Kolom Fiam Mustamin
PEMIMPIN mestinya pilihan terbaik yang terseleksi secara moralitas dan kapasitas kemampuannya.
Apakah hal ini terjadi dalam sistem pemilihan pejabat/aparat pemerintahan?
Pertanyaan ini harusnya bisa terjawab dan diperjuangkan dalam pemerintahan.
Pilihan putra terbaik terseleksi dari ratusan juta jiwa warga negara dengan kriteria yang mengikat, bukan hanya sebatas akomodasi/pembagian kekuasaan dari partai-partai koalisi pemenang Pilpres.
Di level pemerintahan pusat, Presiden mestinya memiliki otoritas penuh untuk memilih putra bangsa terbaiknya secara adil dari seluruh wilayah negeri.
Tidak mutlak adanya, apa yang disodorkan oleh partai koalisi itu otomatis diterima begitu saja, tapi perlu teruji kemampuan kompetensi dan jejak moralitasnya.
Demikian hal itu dapat terproses ke level wilayah provinsi dan kabupaten/ kota yang memerlukan pertimbangan dari lembaga /tokoh masyarakat secara independen seperti misalnya untuk daerah di Minangkabau Sumatera Barat yang membudayakan Tungku Nan Tigo Sajarangan ( Ninik Mamak, Ulama dan Cerdik Pandai ).
Pandangan tigo Sajarangan itu menjadi acuan keterpilihan seorang pemimpin yang bersumber dari nilai Syariak Mangato dan Adat Mangikut.
Nilai demikian itu ada di semua daerah komunitas adat ( Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nustra, Bali dan Jawa ) yang tidak berbenturan dengan peradaban modern bahkan lebih memperkuatnya.
Terjadinya banyak masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pangkalnya dari sini dan perlu segera mengubahnya dengan sistem pemerintahan yang pro kemaslahatan rakyat dan bangsa.
Perlu segera kembali ke orientasi apa yang menjadi tujuan berBangsa dan berNegara dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.
Bukan untuk kepentingan kaum kapital oligarki yang dipraktikkan oleh kekuasaan yang menindas dan meniscayakan hak-hak waris sumber kehidupan ( lahan tambang sawit dan permukiman rakyat ).
Masalah inilah yang menjadi prioritas bahan kajian yang komprehensif yang perlu dipersiapkan dan diserahkan kepada lembaga negara khususnya ke Presiden terpilih 2024 yang datang.
Kekuatan Budaya
NILAI-nilai keluhuran kearifan budaya bangsa yang bersumber dari daerah daerah seharusnya menjadi
acuan penguasa dalam menjalankan kebijakan amanah penyelenggara pemerintahan.
Mereka yang diberi amanah pemangku pemerintahan, mestinya tidak membuat kebijakan dengan nilai materlisme dan pragmatisme yang bukan untuk tujuan kehidupan kemaslahatan rakyat.
Bagaimana Membangun Ekosistem
LANDASAN kekuasaan politik perlu dibangun ekosistemnya dengan fondasi moralitas yang dijadikan pemimpin yang terukur dan amanah untuk menutun dan mengayomi kehidupan masyarakat dan bangsa.
Bukan dengan kekuasaan politik pemerintahan yang berpihak semata kepada kepentingan kapital oligarki.
Kiranya hal ini menjadi bahan kajian yang dibicarakan oleh pelaku politik dan pemerintahan.
Legolego Ciliwung 2 Oktober
