Kolom Fiam Mustamin
JABATAN itu sesungguhnya adalah amanah bagi si pemegang jabatan yang dimanatkan menjadi pemimpin, mengayomi dan mensejahterakan kaum/rakyat dalam kepemimpinannya.
Kaum dalam lingkup terkecil di kampung, desa, keluarga, kerabat dan terlebih khusus untuk anak dan isteri.
Tingkatan lebih luas untuk jabatan pemimpin masyarakat banyak; jabatan publik politis di level bupati, walikota, gubernur, menteri, duta besar/ diplomat, pejabat Lembaga Tinggi Negara, militer hingga Kepala Negara/ Presiden, pemimpin pemerintahan.
Jabatan itu diamanatkan dengan sumpah janji dibawah kitab suci Al Quran dan Bibel, begitu mulianya amanah jabatan itu.
Bagaimana Posisi Sahabat Seorang Pejabat
KETERPILIHAN seorang sahabat menjadi pemimpin publik menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi sekaum kerabat keluarga se kampung.
Kebanggaan ini tidak identik yang sifatnya dengan materil untuk jadi sasaran proposal dan sumbangan dana sehingga sang pejabat ada yang menutup akses/menutup diri untuk tidak berhubungan dengan kerabat yang tak ada sangkut pautnya dengan urusan jabatannya.
Jabatan publik memang sudah terprogram jam kerjanya seperti tak menyisahkan waktu untuk hal-hal lain urusan keluarga di luar hari libur.
Di sela-sela jam kerja di kantor, ada waktu perjalanan yang bisa digunakan untuk berkomunikasi/menyambung silaturahmi dengan kerabat pejabat seperti saat di perjalanan darat, penantian beberapa menit di bandara.
Bagaimana memanfaatkan waktu itu, perlu kecakapan seorang ajudan yang selalu mendampingi perjalanan sang pejabat.
Ajudan perlu punya pemahaman mengenai siapa-siapa kerabat terdekat sang bosnya itu, dan tahu apa keperluannya serta tahu memilahnya siapa-siapa yang perlu dihubungkan langsung untuk bertegur sapa.
Misal persoalan kecil yang sifatnya internal kekeluargaan seperti biaya pengobatan, biaya sekolah, hajatan dan dukacita yang bisa ditangani oleh ajudan dan sekretaris dan melaporkannya ke sang pejabat.
Karena itu penting seorang pejabat menentukan siapa-siapa yang akan dipilihnya menjadi ajudannya dan memandunya, tidak asal menerima begitu saja siapa yang disodorkan kepadanya. Setiap pejabat publik mestinya memiliki otoritas memilih pembantunya yang sudah dikenal karakter dan kapasitasnya. Begitupun dengan memilih sekretarisnya.
Hal seperti ini banyak diabaikan oleh seseorang ketika menjabat, dan tiba masa purna menjabat, ia kembali ke masyarakat biasa dan tidak mendapatkan perlakuan disambut dan disapa oleh kerabatnya lalu ia menjadi sindrom dan sakit sakitan karena terisolasi dari lingkungan sosial kekerabatannya.
Alhamdulillah hal seperti itu pernah menjalaninya, berada di posisi seperti itu beberapa tahun mendampingi Ketum KKSS Beddu Amang Ketum Institut Lembang Sembilan Alwi Hamu, dan menerapkan apa yang saya sebutkan itu.
Semoga ada manfaatnya, aamiin.
Legolego Ciliwung Januari 2023
