PINISI.co.id- Kendati masa pandemi Covid-19 sudah berjalan tiga bulan, pemerintah tampak gagap dan belum sepenuhnya mampu mengatasi penularan virus korona baru ini. Bahkan kerap terbit kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain, belum persaingan tersembunyi sejumlah pembantu presiden, sehingga tak kelihatan komando kepemimpinan yang kuat guna menyatukan suara melawan pandemi semesta ini. Selain itu sinyal komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah sering konslet.
Dalam situasi seperti itu, serta merta banyak orang yang teringat pada sosok Jusuf Kalla (JK). Saat masa genting hari-hari ini, figur dirijen seperti JK diharapkan tampil untuk memberi komando dengan arahan yang jelas, fokus, tegas dan bebas kepentingan.
Kita pun teringat JK yang piawai mendamaikan berbagai konflik, antara lain seteru pemerintah pusat dan GAM, kenaikan BBM masa SBY-JK, saat di mana semua menteri takut manghadapi massa, JK berdiri paling depan untuk mengumumkan kenaikan BBM lebih 100 persen. Terakhir, tatkala JK diserahi sebagai penanggung jawab pelaksana Asian Games 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Betapa tidak. Banyak kalangan cemas atas kesiapan Indonesia tersebab serba dadakan karena Vietnam mundur selaku tuan rumah, dan diambilalih Indonesia. Belum lagi sarana olahraga kita yang minim, bayangan kemacetan, anggaran yang cekak.
Namun di mata JK, anggaran justru bisa dipangkas, pengadaan infrastruktur olahraga digenjot dan bisa rampung saat tenggat waktu (deadline). Seremoni penyelenggaraan yang menurut dunia internasional dinilai spektakuler mendorong panitia Olimpiade Tokyo merujuk pada pembukaan Asian Games di Jakarta. Ini sedikit banyak karena peran JK.
Begitu pula saat bangsa Indonesia menghadapi wabah Covid-19 yang mematikan ini. JK tak tinggal diam. Lewat PMI dan DMI, JK menurunkan bala bantuan, mengedukasi masyarakat dan terjun langsung memimpin aksi kemanusiaan untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi.
Solusi Ekonomi dan BLT
Salah satu dampak pandemi ini adalah perekononian yang melambat. Pengangguran bertambah pun kemiskinan yang meningkat drastis. Buat JK, semua masalah ada solusinya.
Menurut JK, rentetan krisis kesehatan berlanjut ke tahapan krisis ekonomi dalam sejarah dunia melebihi resesi tahun 1929.
Dalam krisis seperti ini, JK berpandangan bahwa prioritas bantuan seharusnya diarahkan ke masyarakat tak mampu dan korban PHK. Kepada mereka, bantuan lansung tunai (BLT) adalah program yang paling cepat dan mudah dibanding memberi paket berkantong lantaran memakan waktu, lebih lambat, mana lebih mahal karena harus dipaketkan lebih dulu sebelum didistribusikan. Di sisi lain, belum tentu sesuai kebutuhan penerima manfaat.
“Buktinya, memunculkan protes beberapa pejabat daerah. Saat masyarakat serba sulit, bantuan perlu disederhanakan dan tiba lebih cepat ke tangan penerima manfaat,” ulas JK dalam tulisannya di Kompas, (9/5/20).
JK memberi contoh, tahun 2005 Indonesia memiliki pengalaman menyalurkan BLT menyusul kenaikan harga BBM hingga 126 persen. Dengan memanfaatkan jaringan BRI dan Kantor Pos, ditunjang data BKKBN hanya butuh waktu sebulan untuk menyalurkan BLT sekalipun Bank Dunia mensyaratkan waktu 11 bulan.
Dewasa ini, urai JK, kalau 25 persen penduduk Indonesia mengalami kesulitan atau sekitar 65 juta jiwa, sekitar 16 juta KK diberi BLT Rp 1 juta per KK perbulan selama enam bulan dibutuhkan dana Rp 96 triliun.
Nah, kalau saja pemerintah mengucurkan dana Rp 100 triliun tentu akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya menggerakkan roda perekonomian dan dana mengalir kembali ke industri perbankan. Sementara usaha UMKM yang kehabisan modal perlu bantuan karena menyangkut pengusaha kecil dan menengah.
“Sebaliknya membantu para pengusaha termasuk pengusaha besar yang sebagian pemiliknya sudah mengungsi ke Singapura karena takut virus, tak akan efektif selama penyebabnya, yaitu virus korona tidak diselesaikan,” paparnya.
Jadi, stimulan pajak tentu mengurangi beban, tetapi dengan hampir semua usaha mengalami kesulitan dipastikan penerimaan pajak akan turun drastis. Kebijakan ekonomi yang diambil harus dengan komitmen tinggi tak akan dilakukan bail out di perbankan. Itu melanggar UU Tahun 2016 tentang penanganan krisis keuangan yang berpotensi manipulatif seperti BLBI tahun 1998.
“Menkeu dan BI telah dengan serius berusaha karena krisis pasti menurunkan penerimaan pemerintah, di lain pihak pengeluaran naik sehingga defisit membesar, ujungnya utang pemerintah bertambah.”
Karena itu prisip melawan pandemi adalah selesaikan penyebabnya. [Lip]
