PINISI.co.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si atau lebih dikenal Bintang Puspayoga memberikan ucapan selamat atas berdirinya KNPK sebagai langkah yang tepat dan diperlukan dalam membangun keluarga yang berkualitas.
“Saya berharap momen ini menjadi batu loncatan bagi para anggota organisasi, baik para akademisi, komunitas maupun individu yang peduli dengan keluarga bersama-sama menjaling sinergi dan membangun kekuatan untuk menciptakan ruang yang aman bagi semua khususnya perempuan dan anak. Baik di ruang publik maupun di ranah privat demi mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju.” kata Bintang Puspayoga melalui vidionya.
Sementara Kepala BKKBN DR (H C) dr Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan berdirinya Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga sangat-sangat tepat. Menurut saya, di tengah-tengah Indonesia baru gencar-gencarnya di bawah Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul agar Indonesia maju.
Selanjutnya, saya juga tetap berharap besar, KNPK bisa bermitra dengan BKKBN.
Kemudian kita gayung sambut bersama karena kita tahu pemerintah saja tidak cukup untuk.bisa mengatasi masalah khususnya masalah stunting, masalah keluarga dan juga masalah-masalah yang terkait dengan kualitas keluarga.
Saya berharap, lanjut Hasto Wardoyo, model seperti triple helix, pentahelix dan seterusnya, kita menyatu dengan organisasi, LSM, NGO, menyatu dengan masyarakat dan juga perguruan tinggi, maka insya Allah kita akan sukses untuk pembangunan keluarga.
Sekali lagi, saya mengucapkan selamat atas berdirinya Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia. Semoga sukses dan juga berjaya. Bisa mengantarkan keluarga kepada keluarga berkualitas untuk Indonesia maju.
Hari Peringatan Keluarga Nasional (HARGANAS) 2021 yang dilaksanakan Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia (KNPK) mengusung tema, Tantangan dan Arah Pembangunan Keluarga Indonesia, 30/6/21.
Keynote speech sekaligus Ketua KNPK, Prof Dr Ir Euis Sunarti, MSi dalam paparannya, menyambut baik dukungan yang diberikan oleh KPPPA dan BKKBN. Pembangunan keluarga Indonesia memerlukan sinergitas berbagai unsur, sesuai konsep pentahelix yaitu unsur Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media.
Di sisi lain lanjut Euis Sunarti, besarnya tantangan yang dihadapi keluarga seiring adanya dinamika global, munculnya masalah karena keragaman keluarga diperlukan arah pembangunan keluarga yaitu, berupa kebijakan pembangunan pro keluarga, program strategis yang sinergis, multi sektor dan multi dimensi, serta penegakkan hukum dan aturan.
Para pakar juga membahas keluarga dari berbagai bidang yaitu, gizi dan kesehatan, politik dan hukum, pendidikan, sosial dan peradaban.
Di bidang gizi dan kesehatan Prof Dr Fasli Djalal SpGk, PhD menyampaikan bahwa, target penurunan stunting 2024 sebesar 14 % adalah mission impossible bisa menjadi misssion possible dengan kerjasama semua pihak terutama keluarga.
Seperti juga disampaikan Ketua Bidang Kepakaran KNPK Dr Bagus Riyono, M.A Psi bahwa, keluarga sebagai pondasi peradaban mempunyai peran utama dalam menguatkan gizi dan kesehatan, pendidikan sejak dini dan lingkungan sosial yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya
“Sekarang, keluarga dihadapkan pada pandemik Covid 19, salah satu dampaknya adalah perceraian yang meningkat. Cara terbaik penguatan institusi keluarga adalah penguatan nilai keluarga, keterampilan keluarga serta perbaikan pola interaksi dalam keluarga,” demikian disampaikan oleh Prof Drs Adi Fahrudin, S.Psi., M.Soc.Sc, Ph.D.
Prof.Atip Latipulhayat, SH.LLM,PhD membahas tentang politik hukum keluarga. Konstitusi Indonesia harus menjamin terbentuknya keluarga didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, kultur, sosial, budaya masyarakat Indonesia. Keluarga Indonesia harus terlindungi dari intervensi hukum universal yang tidak sesuai dengan agama, nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia.
Hal ini dikuatkan oleh Prof dr H Duski Samad, M.Ag menegaskan bahwa, agama itu mengandung unsur-unsur kebajikan sosial yang memberikan kontribusi buat keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan.
Dalam rangka percepatan pembangunan keluarga, KNPK sebagai mitra pemerintah merekomendasikan pembangunan wilayah dan pekerjaan ramah keluarga di mana di dalamnya menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan public, adanya perlindungan keluarga dari ancaman dan bencana, transaksi yang harmonis antara keluarga dan lingkungannya agar terwujud keluarga yang berketahanan menuju Indonseia maju. (PK)
