Sehat itu bukan segalanya, tapi tanpa sehat segalanya buka apa-apa
PINISI.co.id- Webinar yang dihadiri pemerhati kesehatan dan jurnalis ini dipandu oleh dr. Putro S.Muhammad bersama host Ns. Sarifuddin, M.Si dihelat secara daring Jumat (18/11).
Menghadirkan nara tiga sumber: Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes. (Ketua Umum PB IDI, periode 2006 – 2009 & Dirut BPJS Kesehatan 2014 -2021), Dr. dr. Masrifan Djamil, MPH (Presidium Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, periode 2022 – 2025). Hidayat Muhallim, S.Sos., MA. (Sosiolog/Peneliti).
Sedangkan pembahas Airlangga Pribadi Kusman, PhD. (Akademisi Fisip Unair) dan H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si. (Politisi/Anggota DPR RI).
Dokter Zaenal Abidin (Ketua Umum PB IDI periode 2012-2015 & Ketua HIFDI), dalam pengantarnya selaku inisiator webinar mengatakan, “sehat itu bukan segalanya, tapi tanpa sehat segalanya buka apa-apa.”
Membangun peradaban pun juga demikian. Peradaban zaman Nabi Adam, Nabi Idris Sang Pembelajar yang kreatif dan pencipta pena, Nabi Nuh pembuat kapal raksasa untuk menyelamatkan dari banjir bah. Nabi Hud Sang Arsitek ulung dari bangsa ‘Ad, dan kaum Nabi Saleh yang pandai membuat bangunan rumah dan istana indah di atas gunung dari bangsa Tsamud.
Demikian pula peradaban kuno Sumeria di Mesopotamia Selatan (Lembah S. Tigris dan S. Efrat), Mesir kuno (Lembah S. Nil), India kuno (Lembah S. Indus dan S. Punjab), China kuno (Lembah S. Kuning), Mekah (sekitar Sumur Zam-Zam), Saba’ di Yaman (sekitar Bendungan Saba’), Madinah yang dikenal sebagai negara kota, peradaban besar bangsa INCA, dan seterusnya. Semua membutuhkan masyarakat yang sehat.
“Saya berkeyakinan, bahwa semua peradaban besar itu dibangun dalam kondisi warga masyarakat, yang sehat jiwa dan sehat badannya. Dan juga rasa-rasanya, peradaban baru Indonesia yang maju dan modern pun mustahil dapat membangun bila rakyatnya sakit-sakitan,” jelas Ketua Departemen Kesehatan Badan Pengurus Pusat KKSS ini.
Menurut Zaenal, Indonesia Sehat merupakan gambaran masyarakat Indonesia yang ditandai oleh empat kondisi: masyarakat hidup dalam lingkungan sehat, berperilaku bersih dan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu secara adil dan merata, dan memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Bila kita perhatikan gagasan Indonesia Sehat di atas tampak pola berpikirnya, ingin membawa bangsa Indonesia ini untuk hidup sehat. Mindset-nya bukan lagi paradigma sakit. “Aktivitas pengobatan dan rehabilitatif orang sakit ditempatkan di hilir” kemudian “promosi kesehatan dan pencegahan penyakit ditempatkan di hulu.” Prinsip, “mencegah penyakit lebih mulia daripada mengobatinya.”
Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, yang juga
Guru Besar Universitas Sriwijaya memaparkan judul “Paradigma Sehat, Pintu Memasuki Peradaban Baru Indonesia.”
Dalam pandangan Fachmi peradaban diartikan sebagai the stage of human social and cultural development and organization that is considered most advanced (Oxford Dictionary). Peradaban baru, dapat diartikan sebagai cara padang baru, tata kelola baru, budaya baru, bahkan sampai disepakati menjadi nilai-nilai (values) baru dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan atau dalam merespon masalah sehari-hari. Salah satu aktivitas yang dapat muncul termasuk di dalamnya adalah “keberadaban” baru dalam memaknai masalah sehat dan sakit.
Saat ini “keberadaban” baru dalam memaknai tentang sehat dan sakit mendapatkan momentum yang luar biasa. Terjadinya pandemi Covid-19 telah merubah landscape pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal-hal yang bersifat preventif dan promotif tidak lagi menjadi “kelompok pencilan” dalam budaya sehari-hari. Dulu sangat aneh kalau melihat orang memakai masker. Pada saat ada wabah flu burung sekitar 2 dekade lalu, beberapa orang terlihat sebagai makhluk aneh saat menggunakan masker di pesawat terbang. Apalagi kalau maskernya berbentuk “moncong”.
Dipaprkan Fahmi, bahwa penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan adalah contoh konkrit dari upaya preventif. Mendorong masyarakat untuk rajin berjemur matahari di saat yang tepat adalah upaya promotif yang menyenangkan. Upaya-upaya ini sebenarnya dari sisi budaya sehat, secara teoritis bukanlah sesuatu yang baru.
