Kolom Shamsi Ali
Akhir-akhir ini negeri tercinta sedang membara. Di Jakarta dan berbagai belahan negeri lainnya mahasiswa bangkit melakukan koreksi terhadap apa yang mereka anggap kurang pas.
Gerakan mahasiswa sepanjang sejarah adalah gerakan nurani. Gerakan spontan tanpa tendensi kepentingan apapun kecuali untuk kebaikan negeri dan masa depan mereka sendiri.
Saya tidak lagi akan membahas ini. Karena sesuatu yang jelas tidak perlu dijelaskan. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Indonesia saat ini sedang mengajukan diri menjadi anggota Human Right Council 2020-2024. Indonesia juga mengaku sebagai negara demokrasi, menghormati kebebasan ekspresi. Dan terpenting, kita bangsa Indonesia selalu mengaku sebagai bangsa santun, damai, dan ramah.
Saya mengingatkan bahwa jangan sampai apa yang terjadi di tanah air justeru menjadi bumerang bagi upaya membangun imej dan mengambil peranan dalam forum internasional tersebut. Jangan sampai ada paradoks nyata antara realita dan pengakuan.
Melihat berbagai berita, terutama video-video kebrutalan pihak pengamanan kepada demonstran sangat menyayat hati dan menggelitik pikiran sehat. Ketika respon itu menimbulkan korban maka apapun alasannya tidak akan diterima. Sekaligus bertentangan dengan semua norma-norma pengakuan tadi.
Tragedi Wamena
Di tengah kobaran demonstrasi dan respon pihak pengamanan (baca kepolisian) yang refresif kita tiba-tiba dikejutkan oleh berita pembantaian warga Bugis-Makassar dan Minang di Papua.
Peristiwa ini bukan kejutan. Karena sejak beberapa minggu terakhir masalah Papua memanas. Bahkan telah menimbulkan korban dari kalangan TNI dan Polri sendiri. Tapi nyatanya belum kita dengarkan langkah-langkah nyata dan tegas dari pemerintahan Indonesia untuk menanganinya.
Sebaliknya justeru aneh, ketakutan akan adanya kelompok-kelompok anti NKRI dibesar-besarkan. Padahal kelompok-kelompok tertuduh itu belum pernah memperlihatka secara nyata di depan mata keinginan mereka untuk memisahkan diri dari NKRI.
Tapi justeru Yang dibangun secara sistematis dan terbuka seolah-olah melompok itulah yang anti NKRI, anti Pancasila, anti UUD, anti kebhinnekaan, dan lain-lain. Banyak bahkan yang ditangkap, dipersekusi karena tuduhan-tuduhan yang menakutkan itu.
Sebaliknya, para pendukung Papua Merdeka yang dengan terang-terangan menyatakan diri ingin Merdeka dan mengibarkan bendera bintang Kejora (Papua Merdeka) tidak disikapi secara tegas.
Akibatnya, mereka semakin berani bahkan bringas membantai Saudara-Saudara suku Bugis-Makassar dan Minang di daerah mereka. Kepemilikan mereka dibakar, dijarah, bahkan puluhan dari kalangan mereka terbantai.
Dan hingga kini belum juga kita dengarkan bagaimana pemerintah Indonesia menyikapi hal tersebut? Akankah didiamkan hingga nantinya warga yang merasa dikorbankan dan dilupakan itu melakukan balas dendam?
Perlu diketahui warga Bugis-Makassar tidak akan pernah diam ketika sukunya disakiti. Mereka akan memilih mati bersama ketimbang dihinakan oleh siapapun.
Upaya perawakilan RI di forum Internasional
Sementara itu kita kenal bahwa pengakuan dunia internasional terhadap Papua sebagai bagian dari Indonesia melalui resolusi PBB no. 2504 1969. Pengakuan ini menjadi status final dari Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia.
Masalah kemudian harus diketahui bahwa sebuah resolusi tidak mustahil masih akan dianulir dengan resolusi yang lain. Apalagi jika resolusi itu didukung oleh negara-negara kuat dan besar lainnya.
Artinya keberhasilan Indonesia di tahun 1969 itu karena kebeehasilan pemerintah ketika itu. Ada alasan kuat untuk disampaikan ke dunia internasional bahwa Indonesia punya kredebilitas untuk menjadikan Papua sebagai bagian dari NKRI.
