Kolom Fiam Mustamin
APAKAH SIRI’ ATI ITU?
Dalam bahasa Bugis, siri’ ati dapat dimaknai sebagai kecemburuan atau ketidaktenangan melihat keunggulan orang lain, karena membandingkannya dengan keadaan diri sendiri. Sikap ini bersifat personal dan lebih berorientasi pada rasa tidak senang terhadap kelebihan orang lain.
Perlu diluruskan bahwa siri’ ati bukanlah siri’ yang mulia dalam adat Bugis-Makassar. Dalam adat kita dikenal Siri’ na Pacce/Pesse yang agung: rasa malu melihat rakyat menderita, malu melihat hukum tumpul ke atas, serta malu ketika kehormatan komunitas diinjak-injak.
Dari siri’ itulah lahir nilai-nilai luhur yang diwariskan dalam Lontara. Sedangkan siri’ ati justru merupakan kebalikannya: siri’ dalam lingkup kecil dan personal, berupa kecemburuan ketika melihat orang lain memiliki keunggulan yang tidak dimiliki dirinya.
Perilaku siri’ ati seperti ini tentu tidak dianjurkan dalam kehidupan sosial maupun dalam berbagai entitas kemasyarakatan.
Hal itu berbeda dengan sikap kritis terhadap kebijakan pejabat publik. Memberikan pandangan kritis sekaligus menawarkan solusi merupakan bagian dari peran cendekiawan, budayawan, aktivis pergerakan, dan warga negara dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Kritik yang dimaksud bukanlah caci maki atau serangan personal. Kritik ala Tau Acca setidaknya memiliki tiga syarat: berbasis data, menyasar kebijakan dan bukan pribadi, serta menawarkan jalan keluar. Di situlah batas yang jelas antara kritik dan iri hati.
Mentalitas personal siri’ ati semacam ini dapat ditemukan dalam dinamika pemerintahan dari masa ke masa, sejak Orde Lama Presiden Soekarno, Orde Baru Presiden Soeharto, era Reformasi, hingga pemerintahan saat ini.
Dalam perjalanan sejarah, sejumlah tokoh kritis menyampaikan pandangannya melalui media yang mereka pimpin. Mochtar Lubis melalui Indonesia Raya, Rosihan Anwar melalui Pedoman, dan B. M. Diah melalui Merdeka, antara lain, dikenal menyuarakan pandangan kritis terhadap kebijakan dan tata kelola pemerintahan pada masanya.
Di masa kini, sejumlah tokoh juga dikenal menyampaikan pandangan kritis terhadap tata kelola pemerintahan, antara lain Syukur Mandar, Muh. Said Didu, Refly Harun, Abraham Samad, Akbar Faisal, Indra Piliang, Eddy Mulyadi, Hatta Taliwang, Munarman, Basri Rahman, Habib Bakri Assegaf, Prihandoyo Kuswanto, dan Ahmad Khozinuddin.
Berjarak dengan Kekuasaan
Tokoh-tokoh kritis perlu menjaga jarak dengan kekuasaan demi mempertahankan integritas dan independensinya.
Pandangan kritis mereka dibutuhkan sebagai bagian dari kontrol sosial. Mereka bukanlah oposisi yang harus dihindari, dibungkam, atau bahkan ditarik masuk ke dalam sistem kekuasaan agar kehilangan daya kritisnya melalui berbagai posisi, seperti Wantimpres, lembaga negara, komisaris BUMN, dan jabatan lainnya.
Di sinilah muncul persoalan yang dapat disebut sebagai mentalitas siri’ ati dalam kekuasaan: ketika tidak mampu menjawab kritik dengan argumentasi dan kebijakan yang lebih baik, kritik justru dihadapi dengan cara merangkul kritikus ke dalam kekuasaan.
Padahal, leluhur telah mengajarkan:
Mali siparappe, rebba sipatokkong, malilu sipakainge — saling menyelamatkan ketika hanyut, saling menopang ketika jatuh, dan saling mengingatkan ketika khilaf.
Jika penguasa alergi terhadap kritik dan tidak mau diingatkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan antara penguasa dan pengkritik, tetapi juga kualitas kehidupan demokrasi.
Para pengkritik itu merupakan bagian dari ruh pilar demokrasi yang perlu tetap hidup dalam kehidupan bernegara. Mereka adalah warga negara yang menjalankan peran sosialnya melalui pandangan kritis, dengan tujuan menjaga kemaslahatan bangsa.
Demokrasi akan lebih sehat apabila pilar kontrol sosial dibiarkan berdiri secara independen di luar pagar kekuasaan. Bukan diundang masuk hanya agar suaranya menjadi diam.
Sebab, kritik yang lahir dari kepedulian bukanlah ancaman bagi kekuasaan. Kritik justru dapat menjadi cermin agar kekuasaan tetap berjalan pada jalur yang benar.