Dikenal pada masanya, diksi tentang paradigma sehat yang dalam pengertian umum, mengandung makna dan cara pandang bahwa kesehatan itu utamanya mencegah diri untuk tidak sampai jatuh sakit. Itu pengertian dari budaya hidup sehat. Berbeda dengan cara pandang atau budaya yang tidak menghargai kesehatan. Tidak takut akan jatuh sakit. Kalaupun sakit, akan beres dengan datang ke dokter dan minta diobati. Apalagi, kemudian berpikir atau menjadi budaya, kalau sakit sudah ada BPJS Kesehatan.
Dirut BPJS Kesehatan periode 2014 -2021 ini menutup pembicaraannya dengan mengungkap pembelajaran penting saat titik-titik puncak varian gelombang Pandemi Covid-19. Paradigma sehat menemukan jalannya kembali menuju pintu untuk memasuki peradaban kesehatan baru di Indonesia. Peradaban yang memaknai bahwa penyelesaian masalah kesehatan itu, bukan hanya mengobati orang sakit. Apalagi hanya memperbanyak dokter dan memperbanyak rumah sakit semata.
Hidayah Muhallim, S.Sos., M.A.
Sosiolog peraih Magister of Sosiology di University of Hawaii at Manoa, Honolulu, USA,mengambil judul: “Indonesia Sehat Menuju Peradaban Baru Indonesia.”
Mengutip Pasal 28 H (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk hidup sehat”. Karena itu pula, “setiap orang berkewajiban untuk menciptakan dan menjaga kesehatan diri dan lingkungannya”.
Selanjutnya Hidayah Muhallim menyampaikan tiga hal penting, yakni: paradigma sehat, pembangunan kesehatan, dan Indonesia Sehat menuju peradaban baru.
Paradigma Kesehatan. Sejauh ini, kita mengenal beberapa pendekatan dalam dunia kesehatan; pendekatan tradisional, pendekatan moderen, dan pendekatan alternatif. Pendekatan tradisional dikembangkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi tanpa melalui penelitian dan pengujian ilmiah secara mendalam. Pendekatan modern didasarkan pada pengetahuan dan penelitian ilmiah yang memiliki prosedur standar dan menggunakan uji klinis yang dapat dibuktikan secara ilmiah serta dikembangkan mengikuti kemajuan teknologi. Sementara pendekatan alternatif menggunakan cara, alat, atau bahan yang berbeda dengan standar pengobatan modern yang dalam dunia medis dikenal dengan complementary and alternative medicines (CAMs) sebagai pelengkap atau pendamping dengan pertimbangan tertentu.
Pembangunan kesehatan. Model dan strategi pembangunan kesehatan pada masa orde lama, orde baru, orde reformasi, dan orde SDGs memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Pada Orde Lama, pembangunan kesehatan sangat tergantung pada bantuan dari lembaga-lembaga internasional yang kebanyakan bernaungan dibawah PBB. Pada Orde Baru pembangunan kesehatan merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional untuk menaikkan taraf kesehatan dan kecerdasan rakyat, termasuk perbaikan gizi dengan mengembangkan Sistem Kesehatan nasional (SKN) yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Pada era reformasi, krisis ekonomi mempengaruhi pembangunan dan pelayanan kesehatan. Pada era SDGs, pembangunan kesehatan difokuskaan untuk mengurangi rasio kematian ibu dan anak, mengakhiri epidemi AIDS, TBC, malaria dan penyakit menular, mencegah penyalahgunaan zat berbahaya, memperluas akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, serta mengurangi jumlah penyakit dan kematian akibat bahan kimia dan polusi.
Indonesia Sehat menuju peradaban baru. Indonesia Sehat merupakan salah satu prasyarat untuk sampai pada peradaban baru Indonesia. Untuk itu diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan kesehatan; pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, dan media.
Pihak pemerintah harus bisa membuat undang-undang, peraturan dan regulasi kesehatan di Indonesia termasuk penyediaan infra-supra struktur kesehatan, sarana-prasarana, layanan, serta fasilitas kesehatan yang memadai. Pihak swasta mesti berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan, mencegah dampak negatif dari aktifitas bisnis, serta memberi dukungan pembiayaan kesehatan melalui CSR.
Perguruan Tinggi secara terus-menerus melakukan penelitian dan mengembangkan inovasi serta teknologi kesehatan tepat guna. Pihak masyarakat harus memiliki kesadaran, pemahaman, kepedulian, partisipasi serta literasi kesehatan yang memadai. Sementara pihak media harus berperan untuk mensosialisasikan program-program dan pengetahuan kesehatan untuk membangun kesadaran masyarakat, publikasi dan ketersediaan informasi dan publikasi kesehatan.
Hidayah, yang juga Sekretaris Umum Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan ini mengakhiri paparannya dengan menyatakan, “Indonesia Sehat harus menjadi prioritas dan perhatian utama pemerintah dalam pembangunan bangsa untuk menuju peradaban baru Indonesia yang lebih maju. Semua pihak harus terlibat untuk membangun Indonesia Sehat guna mencapai peradaban baru Indonesia tersebut.”
Dr. dr. Masrifan Djamil, MPH.
