PINISI.co.id- Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Prof. Dr.Nurdin Abdullah, menjadi nara sumber talkshow Webinar dengan tema khusus Reformasi Birokrasi. Nurdin mepaparkan sejumlah langkah yang ditempuh dalam mengatasi korupsi di daerahnya, dalam tajuk, Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2019-2020, Rabu (26/8/2020).
Dipandu Presenter TV Prita Laura, Nurdin membeberkan selama hampir dua tahun memimpin Sulsel, beberapa langkah dilakukan olehnya untuk mereformasi birokrasi dan menciptakan pemerintahan yang baik, (good governance).
Dua tahun yang dilakukan Nurdin adalah membuat terobosan dalam perencanaan dan efisiensi. Hasil efisiensi ini kemudian dikolaborasikan dengan kabupaten/kota, dengan memberikan Bantuan Keuangan Daerah dalam bentuk join program.
“Kita juga melakukan sinergi dengan DPRD. Sebab dalam setiap perencanaan atau masuk dalam penyusunan anggaran, dapat terjadi tarik ulur. Pemprov memaparkan anggaran dibangun dengan sinergi program,” kata Nurdin.
Namun, Nurdin mengaku sejumlah tantangan berat yang dihadapi adalah bagaimana mengubah mindset atau pola pikir birokrat. Karena itu, di awal pemerintahannya, Nurdin meminta pendampingan dari Korsupgah KPK dan Kejaksaan Tinggi. Bersama-sama mencoba untuk menata birokrasi dengan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan good government.
Dalam hal reformasi birokrasi, Nurdin menegaskan, sistem merit (merit system) harus dilakukan. “Insyaallah tahun ini kita harapkan bisa menerapkan sistem merit di Sulsel, karena ini memang sangat penting sekali,” janjinya.
Pada berbagai kesempatan, Nurdin selalu menekankan agar pegawai yang ditempatkan sesuai kapabilitas. Pemprov sendiri saat ini sementara membangun merit system berbasis aplikasi yang diharapkan akan selesai pada November ini. Dengan demikian, Pemprov Sulsel akan memiliki database potensi dan kompetensi ASN, sehingga proses mutasi, rotasi dan promosi akan lebih mudah.
Menciptakan Pola Pikir
Dalam pembenahan birokrasi, Nurdin mengungkapkan, penting menciptakan pola pikir dan pemahaman, termasuk bagaimana birokrat dapat melihat APBD digunakan untuk rakyat. “Tantangan besar yang dihadapi adalah menciptakan program yang bermanfaat, efisien dan efektif. Setiap tahun terdapat sekitar 7.000 program. Ini terus kita dorong dengan sistem perencanaan yang baik, sehingga menjadi 2.000an program,” jelas kata manan Bupati Bantaeng ini.
Nurdin menyebutkan, Pemprov Sulsel adalah wakil pemerintah pusat. Di mana gubernur bertugas membangun sinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Menempatkan provinsi sebagai supporting daerah kabupaten/kota.
“Sementara dalam sinergi ini untuk terjalin dengan membuat program prioritas. Sehingga setiap tahun bisa dilakukan save itu sekitar Rp 500 miliar. Itu diperuntukan buat kabupaten/kota,” jelasnya.
Namun, kendala anggaran terbatas dapat ditemukan di kabupaten/kota. Sehingga program tersebut dimulti-yearskan. Hadirnya pemerintah provinsi dalam bentuk Bantuan Keuangan Daerah, diharapkan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Contoh permasalahan disampaikan, banyak kantong-kantong produksi, dimana sebenarnya daya saing bisa kita tingkatkan. Namun, terkendala pada infrastruktur jalan. “Karena akses ke sana sangat jelek. Sementara kemampuan keuangan daerah sangat terbatas. Sehingga provinsi masuk dalam bentuk keuangan daerah. Selama dua tahun terakhir, penyelesaian jalan-jalan daerah itu semakin tinggi. Sehingga daya saing produk-produk masyarakat juga bisa kita naik,” ucapnya lebih lanjut..
Ditambahkan, sinergi dilakukan juga bersama pemerintah pusat. Misalnya dengan Kementerian PUPR dalam mengatasi bencana yang terjadi di Luwu Utara. Seperti perbaikan akses jalan dan pembangunan hunian untuk korban banjir.
“Menteri yang sangat care, bahkan kami tidak pikirkan beliau pikirkan. Setiap ada bencana, beliau langsung turun ke lapangan dan membagi tugas. Inilah bentuk sinergi yang saya sebutkan,” pungkasnya. [Man]
