PINISI.co.id- Selama ini masih banyak program dari pemerintah yang tidak populis atau tidak populer di mata masyarakat. Seperti kenaikan BBM, penerapan PPKM, Pajak dan UU Omnibus Law dan lain-lain.
“Sehingga seringkali masyarakat tidak mau mendukung program tersebut. Karenanya, kepercayaan masyarakat (public trust) akan eksistensi dan program pemerintah selama ini, harus segera dikembalikan,” kata Prof Dr Ir Dahyar Daraba, M.Si.
Pernyataan tersebut disampaikan guru besar kelahiran Sungguminasa, Kabupaten Gowa Sulsel ini kepada wartawan, usai menyampaikan orasi ilmiah saat dikukuhkan sebagai Guru Besar/Profesor Tetap di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Jakarta, Rabu (10/11/2021).
Menurut Prof Dahyar, sebagai pengajar di kampus calon birokrat tersebutz dia ingin agar anak didiknya lulusan IPDN, selain akan menjadi pemegang kendali pemerintahan, juga pamongpraja yang trampil, memilik mental dan moral sebagai pelayan masyarakat.
“Saya ingin lulusan IPDN itu menjadi pejabat yang melayani masyarakat, bukan yang minta dilayani. Saya juga tidak ingin anak didik saya bermental korup saat menjadi pejabat,” kata Prof Dahyar.
Kepercayaan Masyarakat
Sementara itu, orasi ilmiah yang disampikan Prof Dahyar ini, berjudul “Public Trust : Apa, Mengapa dan Bagaimana Penerapannya Untuk Menciptakan Pelayanan Prima, Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”.
Terkait dengan banyaknya program pemerintah yang tidak populis atau tidak populer di mata masyarakat itu, menurut Prof Dahyar, perlu segera dilakukan reaktualisasi, agar ada dukungan penuh dari masyarakat sehingga mereka bisa menikmati hasil dari program tersebut.
Menurut mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Sulsel ini, kepercayaan publik merupakan “bandul jam” yang sangat besar untuk mengungkit atau melejitkan kreativitas dan inovasi, motivasi dan kepedulian warga negara atas apa yang telah dan akan dicapai oleh pemerintah.
Dengan kata lain, lanjutnya, kepercayaan publik merupakan suatu keniscayaan, sebagai kata kunci dan sekaligus faktor kunci keberhasilan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan akseptabel (berterima).
Alasan lain dari mantan Direktur Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Regional Makassar Sulsel ini, yang mendasari, penting dan menariknya mereaktualisasi konsep public trust adalah besarnya atensi pemerhati dan pakar adminisrasi publik, khususnya penganut paradigma kontemporer yaitu, New Public Governance (NPG). (Nur Terbit)
