berbasis data, dan berpihak kepada petani.
Namun, yang lebih berharga dari capaian itu adalah pelajaran moral: Bahwa kebebasan bersuara tidak boleh menjadi senjata untuk melukai kebenaran. Bahwa data dan etika harus menjadi fondasi jurnalisme yang sehat. Dan bahwa siri’ na pacce bukan sekadar nilai budaya, melainkan prinsip universal tentang kehormatan dan keadilan sosial.
Membela kebenaran bukan hanya soal keberanian, tetapi tentang menjaga keseimbangan antara akal dan nurani, antara data dan martabat, serta antara kekuasaan dan keadilan.
Sebab hanya dengan keadilan, bangsa ini akan hidup dalam damai, harmoni dan kesejahteraan bersama.
Eramas 2000, 4 November 2025
Penulis, Aktivis dan Pemerhati Organisasi
