PINISI.co.id- Gerakan Revolusi Aktivis Mahasiswa (GERAM) Labuhanbatu Raya mengecam keras tindakan oknum mahasiswa yang diduga melakukan pemerasan terhadap Kepala Desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.
Peristiwa tersebut muncul setelah adanya rencana aksi damai yang batal digelar pada Minggu, 2 November 2025, di Rantauprapat. Ketua GERAM, Jepril Harefa, menegaskan bahwa aksi damai merupakan hak konstitusional warga negara dan tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun.
“Aksi damai yang mengikuti prosedur hukum tidak bisa dihalang-halangi oleh siapa pun. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum secara tegas menjamin hal tersebut,” ujar Jepril dalam pernyataan resminya.
Namun, Jepril juga menyayangkan adanya dugaan bahwa oknum mahasiswa telah mencederai semangat aksi damai dengan tindakan yang tidak terpuji. Dugaan pemerasan terhadap Kepala Desa Emplasmen ini sebelumnya diberitakan oleh Gaperta.online dengan judul “Aliansi Mahasiswa Bodong? Oknum Peras Kepala Desa di Labuhanbatu, Warga Geram!”
Menanggapi hal itu, Jepril meminta Kepolisian Resor (Polres) Labuhanbatu untuk segera melakukan penyelidikan secara mendalam terkait dugaan tersebut.
Selain itu, Jepril juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa Emplasmen. Ia mendesak aparat penegak hukum, baik Polres Labuhanbatu maupun Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, untuk turut memeriksa penggunaan dana desa di wilayah tersebut.
“Kepala Desa Emplasmen harus lebih transparan terkait penggunaan dana desa. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jika tidak ada transparansi, maka wajar jika muncul dugaan adanya penyelewengan,” tegas Jepril.
GERAM Labuhanbatu Raya menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas permasalahan tersebut demi tegaknya supremasi hukum di daerah. (Arif)