Presidium PDUI (Pehimpunan Dokter Umum Indonesia) dan Presidium Majelis Wilayah KAHMI Jawa Tengah ini mengambil judul: “Konsep Baru Pelayanan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat” ini mengemukakan, “rakyat belum mendapatkan hak kesehatannya dengan tepat.” Pelayanan kesehatan di tingkat primer masih dilaksanakan seadanya, belum memenuhi standard yg ditetapkan berbagai pihak stake holders kesehatan, misalnya Kemenkes, Konsil Kedokteran Indonesia, IDI dan panduan WHO.
Pemerintah malah sibuk dengan klaim solusi, tetapi sejatinya malah menimbulkan masalah baru. Misalnya, men-design sendiri dokter spesialis yang semula oleh Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) diperuntukkan untuk ranah pelayanan sekunder, namun pemerintah justru menurunkan ke ranah primer. Padahal kompetensinya sama dengan yang dimiliki dokter umum (menurut Standar Kompetensi Dokter Indonesia/SKDI 2012)
Pelayanan kesehatan, terutama primer tidak mungkin beres jika semua diserahkan kepada daerah. Akan terjadi disparitas yang amat besar di antara daerah dan tidak mungkin menyelesaikan maldustribusi nakes terutama dokter umum sebagai pilar uatamanya.
Karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif, tidak bisa parsial. Perlu regulasi untuk mewujudkan pola baru pelayanan kesehatan primer. Namun demikian, pembuat dan regulasi harus selalu hati-hati dan cermat dalam membuat kebijakan sebab sekali salah dalam menentukan langkah kebijakan, akibatnya panjang dan akan membawa masalah besar.
Penanggap
Dalam webinar ini juga menghadirkan dua pembahas yang memiliki latar belakang kelimuan yang berbeda dengan nara sumber. Keduanya, yakni: Airlangga Pribadi Kusman, PhD. (Akademisi Fisip Unair) dan H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si. (Politisi/Anggota DPR RI).
Airlangga Pribadi Kusman, PhD dari Universitas Airlangga yang menyelesaikan PhD Asia Research Center Murdoch University, Australia ini menyampaikan tanggapan bahwa, “akar dari masalah kesehatan adalah sangat kuatnya privatisasi.” Kuatnya privatisasi pendidikan, terutama perguruan tinggi berdampak kepada bagaimana mewujudkan masyarakat sehat.
Saat ini biaya pendidikan dokter dan tenaga kesehatan mahal. Akibanya, dokter akan menghadapi persoalan dalam memberi pelayanan kesehatan kepada rakyat dan dan membangun sistem kesehatan. Jadi hambatan dokter dan tenaga kesehatan itu telah dialaminya sejak duduk dibangku kuliah.
Masalah lain, gaya hidup, life style masyarakat seperti merokok dan konsumsi makan junk food. Semua orang tahu bahwa makanan cepat saji yang mudal diperoleh ini dapat menimbulkan masalah kesehatan, namun kita serahkan semuanya kepada individu masyarakat. Tidak ada perlindungan dari pemerintah.
Karena telah diketahui bahwa makanan cepat saji ini dapat menyebakan masalah kesehatan, maka mestinya otoritas politik mengenakan pajak tinggi kepada produsen makanan cepat saji tersebut. Dan sebaliknya memberi subsidi kepada produk makanan sehat agar harganya tidak mahal seperti sekarang ini. Hal ini penting bila kita ingin bangun masyarakat sehat dan bagun tatanan ekonomi kita.
Airlangga menyatakan, “hak kesehatan kesehatan warga negara sangat penting untuk diperjuangkan. Hal ini dapat dicapai dengan mengedepankan sosial movement dan kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi organisasi profesisi kesehatan, akademisi, politisi, dan lainnya untuk menjadikan kesehatan sebagai agenda bersama masyarakat sipil. Litersi kesehatan juga harus diperbanyak di tengah masyarakat.”
H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si.
Anggota DPR RI yang sekaligus Presidium Majelis Wilayah KAHMI Aceh ini menyampaikan tanggapan, menyoroti empat aspek yang perlu diperhatikan bila ingin membangun Indonesia sehat, yaitu: regulasi, tenaga kesehatan (nakes), sarana dan prasarana, dan budaya sehat.
Aspek regulasi, apakah kebijakan yang ada sudah cukup mengakomodir segala kepentingan pembangunan kesehatan. Apakah kebijakan yang ada sudah up to date.
Nakes, bagaimana jaminan bagi para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Jaminan keselamatan serta jaminan akan hak yang harus dipenuhi secara proporsional dengan apa yang telah mereka kerjakan.
Sarana prasarana. Butuh dukungan sarana dan prasarana yang memadai dari sektor industri, peran swasta serta teknologi yang dapat mendukung pelayanan kesehatan suatu peradaban. Budaya sehat. Perlunya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam membangun perilaku sehat.
Djamil menyatakan, “Indonesia masih menyisakan masalah regulasi, tenaga kesehatan (nakes), sarana dan prasarana, dan budaya sehat sehingga masih sulit menyandingkannya dengan sepuluh negara di dunia yang memiliki kesehatan publik terbaik. Sanitasi dan perilaku sehat kita saja belum belum terbangun.” (Aco)
