Kolom Fiam Mustamin
JUDUL tulisan itu semestinya menjadi referensi dari pengelola pemerintahan yang mendapat amanah menjadi pemimpin bangsa.
Bila hal itu menjadi perhatian, maka pada setiap pergantian kekuasaan lima tahunan akan ada panduan mengenai landasan Pembangunan Bangsa dari penyelenggara pemerintahan yang berkesinambungan, tidak dilakukan secara improvisasi sesuai dengan tafsiran pemegang kekuasaan yang terpilih menjadi pemimpin.
Pembangunan bangsa adalah pemerintahan berbangsa dan bernegara dan pengelolaan aset sumberdaya alam sebagaimana amanah dari konstitusi tujuan Kemerdekaan ( Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945.)
Landasan pembangunan bangsa yang berkelanjutan itulah visi misi para calon pemimpin bangsa yang berkontestasi dalam Pemilu Pilkada.
Bagaimana Mengaktualisasikannya
APARAT pemerintahan memiliki narasumber untuk dikaji dan diformulasikan dan menjadi ketetapan Undang Undang dalam Pemerintahan.
Kenapa Tidak Dilakukan ?
Apakah tidak terpikirkan untuk pejabat pejabat yang diberi amanah menjadi pemimpin. Pertanyaannya, apakah para pejabat Pemerintahan dan Negara adalah pilihan putera terbaik bangsa dari sekian ratus juta jiwa.
Bukan sekadar akomodasi kekuasaan politik, tapi perlu ada pertimbangan kemampuan keahlian/ kompetensi.
Dari titik inilah awal kita menyoroti Pemerintahan di usia 79 tahun Kemerdekaannya 2024. Dari sini awal menganalisanya.
Kearifan Budaya Lokal
KEARIFAN/wisdom budaya lokal yang ribuan itu dapat diorientasi ke 11 daerah di Sumatera, Jawa, Maluku Ternate dan Sulawesi. Di daerah daerah tersebut telah tumbuh kearifan budaya setempat dalam pemerintah di masa kerajaan.
Antara lain, Pasai di Aceh, Sriwijaya, Pagaruyung dan Siak Melayu di Sumarera, Majapahit, Mataram, dan Banten di Jawa, Ternate di Maluku, Bima di Nusa Tenggara, Wajo, Bone, Soppeng, Gowa dan Buton di Sulawesi.
Menarik ditelusur bagaimana ketangguhan orang di Aceh yang tidak disentuh oleh penaklukan penjajahan asing, kearifan orang Minang yang menjadikan Alam Takembang Jadi Guru dengan landasan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah di Sumatera.
Ketangguhan armada Majapahit dalam meluaskan wilayahnya ke Nusantara, pengendalian harmonisasi pemerintahan dengan filosofi Hasta Brata/ 8 unsur Alam Semesta di Jawa.
Lalu di Bugis Makassar menerapkan empat unsur karakter dalam kepemimpinan ( Lempu/ jujur, Getteng/ teguh, Macca / arif dan Warani/ berani ).
Prasyarat ini landasannya dari Sirik Na Pesse/ Pacce (martabat/ harga diri dan rasa kemanusiaan antar sesama).
Juga menerapkan demokrasi kerakyatan dikenal dengan Ade Emi Napopuang/ hanya hukum yang dipertuan.
Raja yang dipilih oleh dewan adat dan dapat diberhentikan terpaksa, diasingkan dan bahkan dibunuh dengan pelanggaran adat yang tidak bisa diampuni.
Gerakan Penulisan Kearifan Daerah
SAATNYA bangsa ini perlu memperbanyak penulisan naskah yang bermuatan kearifan lokal dalam Pemerintahan skop Daerah, Pergaulan
Masyarakat, Kehidupan Pencarian dan Perniaagaan.
Dapat mulai dirintis di beberapa daerah yang memilki potensi basis kearifan, lalu diterbitkan untuk kebutuhan lokal, menjadi referensi pustaka di setiap sekolah dan umum.
Sebagian yang terseleksi menjadi referensi inspirasi untuk kepemimpinan nasional.
Gagasan ini seyogianya menjadi program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang didukung oleh
Kementerian Dalam Negeri dan BUMN.
Semoga gagasan ini menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, aamiin.
Legolego Ciliwung 12 September 2024.
