PINISI.co.id- Untuk memastikan persiapan pemilihan kepala daerah terlaksana dengan baik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara maraton berkunjung ke daerah-daerah yang akan menggelar pemilihan. Kunjungan Mendagri itu untuk mengecek persiapan Pilkada serentak di daerah bersangkutan, sekaligus memastikan anggaran Pilkada telah siap.
Pada Rabu (8/7/20) Mendagri ke Makassar, dilanjutkan Kamis (9/7/20), setelah berkunjung ke Kendari, Mendagri langsung terbang ke Ternate, Maluku Utara. Kunjungan Mendagri ke Kendari dan Ternate, agendanya sama, mengecek persiapan Pilkada, sekaligus juga mengecek penanganan dan penanggulangan Covid-19 di daerah yang dikunjungi.
Di Ternate, Mendagri hadir pada Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 yang digelar di Royal Resto and Function Hall, Ternate, Maluku Utara, Kamis (9/7/2020).
Setelah dari Ternate, Mendagri akan langsung terbang ke Jayapura, Papua. Agenda kerja di Jayapura juga sama, mengecek persiapan Pilkada dan juga memberi pengarahan kepada Gugus Tugas Covid-19 setempat. Sebelumnya, Mendagri juga berkunjung ke Makassar, Gowa, Medan dan daerah lainnya yang akan menggelar Pilkada.
“Saya sengaja mengadakan roadshow cepat karena masalah Pilkada, salah satu agenda nasional yang memang harus kita sukseskan dan kita laksanakan dan sebagai leading sektornya adalah dari Kemendagri, selain dari KPU, Bawaslu,” kata Mendagri.
Pilkada, kata Mendagri digelar pada bulan September. Tapi karena adanya wabah Covid-19, tahapan Pilkada yang belum dilaksanakan ditunda. Berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu, diputuskan Pilkada akan digelar pada bulan Desember, dengan protokol kesehatan.
“Tidak ada satupun peneliti yang tahu dan bisa menjamin pandemi selesai. Sehingga skenario untuk 2021 lanjutan Pilkada itu dihilangkan, mau ditunda kapan lagi, kita ambil skenario optimis 9 Desember 2020. Kita tidak ingin pemerintah yang ada, kepala daerah yang ada, kepala daerah yang tidak memiliki legitimasi yang kuat dari rakyatnya. Kepala daerah atau pemerintah yang kuat legitimasinya ya yang dipilih rakyatnya,” kata Mendagri.
Oleh karena, kata Mendagri, semua sepakat untuk memilih opsi optimis menggelar pilkada pada Desember 2020..
“Pemerintah juga sudah keluarkan Perpu dan minggu depan akan proses untuk menjadi UU. Per 12 Juni, KPU juga sudah mengeluarkan peraturan baru melanjutkan tahapan, 10 tahapan sisa. Per 15 Juni sudah dimulai tahapan yang mulai bersentuhan dengan masyarakat,” pungkas Mendagri. [Syamsul Bahri]
