PINISI.co.id- Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana, Kementerian Sosial menyiapkan lumbung sosial.
Menteri Sosial Tri Rismaharini telah menginisiasi pendirian lumbung sosial di wilayah rawan bencana dan sulit diakses, termasuk kawasan terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Penyiapan lumbung sosial dimaksudkan agar masyarakat yang tinggal di kawasan bencana tetap bisa mengakses bantuan. Untuk itu, Kemensos memastikan ketersediaan logistik di zona rawan bencana.
“Ketika terjadi bencana, langkah yang kami lakukan adalah memastikan semua gudang logistik, khususnya lumbung-lumbung sosial ada di wilayah tersebut dan terpenuhi atau tercukupi (stok logistiknya),” kata Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos Adrianus Alla pada Forum Salemba 28 bersama wartawan di Jakarta, Kamis (7/9).
Ia mencontohkan pengalaman saat turun langsung menangani bencana tanah longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Maret lalu.
Akibat tidak adanya lumbung sosial sebagai tempat menyimpan stok logistik di sekitar wilayah tersebut, pihaknya membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat mengirimkan bantuan lantaran terkendala sulitnya akses ke lokasi terdampak.
“Kami tidak punya lumbung sosial di Pulau Serasan.
Pada saat terjadi longsor, kami harus mengirimkan bantuan dari dua lokasi terdekat, yaitu dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Nah, ini yang kami rasakan sangat sulit sekali,” ujarnya.
Lain halnya, lanjutnya, dengan penanganan bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebulan kemudian pada April.
“Akses ke Pulau Mentawai juga cukup sulit dari Kota Padang, tapi karena adanya lumbung sosial, pada saat terjadi gempa, masyarakat bisa bertahan di wilayah tersebut,” ucap pria berkacamata ini.
Kesiapan dan ketersediaan logistik pada lumbung-lumbung sosial di sekitar wilayah tersebut, dikatakan Adrianus, dapat membantu korban terdampak bertahan. “Setidaknya, dua sampai tiga hari hingga bantuan tiba, terlebih jika akses menuju lokasi sulit dijangkau,” terangnya.
Terhadap kesulitan yang dihadapinya ini, pihaknya mengatakan akan mengupayakan pendirian sekurang-kurangnya dua atau tiga lumbung sosial di setiap wilayah, khususnya 3T.
“Kita punya ribuan pulau 3T yang jika tidak segera difasilitasi lumbung sosial, kita akan sangat kesulitan mengirimkan bantuan ketika terjadi bencana karena tidak ada persediaan logistik di wilayah tersebut. Kami upayakan bukan hanya satu, tapi minimal ada dua atau tiga lumbung sosial,” ungkap dia.
Lumbung sosial berisi logistik dasar masyarakat yang dibutuhkan saat bencana, seperti makanan siap saji, makanan anak, selimut, kasur, sandang dewasa maupun sandang anak.
“Termasuk, juga kelengkapan tenda, baik itu tenda serbaguna maupun tenda keluarga, genset dan bahan kebutuhan pendukung lainnya,” paparnya.
Meski begitu, Kemensos tetap memperhatikan kearifan lokal yang berlaku di wilayah tersebut. “Seperti di Papua, karena masyarakat di Papua mengkonsumsi babi, maka lumbung-lumbung sosial di sana, selain kami penuhi dengan logistik, juga kami isi dengan babi. Kami menyesuaikan kearifan lokal wilayah tersebut,” kata dia.
Selain itu, indeks risiko bencana juga diperhitungkan dalam penentuan titik lumbung sosial. “Lokasi lumbung sosial akan berada di tengah-tengah wilayah. Misalnya, di Kecamatan A, kami akan menempatkan di desa yang menjadi titik sentral dari kecamatan tersebut,” katanya menjelaskan.
Sampai saat ini, telah terdapat 532 lumbung sosial di 28 provinsi di seluruh Indonesia. Seluruhnya tersebar di 159 kabupaten/kota dan 590 kecamatan. (Syam)
