Kolom Ruslan Ismail Mage
Pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan (9/9) yang akan “menarik rem darurat PSBB” untuk menghentikan kecepatan laju mobil corona (pandemi covid-19) di ibu kota, serta merta memicu perdebatan antara yang mendukung dan yang menolak. Walau sesungguhnya penarikan rem darurat PSBB oleh Anies ini adalah menindaklanjuti pernyataan Presiden Jokowi dua hari sebelumnya (7/9) yang menegaskan akan mengutamakan sektor kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19. Dengan tertanganinya sektor kesehatan, maka pemulihan ekonomi nasional akan bisa mudah dicapai. Ini artinya fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi ialah kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Perdebatan ini mengingatkanku pada dua orang filsuf abad pencerahan dalam memahami realitas. Kedua filsuf ini memaparkan landasan kenyataan yang berbeda. Hegel mengatakan “ide” yang menentukan segalanya. Sementara Marx mengatakan “ekonomi” yang menentukan segalanya. Saya tidak tahu apakah Gubernur DKI Anies Baswedan penganut teori Hegel, tetapi paling tidak ide atau pemikirannya untuk lebih mengutamakan keselamatan warganya baru memikirkan pemulihan ekonomi, bisa senapas dengan cara pandang Hegel dalam melihat realitas.
Pada sisi lain rem darurat PSBB ini laksana bom mematikan bagi penganut teori Marx yang lebih cenderung mengutamakan pemulihan ekonomi dibanding kesehatan warga negara. Beberapa pengusaha bersuara menolak rem darurat PSBB yang menurutnya akan menimbulkan dampak ekomomi yang berat. Penolakan pengusaha ini didukung oleh menteri yang mengurusi ekonomi. Menurut mereka penerapan PSBB bisa menyebabkan aktivitas perekonomian akan terhenti. Bahkan terjadi PHK besar-besaran di berbagai perusahaan karena tidak adanya kegiatan produksi.
Dalam konteks ini, keduanya (pendukung dan penolak) PSBB jilid dua ini masing-masing mempunyai alasan pembenar. Menjadi tidak benar karena sang virus tidak bisa dihimbau menunggu pemulihan ekonomi dulu baru menyerang. Terlebih menjadi tidak benar lagi ketika ada politisi menghubungkan pengereman mendadak PSBB ini dengan pilpres 2024. Tengoklah pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono yang meminta Anies dinonaktifkan dari jabatannya. Hal itu disampaikannya lewat video berjudul ‘Anies Harus Dipecat’ yang diunggah dalam salah satu channel YouTube. “Saya curiga jangan-jangan PSBB ditetapkan untuk gulingin Jokowi,” ujar Arief, Sabtu, 12 September 2020.
Sebuah pernyataan yang membuat sulit untuk tidak mengatakan kalau virus corona sudah terkoptasi dengan virus politik. Tahun 2024 pilres masih jauh, tetapi hampir semua kebijakan Anies cenderung dihubungkan dengan pilpres 2024, tidak terkecuali dengan rem mendadak PSBB yang mulai berlaku hari ini. Senin (14/9) yang hanya untuk menyelamatkan warganya dari amukan pandemi covid-19. Anies hanya memikirkan RS rujukan semkin tidak mampu menampung pasien covid-19, petugas lahan pemakaman juga sudah angkat tangan lahan hampir penuh karena penguburan warganya yang terus meningkat. Lalu bagaimana mungkin Anies sempat memikirkan pilpres 2024 di tengah tragedi kemanusiaan yang mengancam. Dalam istilah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, negara ini lagi sakit dan susah.
Penulis : Akademisi, Inspirator dan Penggerak, Founder Sipil Institute