Kini dengan kebangkitan Papua Merdeka secara terang-terangan, tanpa takut dan sembunyi-sembunyi seperti masa lalu, maka tidak mungkin tuntutan referendum itu akan semakin menggeliat.
Apalagi di balik gerakan-gerakan pendukung Papua Merdeka itu ada negara-negara besar dan kuat. Termasuk Australia dan Belanda. Bahkan tidak mustahil juga negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa yang jelas punya kepentingan besar di Papua. Khususnya di bidang ekonomi dan strategi mereka di Asia Pasifik.
Sementara itu yang juga disayangkan adalah suara Perwakilan RI di forum internasional, khususnya PBB New York semakin redup. Hampir tidak kita dengarkan apa Yang dilakukan dalam upaya mengkounter geliat Papua Merdeka itu.
Bahkan menghabiskan sedemikian banyak uang negara, termasuk menyewa penginapan khusus Watapri di Manhattan, untuk terpilih sebagai anggota tidak tetap DK-PBB (non permanent member UN-SC). Tapi keanggotaan itu juga tidak menunjukkan gigi sama sekali.
Dalam beberapa kesempatan Perwakilan RI di PBB New York hanya reaktif ke statemen-statemen negara-negara kecil bayaran, seperti Vanuatu dan Solomon Island. Mereka sibuk memberikan respon kepada mereka di forum PBB atau apa yang dikenal dengan “the right of reply” di forum PBB.
Beranikah perwakilan RI menantang kekuatan tersembunyi di balik dari geliat Papua Merdeka itu? Adakah inisiasi-inisiasi aktif untuk menggalang dukungan negara-negara lain, minimal negara-negara tetangga untuk menyuarakan posisi Indonesia?
Hingga kini, bahkan di tengah gejolak saat ini, tidak satu negara di ASEAN pun yang membantu Indonesia bersuara. Sebaliknya Indonesia bahkan bahkan masih tidak punya nyali untuk mengeritik Burma atas refresi mereka ke warga Rohingya.
Perlukah menjaga sensitifitas dengan sesama ASEAN ketika terjadi refresi ke warga seperti Yang dialami warga Rohingya? Di mana nilai keindonesiaan yang anti penjajahan dan pelanggaran HAM?
Terima kasih Mahathir Muhammad, perdana Mentari Malaysia, yang dengan tegas memberikan pernyataan keras ke Pemerintah Burma atas kezholiman mereka terhadap warga Rohingya.
Terima kasih Erdogan (PM Turki) dan Imran Khan (Pakistan) atas keberanian memberikan statemen keras kepada mereka Yang menzholimi umat di berbagai belahan dunia. Dari Kashmir, Burma, Xhingjian, ke Palestina. Saya angkat topi untuk Tuan-Tuan terhormat.
Bahkan yang terakhir tiga negara Muslim di atas, Turki, Malaysia dan Pakistan, bersatu akan membuat channel khusus untuk melawan Islamophobia di dunia Barat. Sebuah inisiatif Yang saya sendiri lama impikan dari negara Muslim terbesar dunia, Indonesia.
Kembali ke isu Papua. Akankah Indonesia mampu meredam geliat Papua Merdeka? Akankah kekerasan-kekerasan yang terjadi di Papua diredam? Akankah warga pendatang Papua mendapatkan perlindungan?
Tentu kita tunggu langkah-langkah pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Lebih khusus lagi Perwakilan Indonesia di forum internasional, khususnya PBB New York.
Masanya “move on” dari kebiasaan memperindah laporan ke pusat yang membosankan. Masanya memulai langkah-langkah aktif, bukan reaktif, dalam membangun dukungan itu.
Akhirnya saya sadar jika tulisan ini tidak disenangi oleh sebagian, khususnya mereka yang di New York. Bahkan ketidak senangan itu mulai tercium ketika beberapa hari lalu salah seorang pengurus masjid UN menyampaikan ke saya jika ada pihak yang berusaha memblok saya sebagai khatib di PBB New York.
Tapi sekali lagi: laa ubaali (I don’t care)!
New York, 30 September 2019
