Catatan Ilham Bintang
Badan Pusat Statistik ( BPS) Kamis ( 5/8) membawa kabar gembira. Pusat Statistik Indonesia itu mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II ( April s/d Juni ) -2021 mengalami kenaikan 7,7 %. Dibandingkan priode sama tahun 2020 yang minus 5,3 % — jelas melegakan. Mengharukan, istilah zaman now. Apalagi terjadi di tengah kondisi ekonomi yang sudah 18 bulan ikut terpapar pandemi virus Covid19. Kondisi yang menyebabkan ribuan perusahaan tutup. Jutaan pekerja kehilangan pekerjaan sehingga semakin mendongkrak jumlah pengangguran.
Menurut data Kementerian Tenaga (Kemnaker) sampai bulan Maret lalu 29,4 juta orang terdampak pandemi Covid-19. Jumlah itu termasuk mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan tanpa upah hingga pengurangan jam kerja dan upah. “Ada 29,4 juta orang terdampak pandemi ini. Baik mereka yang di-PHK, dirumahkan, dikurangi jam kerjanya. Ini situasi yang sangat susah,” kata Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi dalam suatu diskusi daring lima bulan lalu.
Fakta yang ada memang seperti itu adanya. Masih banyak pihak yang meragukan data terbaru BPS itu. BPS dianggap hanya “melegitimasi” program “pencitraan” Presiden Jokowi . Kebetulan orang ingat, beberapa waktu lalu, Jokowi manyatakan optimis, kuartal II ekonomi kita akan bertumbuh 7 %. BPS dianggap mengamini saja pernyataan itu.
Betulkah angka pertumbuhan ekonomi Q2-2021 tidak valid ? Tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya?
” Itu riil, Bang. Parameter yang digunakan BPS untuk mengukur pertumbuhan ekonomi sudah baku. Dari dulu begitu. Tidak mungkin main-main lah..Bisa hancur ekonomi kita,” kata Suryopratomo, mantan host program ” Economic Chalenges” di Metro TV, Jumat (6/8) pagi.
Tommy, panggilan akrab wartawan senior kini yang Dubes RI di Singapura. Ia menegaskas data BPS valid. Pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi kita, nyata. Dia menunjuk ekspor kita yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan itu.
Kondisi ekonomi global yang membaik menyebabkan ekspor komoditi kita seperti sawit dan batubara paling panen. Kebetulan pas global sangat butuh harganya bagus sekali.
Belanja Lebaran
Dalam rilis BPS, bukan hanya ekspor yang meningkat tetapi juga belanja pemerintah yang mengalami kenaikan sekitar 8 %. Belanja konsumsi masyarakat pun naik sekitar 5 %.
Harap dicatat kenaikan konsumsi masyarakat didominasi oleh belanja keperluan Lebaran atau perayaan Idul Fitri. Mencapai 50 % dari belanja konsumsi.
” Bahwa pertumbuhan belum secara menyeluruh, belum menyentuh semua sektor, memang demikian. Kita harus akui itu. Yang penting ada perbaikan. Pemerintah kan terus mengupayakan perbaikan menuju ke keadaan normal seperti sebelum pandemi,” terang mantan Ketua Forum Pemred yang saya wawancarai tadi pagi.
Tertinggi DKI :10,91%
Pertumbuhan ekonomi kuartal II- 2021 terkonfirmasi juga di beberapa daerah “ kunci “ ekonomi kita.Tertinggi DKI, pertumbuhannya di atas 10 %. Menyusul Sulawesi Selatan (7,7 %), Jawa Timur (7,05 %), Jawa Barat (6,13 %) Jawa Tengah (5, 6 %), Sumatera Barat (5,76%) Sumatera Selatan (5,71%), dan Sumatera Utara (4.95 %).
Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stock barang-barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ajib Hamdani menilai pertumbuhan ekonomi II 2021 belum absolut. Mesti dilihat dengan hati-hati, karena ini bersifat angka statistik. Kalau tumbuhnya 7,7 persen, tapi tahun lalu kita minus 5,3 persen — kalau secara riil mestinya dibandingkan dengan sebelum COVID-19 (secara agregat). Maka pertumbuhannya hanya sekitar 2 persen,” jelasnya.
“Jadi kalau dilihat angka di headline memang benar tinggi, tapi kalau dilihat secara detail, angka di dalamnya 7 persen itu sebenarnya tidak setinggi yang diperkirakan karena secara statistik tahun lalu sangat rendah,” jelas Ajin Hamdani seperti dikutip “Kumparan” (5/8).
Curhat pengusaha
Sampai hari ini kita memang masih mendengar keluhan para pengusaha atas kenyataan terpuruknya usaha mereka. Membayar overhead cost kantornya saja, sudah setengah mati. Banyak yang memilih menutup usaha dan memutus hubungan kerja dengan karyawan.
Curahan hati yang lebih menyayat disuarakan pengusaha kecil dan menengah. Buat makan keluarga saja harus utang kiri kanan. Suara mereka nyaring meminta pemerintah mengakhiri PPKM Darurat maupun Level 4 yang sudah sebulan diberlakukan di Jawa – Bali.
Ekonom Rizal Ramli yang dihubungi tadi pagi memberi tanggapan sama dengan pengusaha HIPMI. Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 yang ramai diberitakan itu adalah pertumbuhan ekonomi kuartal II- 2020 berbanding kuartaI lI 2021 yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.
“ Kalau dilihat pertumbuhan ekonomi secara kuartalan dengan membandingkan pertumbuhan kuartal II 2021 dengan pertumbuhan kuartal I 2021, ya hanya tumbuh 3,3 %. Perhitungan BPS itu di kalangan ekonom dikenal sebagai “low base effect” Membanding data yang tinggi dengan data jelek, yang paling rendah. Maka tampilannya seakan sukses. Lihat saja nanti kuartal III – 2021 bakal anjlok lagi, “ urai ekonom terkenal itu.
Kok anjlok ?
“ Ya karena ekspor kita penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021, kini menghadapi persoalan berat. Beberapa negara di dunia “melogout” Indonesia atau melarang kita masuk negaranya lantaran penanganan pandemi kita buruk. Paling hanya sawit dan batubara yang bisa dirkspor. Itupun yang eksportirnya sudah langganan baik dan kenalan lama dengan importir di luar negeri. Eksportir ikan dan hasil laut yang lain pasti paling menderita. Pembeli di luar negeri takut beli barang buat dimakan saat ini. Jangan lupakan belanja Lebaran yang mendominasi belanja konsumsi masyarakat. Juga sektor otomotif yang panen besar selama triwulan itu karena pajak PPn BM nya dihapus pemerintah”
jelas Rizal mengunci keterangan.
