Kolom Stef Yurzal Wondiwoy
Kita hidup di zaman ketika kemajuan diukur dari seberapa cepat beton mengering. Jalan dibuka, gedung diresmikan, pita dipotong, kamera menyala. Semua terlihat rapi dalam unggahan media sosial. Negeri ini tampak sibuk membangun. Sangat sibuk. Begitu sibuknya sampai lupa bertanya, siapa yang sebenarnya sedang dibangun dan siapa yang sedang dikorbankan.
Beton memang kuat. Ia tidak protes saat dituang. Tidak menolak saat dipadatkan. Tidak menuntut ganti rugi. Mungkin itu sebabnya beton lebih disukai daripada manusia. Manusia terlalu banyak bertanya. Terlalu banyak merasa. Terlalu sering mengingatkan soal hak.
Di sudut kota, baliho pembangunan berdiri gagah. Kalimatnya besar dan optimistis. “Demi Kemajuan Bangsa.” Kalimat itu terdengar mulia. Hanya saja, kadang yang maju grafiknya, bukan warganya. Yang naik angka investasi, bukan kesejahteraan. Sementara itu, mereka yang tergusur hanya mendapat ruang kecil di kolom berita, itupun kalau beruntung.
Kita seolah sepakat bahwa pengorbanan adalah harga yang wajar untuk kemajuan. Masalahnya, yang berkorban sering orang yang sama. Yang tanahnya diambil, yang lautnya dibatasi, yang hutannya dipangkas. Mereka diminta memahami kepentingan nasional, meski kepentingan pribadi mereka tak pernah benar-benar didengar.
Satirnya, kita menyebutnya partisipasi. Ada forum. Ada undangan. Ada daftar hadir. Semua prosedur dipenuhi. Tinggal satu yang sering hilang, yaitu persetujuan yang sungguh-sungguh bebas. Musyawarah berubah menjadi pemberitahuan. Dialog berubah menjadi presentasi satu arah.
Negeri ini makin kokoh secara fisik. Jalan tol menyambung kota. Bandara berdiri megah. Kawasan industri tumbuh cepat. Tetapi di saat yang sama, ada retakan halus yang jarang terlihat. Retakan kepercayaan. Retakan rasa keadilan. Retakan hubungan antara negara dan warganya.
Beton menutup tanah, tetapi tidak selalu menutup luka. Luka itu tetap ada ketika masyarakat merasa hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Luka itu membesar ketika hukum terasa lebih cepat melayani proyek daripada melindungi hak.
Ironinya, kita sering menyebut kritik sebagai penghambat pembangunan. Seolah-olah mencintai negeri berarti selalu setuju. Padahal, justru karena peduli, orang berani bertanya. Karena ingin negeri ini kuat, orang menuntut agar pembangunan tidak sekadar cepat, tetapi juga adil.
Membangun seharusnya bukan soal mengganti sawah dengan gedung, atau hutan dengan tambang. Membangun adalah memastikan bahwa setiap kebijakan membawa manfaat yang nyata dan merata. Bahwa mereka yang terdampak tidak hanya menerima janji, tetapi juga kepastian.
Negeri beton mungkin terlihat modern. Tetapi tanpa empati, ia hanya menjadi tumpukan struktur yang dingin. Negara yang benar-benar maju bukan hanya yang infrastrukturnya kokoh, melainkan yang relasinya dengan rakyat juga utuh.
Kita tentu ingin jalan yang mulus dan kota yang tertata. Namun kita juga ingin hati yang tidak retak. Jika pembangunan membuat sebagian warganya merasa kecil dan tersingkir, mungkin yang perlu diperbaiki bukan hanya desain kota, tetapi juga desain kebijakan.
Karena pada akhirnya, beton bisa diperkuat dengan baja. Tapi kepercayaan hanya bisa diperkuat dengan keadilan.
