PINISI.co.id- Pada tanggal 31 Mei 2022, International Budget Partnership (IBP) merilis Open Budget Survey (OBS) tahun 2021, dimana hal tersebut merupakan momen yang sangat dinantikan oleh 120 negara anggota di seluruh dunia. Dalam OBS tahun 2021, Indonesia mencatatkan prestasi yang sangat menggembirakan. Dengan perolehan skor 70, Indonesia berhasil menjadi negara dengan peringkat tertinggi di ASEAN dalam hal transparansi anggaran. Dalam konteks global, dengan perolehan nilai tersebut, Indonesia berhasil menduduki peringkat 17 dari 120 negara anggota. Secara peringkat, posisi Indonesia tersebut lebih baik dari peringkat dalam OBS 2019, yaitu peringkat 18 dari 117 negara, dan peringkat 2 di ASEAN (di bawah Filipina).
Transparansi anggaran penting kaitannya dalam manajemen dan akuntabilitas fiskal, dimana membuka akses seluas-luasnya kepada warga negara tanpa terkecuali, untuk mengakses informasi tentang anggaran yang mereka butuhkan, mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan anggaran. Pemerintah juga dapat memiliki gambaran penuh dan akurat atas keuangan negara serta membantu memperkuat kredibilitas rencana fiskal serta mendukung kepercayaan/persepsi pasar atas kebijakan yang diambil. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam melakukan penilaian, IBP mengacu kepada “Guide to Transparency in Government”, yang merujuk kepada delapan dokumen penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang dinilai, meliputi: KEM PPKF (pre-budget statement), Nota Keuangan dan RAPBN (proposed Budget), Nota Keuangan dan APBN (enacted budget), Buku Informasi APBN (citizen Budget), Laporan Tahunan (LKPP), Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, dan Laporan Audit BPK. Semua dokumen tersebut harus dipublikasi secara daring, agar masyarakat dapat membaca dan mengetahui informasi di dalamnya. Dalam OBS tahun 2021, Indonesia dianggap melakukan beberapa perbaikan yang diapresiasi oleh IBP, yaitu dalam bentuk publikasi Buku III (Himpunan RKA-KL) yang memuat informasi anggaran per program dari tiap Kementerian Lembaga dan juga melakukan inovasi dalam dokumen Buku Informasi APBN (Citizen Budget) dimana mulai tahun 2021 dilengkapi dengan fitur QR code sebagai upaya menjaring kebutuhan masyarakat dalam hal kebijakan anggaran.
Selain transparansi anggaran, dalam OBS 2021 juga menampilkan aspek transparansi publik dan pengawasan anggaran (Budget Oversight), dimana nilai Partisipasi Publik dalam tahun 2021 mencapai skor 24 dan Budget Oversight mendapat nilai 61. Diharapkan dalam rentang waktu mendatang, Kementerian Keuangan dapat terus meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dengan harapan transparansi fiskal makin berkualitas. (Syam)
